Headline

Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.

Fokus

Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.

Kondisi Negara Dinilai sudah Genting, Pejabat Dinilai Lupakan Etika Bernegara

Candra Yuri Nuralam
04/2/2024 21:28
Kondisi Negara Dinilai sudah Genting, Pejabat Dinilai Lupakan Etika Bernegara
Alumni UNEJ mendesak penyelenggara negara melakukan pertaubatan moral di tahun politik.(MEDCOM/CANDRA YURI NURALAM)

ALUMNI Universitas Jember (UNEJ) menilai kondisi Indonesia sudah genting. Karena, banyak pejabat merupakan etika bernegara.

“Kondisi bangsa kita saat ini sedang pada momen memprihatinkan. Para elit politik tak mengindahkan etika bernegara,” kata Koordinator Acara Forum Alumni UNEJ untuk Perubahan Bambang Asrini melalui keterangan tertulis, Minggu, 4 Februari 2024.

Sebanyak 50 orang alumni UNEJ mendesak penyelenggara negara melakukan pertaubatan moral di tahun politik ini. Para pejabat diharap kembali menghayati, dan memanifestasikan nilai-nilai keadilan dalam Pancasila.

Baca juga : Protes Civitas Academica Bentuk Mosi tidak Percaya Rezim Penguasa

“Dengan mengandalkan hati nurani dan kewarasan berpikir dan bersikap, kami menyerukan sebuah gerakan pemurnian nasional sekaligus pertobatan penyelenggara negara,” ucap Bambang.

Menurut Bambang, salah satu contoh pejabat tidak beretika negara yakni mendukung salah satu calon pasangan tertentu. Keberpihakan itu dinilai awal mula pelanggaran konstitusi yang serius.

Diplomat Arifi Saiman menyebut sudah banyak pihak yang menyoroti pelanggaran moral pejabat ini. Salah satunya yakni mantan Menteri ESDM Sudirman Said.

Baca juga : Keprihatinan Menguat, Akademisi dan Intelektual Bergerak

“Sudirman Said mengingatkan agar para pemimpin memahami batas-batas kekuasaan sehingga tidak terperangkap pada tiga jebakan, yaitu jebakan popularitas yang membuat lupa diri, jebakan korupsi karena kebutuhan membiayai ongkos politik, serta jebakan penyalahgunaan kekuasaan,” terang Arifi.

Dosen Unibersitas Indonesia (UI) Satrio Budi Adi turut menyoroti adanya fenomena diskriminasi berpendapat saat pemilu. Padahal, berekspresi merupakan hak semua pihak. Pejabat diminta tidak antikritik.

“Perbedaan pendapat merupakan tanda adanya ide atau gagasan yang sedang bergulir dan karena itu, kekuasaan semestinya tidak anti kritik,” kata Satrio.

Baca juga : Civitas UGM Desak Presiden Jokowi kembali ke Koridor Demokrasi

Sudirman Said turut hadir dalam acara tersebut. Menurut dia, acara ini merupakan gairah baru dalam kehidupan bangsa.

“Para guru besar, dosen, mahasiswa dan alumni perguruan tinggi, mulai dari UGM, UI, UNPAD, UNEJ dan lain-lain menyatakan keprihatinan terhadap perkembangan yang dianggap tidak wajar,” ucap Sudirman.

Dorongan seperti ini dinilai penting untuk mengingatkan pejabat. Penyelenggara negara tidak boleh semaunya dalam bekerja.

Baca juga : Kominfo Siapkan Pedoman Etika Penggunaan AI di Sektor Publik

“Keberanian itu menyelamatkan bangsa kita dan menjadi energi segar bagi kekuatan moral yang mendambakan perubahan menuju situasi yang lebih baik,” tutur Sudirman. (Medcom/Z-6)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Budi Ernanto
Berita Lainnya