Tanpa Buku Putih Pertahanan, Akuntabilitas Pemerintah Diragukan

PENGAMAT militer dari Centra Initiative, Al Araf mengatakan bahwa tanpa adanya Buku Putih Pertahanan, akuntabilitas pemerintah di sektor pertahanan patut dipertanyakan. Komitmen di sektor pertahanan dinilai sangat rendah, sehingga tidak heran bila publik terus mempersoalkan pembelian alutsista dan lainnya.

"Buku Putih Pertahanan berfungsi sebagai dasar pijakan untuk menjelaskan arah orientasi pertahanan dan garis-garis besar pertahanan Indonesia, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memahami sektor pertahanan, sehingga masyarakat merasa aman dan tenang karena tahu arah pertahanan indonesia. Di sisi lain Buku Putih juga penting menjelaskan kepada masyarakat internasional bahwa kekuatan pertahanan Indonesia tidak mengancam negara lain," jelasnya kepada Media Indonesia, Rabu (10/1).

Selain itu buku putih pertahanan juga berfungsi sebagai basis dasar arah perencanaan Kementerian Pertahanan yang bisa jadi dasar untuk mengevaluasi dan menilai apakah arah pertahanan sudah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak

Baca juga: Survei Ipsos Public Affairs Ungkap Elektabilitas Tiga Pasangan Capres-Cawapres 

"Karena Prabowo tidak membuat Buku Putih Pertahanan akhirnya dia menjadi beban dan sulit untuk berdebat presiden kemarin malam, karena sulit untuk memahami keberhasilan dan kegagalan karena baseline arah pertahanannya tidak ada," imbuhnya

Al Araf pun meminta pemerintah agar melakukan belanja alutsista sesuai rencana dan kebutuhan. Perlu menyusun skala prioritas, transparan dan akuntabel. Kemudian hapuskan pihak ketiga, G to G, dan KPK bisa mengawasi dan menginvestigasi kalau ada penyimpangan. 

Baca juga: Mahfud: Data Alutsista Bukan Rahasia Negara

"Beli baru dan tidak bekas sebaiknya serta memperkuat industri pertahanan dalam negeri," tutupnya. (Van/Z-7)