Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KOORDINATOR Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menampik hubungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi merenggang dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Hal itu disampaikan perwakilan istana itu menanggapi pernyataan mantan politikus senior PDIP Maruarar Sirait yang keluar dari partai tersebut.
"Apapun sikap politik yang diambil Bang Ara (Maruarar) itu adalah sikap politik pribadi yang bersangkutan ya. Jadi jangan dihubungkan dengan presiden," ujar Ari di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/1).
Melalui akun instagramnya, Maruarar mengatakan keluar dari PDIP mengikuti langkah Presiden Joko Widodo. Saat ditanya soal keanggotaan Jokowi apakah juga telah keluar dari PDIP, Ari mengatakan belum ada pertanyaan dari presiden maupun PDIP soal itu.
Baca juga: Istana: Rekrutmen CPNS bukan untuk Tujuan Politis
"Ya sampai saat ini belum ada apa- apa kan? tidak ada pernyataan dari presiden maupun dari PDIP soal itu. Jadi baik-baik saja lah," sambung Ari.
Ari juga menuturkan sikap politik Ara, sebaiknya ditanyakan pada yang bersangkutan.
Baca juga: Ini Tanggapan Moeldoko soal Petisi Pemakzulan Presiden Joko Widodo
"Itu sikap politik Bang Ara kan? jadi tanya Bang Ara saja," ucap Ari.
Seperti diberitakan Presiden Jokowi sebagai kader, tidak hadir dalam Hari Ulang Tahun (HUT) PDIP yang digelar 10 Januari 2024. Presiden saat itu tengah melakukan kunjungan luar negeri ke Filipina, Vietnam dan Brunei Darussalam.
Selain presiden, anggota keluarga seperti Putera Sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Menantu Presiden Bobi Nasution juga sempat menjadi kader PDIP. Ari mengatakan hal itu diserahkan pada internal partai.
"Nah kita serahkan pada sikap atau posisi yang diambil PDIP ya," tegasnya.
(Z-9)
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
Politikus PDIP Guntur Romli merespons vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Politisi PDIP Guntur Romli mengaku tidak kaget dengan vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Legislator fraksi PDI Perjuangan ini mengingatkan bahwa Thailand dan Kamboja sama-sama anggota Konferensi Asia Afrika yang digagas Bung Karno
Usulan wali kota/bupati dipilih oleh DPRD. dinilai langkah mundur dalam demokrasi.
KPK akan menghormati semua keputusan hakim atas vonis Hasto, nanti. Pembacaan putusan nasib Politikus PDIP itu diharap berjalan dengan lancar.
Pengamanan dilakukan di dalam ruang sidang maupun di luar gedung PN untuk mengamankan massa yang akan menyampaikan pendapatnya dan pengerahan anggota juga untuk mengantisipasi bentrok.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved