Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KOORDINATOR Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menampik hubungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi merenggang dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Hal itu disampaikan perwakilan istana itu menanggapi pernyataan mantan politikus senior PDIP Maruarar Sirait yang keluar dari partai tersebut.
"Apapun sikap politik yang diambil Bang Ara (Maruarar) itu adalah sikap politik pribadi yang bersangkutan ya. Jadi jangan dihubungkan dengan presiden," ujar Ari di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/1).
Melalui akun instagramnya, Maruarar mengatakan keluar dari PDIP mengikuti langkah Presiden Joko Widodo. Saat ditanya soal keanggotaan Jokowi apakah juga telah keluar dari PDIP, Ari mengatakan belum ada pertanyaan dari presiden maupun PDIP soal itu.
Baca juga: Istana: Rekrutmen CPNS bukan untuk Tujuan Politis
"Ya sampai saat ini belum ada apa- apa kan? tidak ada pernyataan dari presiden maupun dari PDIP soal itu. Jadi baik-baik saja lah," sambung Ari.
Ari juga menuturkan sikap politik Ara, sebaiknya ditanyakan pada yang bersangkutan.
Baca juga: Ini Tanggapan Moeldoko soal Petisi Pemakzulan Presiden Joko Widodo
"Itu sikap politik Bang Ara kan? jadi tanya Bang Ara saja," ucap Ari.
Seperti diberitakan Presiden Jokowi sebagai kader, tidak hadir dalam Hari Ulang Tahun (HUT) PDIP yang digelar 10 Januari 2024. Presiden saat itu tengah melakukan kunjungan luar negeri ke Filipina, Vietnam dan Brunei Darussalam.
Selain presiden, anggota keluarga seperti Putera Sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Menantu Presiden Bobi Nasution juga sempat menjadi kader PDIP. Ari mengatakan hal itu diserahkan pada internal partai.
"Nah kita serahkan pada sikap atau posisi yang diambil PDIP ya," tegasnya.
(Z-9)
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
PDIP mengungkap alasan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri kembali menunjuk Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen).
Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menjawab soal tugas-tugas untuk Hasto Kristiyanto dari Megawati setelah kembali menjabat sebagao Sekjen PDIP
KETUA DPP PDIP Puan Maharani mengungkapkan penunjukan Hasto Kristiyanto sebagai sekretaris jenderal (sekjen) partai merupakan hak prerogatif Megawati Soekarnoputri
Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tidak hadir pada Sidang Tahunan MPR 2025. Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut tak terlihat hingga sidang dimulai.
Puan terlihat tersenyum saat menyampaikan dirinya mewakili Megawati dalam agenda rutin tahunan tersebut.
Alasan Hasto Kristiyanto kembali menjabat sebagai Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) karena tegak lurus dan berdedikasi tinggi kepada Megawati Sukarnoputri selaku ketua umum partai.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved