Politik Dinasti Hambat Ekonomi Inklusif Indonesia

MODEL politik eksklusif, yang dilakukan melalui politik dinasti akan dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi nasional. Penurunan kualitas demokrasi saat ini diperlihatkan melalui menguatnya nepotisme, yang terlihat dari keterlibatan keluarga Presiden Jokowi di berbagai posisi penting pemerintahan.

"Sistem politik yang eksklusif ini tidak memberi ruang untuk kepercayaan dan kompetisi yang terbuka serta adil bagi semua warga negara," jelas Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas dalam webinar yang diselenggarakan  Moya Institute dengan tema “Demokrasi Indonesia: Terjerembab ke Dalam Dinasti Politik”, Jumat (26/1).

Disebutkan, yang dominan saat ini adalah ekonomi ekstraktif yang dikelola oleh klien atau kroni politik. Sebagai contoh, meskipun Presiden Jokowi menekankan pentingnya industrialisasi, kebijakan impor beras yang besar-besaran dianggap sebagai indikator kegagalan pemerintah dalam mengembangkan sektor pertanian. Kritik ini semakin diperkuat oleh kenyataan bahwa output ekonomi Indonesia yang dijual ke luar negeri lebih banyak berasal dari industri ekstraktif dengan para pemain yang terbatas, ketimbang dari industri yang melibatkan sumber daya manusia secara masif.

Johan Silalahi, Direktur Negarawan Center mengatakan kritik terhadap praktik politik dinasti oleh Jokowi dan keluarganya, serta koalisinya mengkhawatirkan masa depan demokrasi dan ekonomi Indonesia. Hal ini memunculkan risiko besar terhadap integritas politik dan keadilan sosial di Indonesia.

Menurutnya , bergabungnya Prabowo Subianto ke dalam pemerintahan pada awalnya dianggap untuk kepentingan persatuan bangsa. Namun, koalisi tersebut kini justru dipandang sebagai strategi untuk memperkuat kekuasaan politik.

Merujuk pandangan mengenai negara gagal yang digambarkan ekonom Daron Acemoglu dan ilmuwan politik James A. Robinson, Johan mengatakan bahwa demokrasi adalah indikator untuk menjadi negara maju, karena keterbukaan dalam negara demokrasi mencakup keterbukaan dalam bidang ekonomi. Amburadulnya pemerintahan Jokowi pada periode kedua, menurut Johan, merupakan ancaman bagi perekonomian.

"Dalam pandangan mengenai negara gagal, semakin otoriter pemerintahan, maka akan semakin miskin dan suram masa depan negara itu. Indonesia sudah lampu kuning. Makanya situasi kita sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi sudah terancam, dipicu oleh skandal MK," ujar Johan. (RO/R-2)