Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PAKAR Hukum Tata Negara Denny Indrayana meyakini Pemiihan Umum (Pemilu) 2024 sudah tidak adil. Bahkan hukum saat ini dijadikan alat kepentingan pihak tertentu.
“(Hukum) diperalat untuk strategi pemenangan pemilihan presiden terutama yang sarat dengan kecurangan dana keculasan,” kata Denny dalam telekonferensi di Jakarta, Minggu (4/2).
Denny mengatakan kecurangan pemilu ini sudah dirasakan olehnya sejak setahun lalu. Beberapa akademisi, sampai pejabat negeri negara juga disebut kerap berdiskusi membahas adanya kepentingan dalam pesta demokrasi pada 2024.
Baca juga : Denny Indrayana: Jokowi Ingin Jegal Anies Baswedan
Kecurangan yang dirasakan itu menjadi penyebab dirinya melakukan gugatan kepada sejumlah aturan terkait pemilu. Sebab, beleid yang dimunculkan dinilai dibuat untuk menguntungkan salah satu calon.
“Nah, di pertengahan April, di akhir April setelah puasa, saya memutuskan untuk mengambil langkah-langkah advokasi,” ucap Denny.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai menjadi pihak paling tidak netral dalam pemilu 2024. Denny meyakini Kepala Negara memberikan dukungan ke salah satu calon, tapi, tidak bergerak di dalam bayangan.
Baca juga : Ini 10 Skenario Penjegalan Anies di Pemilu 2024 Versi Denny Indrayana
Sikap Jokowi yang mulai cawe-cawe dinilai sebagai bukti atas spekulasinya. Atas pertimbangan itu, Denny merasa Presiden perlu dimakzulkan jelang pemilu.
“Jadi, kalau bapak ibu lihat, sejak setahun belakangan sebelum ramai saya sudah menyampaikan isu pentingnya pemakszulan Presiden,” ujar Denny.
Denny meyakini Jokowi ingin mempertahankan kekuasannya di Indonesia. Buktinya, kata dia, Kepala Negara memberikan restu untuk Gibran Rakabuming Raka melenggang sebagai calon wakil presiden, padahal beberapa waktu sebelumnya Jokowi menegaskan anaknya belum mumpuni.
Baca juga : Profil Mahfud MD, Dari Mahasiswa Hukum, Menko Polhukam hingga Cawapres
“Di situ saya sudah menguraikan beberapa modus yang akan dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk memastikan kelanggengan kekuasannya,” terang Denny.
Karenanya dia menilai cawe-cawe Jokowi digunakan untuk memenangkan pihak tertentu demi memastikan kekuasannya bertahan. Tindakan Presiden diyakini bukan untuk kepentingan bangsa, maupun negara.
“Saya masih kemudian tidak percaya dengan kalimat itu, bahwa itu untuk kepentingan bangsa dan negara, maka saya melakukan langkah-langkah advokasi,” tutur Denny. (Z-3)
dampak positif globalisasi terhadap berbagai aspek, mulai dari politik hingga hiburan yang dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat
Sepanjang 2020, jagat Tanah Air tak luput dari hiruk pikuk politik.
Masa tahanan Joko Driyono sendiri akan habis pada Rabu 24 Juli 2019.
Seorang pemain sepak bola Liga Premier Inggris ditangkap karena dicurigai melakukan pelanggaran seks anak atau di bawah umur, kata polisi Inggris, Selasa (20/7), seperti disiarkan AFP.
KEPOLISIAN Daerah Jawa Timur menyerahkan seluruhnya pada proses hukum, setelah Mahkamah Agung (MA) menerima kasasi Jaksa Penuntut Umum.
Doktor pertama di bidang tindak pidana pencucian ini geregetan dengan sikap KPK yang dianggapnya mengesampingkan Undang-Undang TPPU.
Dukungan untuk pasangan Amin ini dilakukan secara sukarela oleh para pengemudi angkutan kota.
Jumlah bilik dan kotak suara yang diterima sesuai dengan total tempat pemungutan suara (TPS) di Bandung Barat
Logistik Pemilu yang mulai didistribusikan saat ini baru dua jenis, yakni kotak dan bilik suara.
Pemilih disabilitas ini tersebar di seluruh kecamatan di Bandung Barat,
Ketua Umum Ika Unpad diminta menggelar forum diskusi atau panggung debat yang menghadirkan seluruh calon presiden dan calon wakil presiden
Bawaslu akan merekomendasikan ke KPUD pada saat membangun TPS di Kabupaten Bandung, salah satunya adalah penyediaan fasilitas alat bantu bagi penyandang disabilitas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved