Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
WAHANA Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai bahwa hilirisasi bukan solusi untuk menciptakan pengelolaan lingkungan hidup yang berkeadilan. Hal itu diungkapkan oleh Pokja Politik Walhi Muhammad Islah menanggapi debat capres sesi keempat pada Minggu (21/1)
“Saya setuju hilirisasi. Tapi kalau yang dicontohkan hilirisasi nikel, saat ini dari minggu ke minggu kita lihat tungkunya meledak, ada korban dan hilirisasinya hanya naik sedikit,” kata Islah.
Menurut catatan Walhi, pendekatan ekonomi melalui hilirisasi juga telah terbukti menyebabkan kerusakan lingkungan dan deforestasi yang luas. Dalam 20 tahun terakhir, deforestasi terkait penambangan nikel mencapai 25 ribu hektare dan akan terus meningkat mengingat pemberian luas konsesi pertambangan nikel di dalam kawasan hutan, di mana dari 1 juta konsesi pertambangan nikel yang ada, seluas 765.237 hektare atau 70%-nya ada dalam kawasan hutan yang diperkirakan akan menambah 83 juta ton emisi CO2 dari deforestasi yang akan terjadi
Baca juga : Pernyataan Penutup Gibran Rakabuming Raka di Debat Cawapres
“Yang penting dari hilirisasi adalah ketika bahan tambang di-hilirisasi, maka seharusnya ekstraksi tambang semakin sedikit. Nah, yang terjadi sekarang, hilirisasi, ekstraksinya semakin besar-besaran Jadi dari perspektif saja ngeri,” tegas Islah
Selain itu, Walhi pun menyoroti rencana penggalakan biofuel. Saat ini skenario pemerintah Indonesia diperkirakan membutuhkan 9 juta hektare perkebunan kelapa sawit baru, dan ini akan memunculkan perkebunan kelapa sawit baru yang berpotensi memicu deforestasi baru di Indonesia.
Selain itu, biaya produksi biofuel masih lebih tinggi daripada bahan bakar konvensional pada tahun 2015-2019 dana publik sebesar Rp30,2 triliun telah dikucurkan untuk menutup kesenjangan harga antara biodiesel dan solar.
Baca juga : Pabrik Baterai EV Mulai Produksi April 2024
Di luar substansi debat, Islah menilai debat capres cawapres merupakan ruang di mana masyarakat berbelanja janji pemimpin. Yang berbahaya ialah calon yang tidak pernah mengumbar janji, pasalnya rakyat tidak akan bisa menagihnya di kemudian hari.
“Dari konteks ini, yang paling tidak ada janjinya, baik untuk lingkungan hidup keadilan dan masyarakat tentu di 02. Yang diomongin dari awal sampai akhir hilirisasi,” jelas dia.
Ia pun mengapresiasi paslon yang telah menyinggung isu bencana ekologis hingga keadilan ekologis. “Meskipun belum tentu mengerti, tapi ada ruang untuk memberi edukasi ke mereka. Bagaimanapun kita harus punya harapan agar Indonesia bisa jadi lebih baik, lingkungan lebih baik dan masyarakat lebih baik. Kalau mau pasif-pasifan atau capek, kita juga jadi gak punya harapan,” pungkas Islah. (Ata/Z-7)
TANAH adat di Halmahera Timur, Maluku Utara diduga mengalami kerusakan akibat pengerukan tambang nikel. Kreator konten sekaligus komika, Gianluigi Christoikov kondisi tersebut
Industri nikel dapat menjadi salah satu sektor yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan pengurangan emisi gas rumah kaca.
PT Mitra Murni Perkasa (MMP), anak usaha MMS Solution dan bagian dari MMS Group Indonesia (MMSGI), resmi memasuki tahap Power On untuk smelter nikel matte high grade.
Sejak kebijakan larangan ekspor bijih nikel diberlakukan pada 2014, nilai ekspor produk olahan nikel melonjak dari sekitar US$1 miliar menjadi lebih dari US$33,64 miliar pada 2024.
Program hilirisasi nikel yang dimulai pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan dilanjutkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Bila keseimbangan ekosistem terganggu, rantai makanan yang menopang kehidupan spesies-spesies ini akan runtuh.
Akan lebih bijak jika Jokowi menyebut dengan tegas orang besar yang membekingi tuduhan ijazah palsu dan pemakzulan Gibran.
KETUA Umum Partai Berkarya, Mochammad Ridwan Andreas menyatakan dukungan penuh pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
WAKIL Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan membuka secara resmi Festival Olahraga Masyarakat Nasional (FORNAS) VIII yang akan digelar di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 26 Juli 2025.
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
Harus dipastikan ide tersebut apakah optimal atau tidak bagi IKN, pihaknya menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Adapun penyerapan tenaga kerja di KEK juga dinilai menunjukkan hasil menggembirakan bagi pemerintah. Sepanjang 2024, Rosan menyebut ada 47.747 orang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved