Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
DINAS Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menyatakan, siap menertibkan alat peraga kampanye Pemilihan Umum (APK Pemilu) 2024 di pembatas jalur sepeda di Ibu Kota. Namun belum bisa dilakukan sampai sekarang karena menunggu rekomendasi dari Bawaslu dan Satpol PP DKI Jakarta.
Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menyerahkan soal penertiban APK Pemilu 2024 di pembatas jalur sepeda itu ke Bawaslu dan Satpol PP DKI.
Menurut Syafrin, penertiban APK yang melanggar itu memerlukan rekomendasi dari Bawaslu sebagai pengawas pelaksanaan Pemilu 2024. “Terkait APK ini tentu kami menunggu rekomendasi dari Bawaslu,” ujar Syafrin kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (15/1).
Baca juga: Bawaslu Minta Pemprov DKI Tindak APK Parpol yang Dipasang di Jalur Sepeda
Contoh lokasi APK banyak terpasang di ruas jalan dan jembatan layang meliputi Jl DI Panjaitan, Jl Gunung Sahari, Jl Gatot Subroto, Jembatan Ciliwung, Jl Cokroaminoto, Jembatan Layang Grogol, sepanjang Jl Daan Mogot dari Kalideres sampai Jl Kiyai Tapa dan Jl KH Ashari terus Harmoni.
Keberadaan APK itu benar-benar merusak keindahan Kota Jakarta. Selain itu tentu mengganggu pejalan kaki melintasi trotoar.
Fasilitas bagu pejalan kaki pun sumpek! Nantinya, rekomendasi Bawaslu akan ditindaklanjuti Satpol PP DKI Jakarta dengan menertibkan APK tersebut.
Baca juga: Bawaslu: Pemasangan APK di Tiang Listrik Masuk Pelanggaran Pemilu
“Kalau itu dicabut untuk level Pemprov DKI tentu rekan Satpol PP akan menindaklanjuti,” katanya.
Pemandangan sehari-hari di ruas-ruas jalan Ibu Kota, antara lain, sejumlah APK terpasang di Jembatan Ciliwung, Jl Cokroaminoto dari Menteng, Jakarta Pusat, menuju Kuningan, Jakarta Selatan.
Terpantau pada ruas-ruas jalan di Ibu Kota pada Sabtu (13/1), misalnya, bendera partai tersebut bahkan ada terpasang di stick cone jalur sepeda. Bendera partai berdiri dengan menggunakan bambu dan kayu setinggi dua meter sampai 2,5 meter.
Atas keteledoran sejumlah Parpol itu, Dishub DKI, Satpol PP DKI dan Bawaslu meminta para peserta Pemilu tidak pasang APK di zona terlarang,
Prinsip APK di mata Bawaslu adalah berkampanye guna mencerahkan, bukan membahayakan. Ada APK di bagian bawah, bambu tersebut diikat menggunakan tali rafia hitam atau selotip bening dan hitam. Bendera dari Partai Hanura dan Perindo itu berkibar tertiup angin. Terlepas dari hal tersebut, tidak sedikit bambu bendera itu yang tidak berdiri tegak lurus ke atas. Pasalnya, banyak stick cone berbahan plastik itu bengkok karena menopang beban bendera partai yang berkibar. Bahkan, ada beberapa stick cone yang rusak. Alhasil, bendera partai digulung dan tongkatnya tergeletak begitu saja di jalan.
Untuk keburukan itu semua, maka Bawaslu bakal audiensi dengan Satpol PP dan Caleg, membahas APK yang mengotori Fasilitas Umum (fasum).
Selain itu, sejumlah bendera partai ini juga terpasang di sisi kiri dan kanan Jembatan Ciliwung, Jl Cokroaminoto. Beberapa bambu bekas bendera partai juga ada yang tergeletak di trotoar. (Z-10)
inDrive berupaya menjawab tantangan lonjakan permintaan penumpang di Bandung yang belum sepenuhnya diimbangi ketersediaan armada,
Kampanye #PlayMyWay dilakukan sepanjang 2025 dengan berbagai aktivitas yang merangkul berbagai pihak untuk menghadirkan pengalaman autentik.
Revisi UU Pemilu, pergeseran fokus dari sanksi pidana ke sanksi administratif yang dinilai lebih memberikan efek jera kepada peserta pemilu.
Kampanye di era digital menuntut kreativitas, komunikasi yang lebih terbuka, serta kemampuan membaca karakter pemilih.
BLP Beauty, merek kecantikan lokal yang didirikan oleh Lizzie Parra, bekerja sama dengan Du Anyam, sebuah kewirausahaan sosial yang berfokus pada pemberdayaan perempuan
WARGA Jakarta dikejutkan oleh pemandangan tidak biasa pada Jumat, (18/7). Tiga unit mobil sport supercar dengan desain visual mencolok, bersama tiga truk LED bergaya futuristik,
Penyelesaian harus dilakukan secara konkret melalui proses hukum terhadap pelaku serta pemulihan korban dan penyintas secara menyeluruh
Penindakan terhadap kendaraan over dimension over loading (ODOL) menjadi langkah krusial agar tidak ada lagi nyawa melayang akibat pelanggaran dimensi dan muatan berlebih.
Chelsea diminta memberikan tanggapan resmi paling lambat 19 September.
Penegakan hukum secara manual juga dilakukan pada ruas-ruas jalan yang tidak ter-cover kamera ETLE dengan metode hunting system.
PAKAR hukum tata negara UGM Zainal Arifin Mochtar alias Uceng meyakini bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat di-impeach atau dimakzulkan dari sisi hukum.
Menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji, pengawasan dari Tim Pengawas Haji (Timwas) DPR RI menemukan adanya ketidaksesuaian dalam penyediaan layanan transportasi jemaah ke Arafah
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved