Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
DEBAT kelimat Pilpres 2024 akan berlangsung di Jakarta Convention Center, Minggu (4/2). Kali ini, debat akan mengangkat tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, kesejahteraan sosial, dan inklusi.
Dalam debat yang akan dihadiri ketiga calon presiden (capres) itu, Komisi Pemilihan umum (KPU) telah memilih 12 panelis yang akan menyusun pertanyaan, sesuai dengan tema yang akan diangkat.
Salah satunya ialah Koordinator BPJS Watch, Timboel Siregar. Pria kelahiran Cirebon, 12 Desember 1970 itu punya pengalaman panjang terkait ketenagakerjaan.
Baca juga : Guru Besar UPI Jadi Panelis Debat Capres Ke-5
Timboel Siregar menempuh pendidikan dasarnya di SD Negeri 12 Pagi Jakarta, SMP Negeri 44 Jakarta, dan SMA Negeri 31 Jakarta.
Ia melanjutkan studinya di Jurusan Statistika Institut Pertanian Bogor untuk gelar sarjana MIPA, kemudian melanjutkan ke Universitas Tama Jagakarsa untuk gelar S-1 Hukum pada tahun 2009. Gelar S-2-nya ia peroleh dari Universitas Trisakti dalam bidang Master in Human Resources.
Timboel memiliki pengalaman kerja yang beragam, termasuk sebagai peneliti di Yayasan Bina Darma Salatiga, staf kredit di Bank Tiara, staf bidang pendidikan dan advokasi ASPEK Indonesia, fasilitator UNDP pada Program Panwaslu 2003, serta berbagai posisi lainnya dalam berbagai organisasi dan konferensi internasional seperti ALNI (Asian Labor Network on IFI's) Indonesia, OPSI (Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia), serta partisipasinya dalam konferensi dan seminar internasional di berbagai negara.
Baca juga : Tolhas Damanik Bawa Suara Inklusi ke Debat Capres Putaran Kelima
Timboel juga kerap menuliskan opininya di sejumlah media massa nasional. Tulisannya banyak mengulas soal jaminan sosial dan ketenagakerjaan.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Keputusan Prabowo memberikan amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi pada Tom Lembong harus dibaca menggunakan asumsi yang tepat
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Core memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2025 akan lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2024.
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Kampus didorong untuk menggeser orientasi dari sekadar mencetak pencari kerja menjadi pencipta lapangan kerja.
PKS Jawa Barat menegaskan komitmennya menghadirkan program dan pelayanan nyata di sektor ketenagakerjaan.
Banyak lansia Indonesia tetap bekerja bukan karena pilihan, tapi keterpaksaan.
pemotongan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak cukup menjawab persoalan ketenagakerjaan di Tanah Air
Rencana Presiden Prabowo Subianto soal pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN) dinilai belum menyentuh akar persoalan ketenagakerjaan di Indonesia.
PENGAMAT politik dari Citra Institut Efriza menilai Presiden Prabowo Subianto perlu mengutamakan sosok profesional dalam memilih Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved