Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berkomitmen mengkaji ulang Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) jika nanti memenangi Pilpres 2024. Langkah itu bakal ia lakukan karena peraturan perundangan itu dianggap tidak memberikan rasa keadilan untuk kalangan pekerja atau buruh.
"Kami berkomitmen untuk mengkaji ulang UU Cipta Kerja agar aturan-aturan yang dipandang tidak memberikan rasa keadilan bisa dikoreksi," ujar Anies dalam acara Desak Anies Slepet Muhaimin di Jakarta, Senin (29/1).
Anies mengatakan UU Ciptaker yang digembar-gemborkan untuk menciptakan lapangan kerja, nyatanya menuai hasil kontradiktif. Mengutip data Badan Pusat Statistika (BPS), Anies mengatakan pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pengangguran bisa turun sampai 5,3%. Namun, pada era pasca-UU Ciptaker, pengangguran hanya turun 0,73%.
Baca juga: Anies Baswedan: Terlalu Banyak Belanja Negara untuk Mempersolek Kantor Pemerintahan
"Artinya ada indikator yang menunjukkan bahwa usaha penciptaan lapangan pekerjaan itu tidak terjadi," tutur mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Tidak kalah penting, Anies mengatakan bahwa pada era UU Ciptaker, pemenuhan hak pesangon kepada korban PHK tidak diberikan secara penuh. Menurutnya, aturan itu adalah hal yang tidak tepat karena merugikan para pekerja.
"Kami ingin memastikan evaluasi atas omnibus law atau Undang-undang Cipta Kerja. Insya Allah, kami lakukan dan kita kerja bersama-sama untuk memastikan itu terjadi," tegas Anies. (Ant/Z-11)
PENAIKAN rerata Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 yang ditetapkan pemerintah sebesar 6,5% tak akan berdampak banyak pada peningkatan kesejahteraan buruh atau masyarakat
Pihaknya bakal mematuhi hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 168/PUU-XX1/2023 yang memerintahkan agar kluster ketenagakerjaan dikeluarkan dari Undang-Undang Cipta Kerja
Kenaikan upah pada 2025 diyakini akan menentukan perekonomian di tahun depan.
Terdapat beberapa hal yang dibicarakan dari dialog tersebut, di antaranya terkait tidak adanya kewajiban untuk menetapkan kenaikan upah minimum 2025 pada 21 November 2024
Aturan mengenai upah minimum pekerja belum dapat dipastikan kapan akan terbit. Itu karena formulasi penghitungan upah masih dalam pembahasan.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari menyambut baik sikap pemerintah yang responsif terhadap putusan MK soal UU Cipta Kerja
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Core memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2025 akan lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2024.
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Usulan tersebut berkaca pada pelaksanaan Pilpres, Pileg, dan Pilkada serentak pada 2024 yang membuat penyelenggara Pemilu memiliki beban yang berat.
DIREKTUR Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membutuhkan Partai Golkar sebagai kendaraan berkiprah di dunia politik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved