Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendalami kasus dugaan pelanggaran etik yang dilakukan komisioner KPK dalam menangani perkara mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Mantan Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap mendukung langkah tersebut. Ia meminta instansi pemantau itu membongkar semua permainan kotor di lembaga antirasuah.
“Harus dibongkar untuk bersih-bersih KPK, biar tidak jadi beban,” ujar Yudi, Kamis (11/1).
Yudi meminta Dewas tidak segan menindak pimpinan yang turut melakukan pelanggaran etik dalam penanganan kasus di Kementerian Pertanian (Kementan). Ketegasan harus dilakukan demi mengembalikan kepercayaan publik terhadap KPK.
“Ini momentum agar KPK dipercaya lagi oleh masyarakat. Tidak boleh ada pandang bulu,” tegasnya.
Yudi juga meminta Dewas KPK bekerja sama dengan penegak hukum jika melihat adanya pelanggaran pidana dalam dugaan etik yang diusut. Hukuman etik dan pidana tidak bisa disamakan.
“Kalau ada pidana dalam etik itu ya harus juga ditindaklanjuti,” ucapnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Dewas KPK kembali menerima laporan terkait dugaan pelanggaran etik komisioner Lembaga Antirasuah dalam penanganan kasus yang menjerat mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL). Anggota Dewas Albertina Ho enggan membeberkan identitas pimpinan KPK yang dimaksud. Namun, ia memastikan itu berbeda dengan kasus Firli Bahuri.
“Ada pengaduan lain (soal pelanggaran etik pimpinan KPK), masih diperiksa, baru klarifikasi, awal sekali,” kata Albertina. (Z-11)
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
Pukat UGM menilai OTT Wali Kota Madiun menunjukkan digitalisasi pengadaan belum mampu menutup celah korupsi selama praktik main mata masih terjadi.
KPK mengembangkan kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA).
Polres Metro Depok pada 2018 telah melakukan penyelidikan mendalam dan memeriksa sejumlah pejabat teras Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.
Budi mengatakan, ada sejumlah orang yang perannya masih diulik penyidik dalam kasus ini. Mereka yang diawasi mulai dari pejabat sampai pihak swasta.
HH ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pada Pengelolaan Bantuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2023
Pengadilan tinggi turut mengubah uang pengganti yang dibebankan kepada SYL, yakni menjadi Rp44.269.777.204 ditambah 30.000 dolar Amerika Serikat.
Bantahan SYL dalam nota pembelaanya soal fee 20% dinilai masuk akal
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memastikan memberikan perlindungan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Firli Bahuri tersangka dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi, suap, dan pemerasan, tidak hadir dalam pemeriksaan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.
Usai diperiksa KPK, Arief mengaku, dicecar 10 pertanyaan oleh penyidik dari KPK terkait kasus korupsi yang menjerat eks Mentan Syahrul Yasin Limpo.
Juru Bicara KPK, Ali Fikri, menjamin KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan Kepala Badan Pangan Nasional atau Bapanas, Arief Prasetyo Adi, berikutnya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved