Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berkomitmen mengkaji ulang Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) jika nanti memenangi Pilpres 2024. Langkah itu bakal ia lakukan karena peraturan perundangan itu dianggap tidak memberikan rasa keadilan untuk kalangan pekerja atau buruh.
"Kami berkomitmen untuk mengkaji ulang UU Cipta Kerja agar aturan-aturan yang dipandang tidak memberikan rasa keadilan bisa dikoreksi," ujar Anies dalam acara Desak Anies Slepet Muhaimin di Jakarta, Senin (29/1).
Anies mengatakan UU Ciptaker yang digembar-gemborkan untuk menciptakan lapangan kerja, nyatanya menuai hasil kontradiktif. Mengutip data Badan Pusat Statistika (BPS), Anies mengatakan pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pengangguran bisa turun sampai 5,3%. Namun, pada era pasca-UU Ciptaker, pengangguran hanya turun 0,73%.
Baca juga: Anies Baswedan: Terlalu Banyak Belanja Negara untuk Mempersolek Kantor Pemerintahan
"Artinya ada indikator yang menunjukkan bahwa usaha penciptaan lapangan pekerjaan itu tidak terjadi," tutur mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Tidak kalah penting, Anies mengatakan bahwa pada era UU Ciptaker, pemenuhan hak pesangon kepada korban PHK tidak diberikan secara penuh. Menurutnya, aturan itu adalah hal yang tidak tepat karena merugikan para pekerja.
"Kami ingin memastikan evaluasi atas omnibus law atau Undang-undang Cipta Kerja. Insya Allah, kami lakukan dan kita kerja bersama-sama untuk memastikan itu terjadi," tegas Anies. (Ant/Z-11)
MAHKAMAH Konstitusi (MK) dalam putusannya terhadap UU Cipta Kerja menegaskan negara tidak boleh mempidanakan masyarakat adat atau lokal yang hidup turun-temurun di kawasan hutan
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait masyarakat adat yang tidak bisa dikriminalisasi atau dikenakan norma pidana dalam Undang-Undang Cipta Kerja, menjadi sinyal positif.
Pendekatan omnibus sebenarnya tidak dilarang sepanjang digunakan untuk mengatur hal-hal yang sejenis.
GELOMBANG gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja terus mengalir ke Mahkamah Konstitusi (MK).
MAHKAMAH Konstitusi (MK) menanggapi keterangan Komnas HAM terkait potensi pelanggaran dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Ada pula tantangan untuk memastikan para pencipta lagu dan musisi mendapatkan royalti dari penggunaan karya cipta mereka.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Keputusan Prabowo memberikan amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi pada Tom Lembong harus dibaca menggunakan asumsi yang tepat
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Core memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2025 akan lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2024.
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved