Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI tidak akan mengubah format debat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang tinggal tersisa dua edisi lagi. Termasuk menciptakan debat dengan alur yang lebih interaktif sebagaimana aspirasi capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Bagi KPU, konsistensi format dibutuhkan agar pemilih sebagai penonton tidak kebingungan.
Anggota KPU RI August Mellaz mengatakan, pihaknya menerima banyak usulan perubahan format debat dari berbagai pihak. Baginya, moderator memang bertugas untuk menjaga ritme debat dengan pembagian waktu bicara yang telah ditentukan ke setiap kandidat.
"Kalau soal posisi debat, kemudian ada saling nyela, ya itu tugas moderator, (mengingatkan bahwa) memang bukan waktunya. Itu yang kita wanti-wanti. Itulah kemudian alur, format debat itu kami enggak ubah," ujarnya di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (12/1).
Baca juga : Bawaslu Lanjutkan Informasi PPATK ke Sentra Gakkumdu
Ia mengingatkan, debat sebagai metode kampanye yang difasilitasi KPU telah berlangsung selama tiga kali. Debat pertama dan kedua yang masing-masing dikhususkan untuk capres dan cawapres digelar pada 12 dan 22 Desember 2023. Sedangkan debat ketiga yang ditujukan untuk capres pada Minggu (7/1) lalu.
Baca juga : TKN Klaim Gibran Hanya Sampaikan Visi Misi, tidak Ada Ajakan Mencoblos
Debat keempat khusus untuk cawapres berikutnya diselenggarakan pada Minggu (21/1) mendatang. Sedangkan debat terakhir yang khusus untuk capres pada Minggu (4/2).
"Skema itu jangan diubah-ubah, nanti akan membingungkan para pengguna, dalam hal ini pemilih juga akan bingung, 'Kok berubah lagi formatnya?'" kata Mellaz.
Dalam debat terakhir seputar pertahanan dan politik luar negeri, Ganjar sempat diselak saat berbicara oleh capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Momen itu terjadi dalam segmen tanya jawab antara Ganjar dan Prabowo.
Saat Ganjar menyinggung pembatalan kerjasama perakitan kapal selam antara PT PAL dan Korea Selatan oleh Prabowo selaku Menteri Pertahanan, Prabowo langsung bertanya ke Ganjar. "Yang mana, yang dibatalkan?" ujar Prabowo.
Saat Ganjar menegaskan penjelasannya, moderator segera mengingatkan Prabowo untuk tidak bertanya di sela-sela penjelasan Ganjar. Ganjar bahkan tidak keberatan saat diinterupsi Prabowo.
"Ini enggak apa-apa, kalau saya terima. Sebenarnya debat sebenarnya seperti ini, kalau boleh tanya jawab langsung saya kira lebih menarik," tandas Ganjar (Z-8)
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved