Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PAKAR hukum tata negara yang juga mantan Wamenkumham, Denny Indrayana, menjabarkan upaya penjegalan yang masif dan sistematis dilakukan terhadap calon presiden yang bukan dari kalangan koalisi pemerintah. Upaya tersebut salah satunya dengan menggunakan kewenangan KPK untuk menjerat calon presiden dari koalisi yang berseberangan dengan pemerintah Anies Baswedan.
Dalam keterangan tertulisnya Denny mengemukakan 10 strategi yang sudah disusun yang bertujuan untuk menghalangi Anies maju menjadi kontestan pemilu 2024.
“Setelah KPK 19 kali ekspos, ini pemecah rekor, seorang anggota DPR menyampaikan, Anies segera ditersangkakan. Semua komisioner sudah sepakat. Makin terbaca, kenapa masa jabatan para pimpinan KPK diperpanjang MK satu tahun. Untuk menyelesaikan tugas memukul lawan-oposisi, dan merangkul kawan-koalisi, sesuai pesanan kuasa status quo. Sebenarnya, saya tidak terkejut,” ujarnya, Rabu (21/6).
Baca juga: Demokrat Bantah Desak Anies Percepat Deklarasi Cawapres
Diungkapkan lebih lanjut Jokowi menggunakan 9 strategi 10 sempurna. Berikut ini 10 strategi tersebut menurut Denny.
1. Pertama di tahap awal, Presiden Jokowi dan lingkaran dalamnya mempertimbangkan opsi untuk menunda pemilu, sekaligus memperpanjang masa jabatan presiden.
2. Kedua masih di tahap awal, segaris dengan strategi penundaan pemilu sempat muncul ide untuk mengubah konstitusi guna memungkinkan presiden Jokowi menjabat lebih dari dua periode.
Baca juga: Anies: Kita Akan Menghadapi Lawan yang Punya Sumber Daya Besar
3. Ketiga, menguasai dan menggunakan KPK untuk merangkul kawan dan memukul lawan politik.
4. Keempat, menggunakan dan memanfaatkan kasus hukum sebagai political bargaining yang memaksa arah parpol dalam pembentukan koalisi pilpres.
5. Kelima, jika ada petinggi parpol yang keluar dari strategi pemenangan, maka dia beresiko dicopot dari posisinya.
6. Keenam, menyiapkan komposisi hakim Mahkamah Konstitusi untuk antisipasi dan memenangkan sengketa hasil Pilpres 2024.
7. Ketujuh adalah tidak cukup hanya mendukung pencapresan Ganjar Pranowo, Jokowi juga memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto.
8. Delapan, Jokowi membuka opsi mentersangkakan Anies Baswedan di KPK. Ini sudah menjadi rahasia umum, terkait dugaan korupsi Formula E.
9. Sembilan, melakukan upaya mengambil alih Partai Demokrat melalui langkah politik yang dilakukan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
10. Kesepuluh yang menyempurnakan adalah dengan berbohong kepada publik. Presiden Jokowi berulang kali mengatakan urusan capres adalah kerja para Ketum Parpol, bukan urusan Presiden. Belakangan, baru Beliau akui akan cawe-cawe dalam Pilpres 2024.
Sementara itu, Denny mengatakan dia berharap Jokowi menghentikan cawe-cawenya termasuk mentersangkakan dan menjegal Anies. Jika hal itu masih dilakukan patut diduga Jokowi sedang berupaya menciptakan ketidakpastian dan kegaduhan yang berujung pada penundaan pemilu dan memperpanjang masa jabatannya.
“Ini memang sistematis dan sudah disusun rapi,” tukasnya.
(Z-9)
Dengan dihapuskannya PT, setiap partai pemilu bisa mengajukan capres-cawapres di Pilpres 2029. Dengan begitu, para putra terbaik bangsa punya kesempatan jauh lebih besar untuk nyapres.
Akankah keduanya bakal memenangi pertandingan? Seberapa besar faktor Anies dan Jokowi dalam ikut menentukan sang kampiun?
Siapa sebenarnya yang menelikung Anies? Seperti apa takdir politik Anies selanjutnya?
Anies yang diusung oleh Partai NasDem sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024
Anies pun turun mencoba ikut memanen kol bersama para petani
Masyarakat menginginkan Indonesia yang lebih adil dan adil makmur bagi semua, bukan untuk sebagian.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini terpilih untuk memimpin tiga mesin relawan Aamin, yaitu Baleamin, Pro Amin dan Maktab.
Keputusan MK yang membuat Gibran bisa maju sebagai cawapres telah menodai semangat dan cita-cita reformasi 1998
Kabupaten Cianjur merupakan daerah kedua di Jawa Barat setelah Bekasi yang sudah membentuk Kami Gibran.
Tidak ada komitmen dari para calon presiden untuk membatalkan Undang Undang Cipta Kerja.
Bawaslu memperluas pemeriksaan terhadap 14 anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Garut karena dugaan tidak netral dalam pemilu 2024.
Acara itu juga merupakan ajang silaturahmi, kajian dan konsolidasi, yang bakal dihadiri sekitar 200 ulama dan tokoh masyarakat Jawa Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved