Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KOORDINATOR Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menampik hubungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi merenggang dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Hal itu disampaikan perwakilan istana itu menanggapi pernyataan mantan politikus senior PDIP Maruarar Sirait yang keluar dari partai tersebut.
"Apapun sikap politik yang diambil Bang Ara (Maruarar) itu adalah sikap politik pribadi yang bersangkutan ya. Jadi jangan dihubungkan dengan presiden," ujar Ari di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/1).
Melalui akun instagramnya, Maruarar mengatakan keluar dari PDIP mengikuti langkah Presiden Joko Widodo. Saat ditanya soal keanggotaan Jokowi apakah juga telah keluar dari PDIP, Ari mengatakan belum ada pertanyaan dari presiden maupun PDIP soal itu.
Baca juga: Istana: Rekrutmen CPNS bukan untuk Tujuan Politis
"Ya sampai saat ini belum ada apa- apa kan? tidak ada pernyataan dari presiden maupun dari PDIP soal itu. Jadi baik-baik saja lah," sambung Ari.
Ari juga menuturkan sikap politik Ara, sebaiknya ditanyakan pada yang bersangkutan.
Baca juga: Ini Tanggapan Moeldoko soal Petisi Pemakzulan Presiden Joko Widodo
"Itu sikap politik Bang Ara kan? jadi tanya Bang Ara saja," ucap Ari.
Seperti diberitakan Presiden Jokowi sebagai kader, tidak hadir dalam Hari Ulang Tahun (HUT) PDIP yang digelar 10 Januari 2024. Presiden saat itu tengah melakukan kunjungan luar negeri ke Filipina, Vietnam dan Brunei Darussalam.
Selain presiden, anggota keluarga seperti Putera Sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Menantu Presiden Bobi Nasution juga sempat menjadi kader PDIP. Ari mengatakan hal itu diserahkan pada internal partai.
"Nah kita serahkan pada sikap atau posisi yang diambil PDIP ya," tegasnya.
(Z-9)
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved