Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
DEBAT capres pada Minggu (7/1) dengan isu pertahanan masih menyisakan polemik soal keterbukaan data. Analis intelijen, pertahanan, dan keamanan, Ngasiman Djoyonegoro menanggapi bahwa data pertahanan Indonesia tersedia dalam sejumlah indeks internasional.
Beberapa lembaga indeks internasional menurutnya, menempatkan Indonesia di ranking yang berbeda. Seperti Global Fire Power Index menempatkan Indonesia pada posisi 13 dari 145 negara pada 2023. Ada Lowy Institute Asia Power Index menempatkan Indonesia pada posisi 9 dari 26 negara di Asia pada 2023.
“Jadi perbedaan data skor tergantung pada lembaga dan indikator yang digunakan pada setiap index yang diselenggarakan. Saya yakin masing-masing Capres mengutip sumber rujukan yang jelas,” kata pria yang akrab dipanggil Simon itu dalam keterangannya, Senin (8/1).
Baca juga: Prioritas untuk Tingkatkan Kesejahteraan Prajurit Diapresiasi
Simon menyayangkan sejumlah data tersebut justru diperoleh dari lembaga luar negeri. “Ini menunjukkan transparansi data pertahanan kita lemah” kata Simon yang juga Rektor Institut Sains dan Teknologi al-Kamal.
“Dalam dunia pertahanan keterbukaan data bukan hal tabu. Bahkan transparansi data pertahanan dapat dijadikan strategi untuk menimbulkan detterence effect kepada lawan,” katanya.
Lawan akan berpikir dua kali jika mengetahui senjata apa yang kita miliki. Seperti negara-negara Adidaya yang memiliki senjata nuklir, bahkan mengumumkan hulu ledak mereka.
“Sementara dari sudut pandang masyarakat, transparansi data pertahanan akan menimbulkan kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah dan dapat mencegah terjadinya korupsi,” kata Simon.
Merujuk pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa semua informasi publik dinyatakan terbuka dan dapat diakses. Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas dan melalui mekanisme uji konsekuensi. Penentuan informasi dikecualikan harus dilandasi analisis perlindungan kepentingan publik atau kepentingan nasional dan berdasarkan undang-undang.
“Dalam negara demokrasi data pertahanan tidak bisa kemudian dinyatakan rahasia secara sembarangan sehingga publik tidak bisa mengakses. Ada data-data tertentu yang di dalamnya terkandung kepentingan publik yang besar, maka data tersebut harus disampaikan kepada masyarakat,” kata Simon.
“Saya kira, permintaan pembukaan data terkait capaian Minimum Essential Force bukanlah hal yang berlebihan dan melanggar UU KIP. Termasuk, data anggaran dan alutsista yang kita miliki. Toh, lembaga-lembaga pemeringkat internasional bisa dengan mudah memperoleh data-data tersebut seperti dua lembaga pengindeks yang saya sebut di atas,” kata Simon.
Simon memberikan contoh sejumlah data strategi terbaru Amerika Serikat (AS) dipublikasikan oleh Angkatan Darat (AD) mereka. Termasuk anggaran, jumlah alutsista, doktrin militer, fasilitas militer mereka, dan pengembangan pengetahuan kemiliteran AS. “Istilah Multi Domain Operation yang membagi matra peperangan dalam lima matra (darat, laut, udara, siber, dan luar angkasa) itu munculnya dari AD AS. Memang ada sejumlah fasilitas yang dirahasiakan, tapi itu sifatnya terbatas, tidak semuanya,” kata Simon.
Di Indonesia, informasi strategi pertahanan kita itu dapat diakses, contohnya buku putih pertahanan, doktrin pertahanan, doktrin operasi setiap matra. “Anggaran semua kementerian itu dapat diakses pengadaan barang dan jasa mereka. Kenapa kementerian pertahanan tidak bisa diakses pengadaan persenjataan mereka? Ini kan tidak seimbang dalam menerapkan undang-undang. Makanya perlu diuji konsekuensi apa saja yang boleh diumumkan dan mana yang tidak boleh. Misalnya diumumkan nama dan jenis pesawat, berapa jumlahnya? Mengapa butuh pesawat itu? Mengapa membeli yang bekas?” jelas Simon
Baca juga: Prabowo Hanya Datangkan 13% Alutsista di Era Jokowi, Lebih Kecil dari Ryamizard Ryacudu
“Lalu apa yang rahasia? Yang rahasia adalah data dan informasi terkait strategi operasi, strategi peperangan, penempatan senjata strategis, dan hal teknis lain yang jika diketahui oleh musuh akan memudahkan untuk melakukan penyerangan dan pelemahan,” kata Simon.
“Kenegarawanan capres-capres kita diuji dengan sikap proporsional dalam menerapkan undang-undang. Tidak bisa kerahasiaan ditetapkan secara subjektif, meskipun subjektivitas kolektif. Ketaatan terhadap konstitusi dan hukum adalah sikap negarawan sejati,” pungkas Simon. (Z-6)
Upaya ini berpotensi mewujudkan terciptanya iklim sepak bola di Indonesia yang baik sekaligus bersih dari para mafia sepak bola.
Transparansi itu dibuktikan dengan hasil rekapitulasi suara KPU dan versi hitung cepat (quick count) perbedaannya tak signifikan.
LEMBAGA pendidikan atau sekolah di Kota Depok, khususnya sekolah negeri tidak terbuka dalam memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya terkait kegiatan belajar tahun ajaran 2022.
Keluarga meminta agar proses hukum pelaku dilakukan secara transparan melalui peradilan umum; tidak dipisah-pisahkan, ada yang di Peradilan Militer dan ada pelaku (sipil) di peradilan umum.
Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menekankan agar jajarannya mengutamakan transparansi dan akuntabilitas penyampaian informasi ke masyarakat.
Paling penting adalah bagaimana tindak lanjut dari KPK atas laporan dugaan mark-up pengadaan gas air mata tersebut.
Pendukung Ganjar-Mahfud menggelar nonton bareng di Sekretariat Tim Pemenangan Daerah Ganjar-Mahfud, Jalan Pelajar Pejuang 45, Kota Bandung.
Anies akan mendapatkan elektoral dari debat. Ini akan mempengaruhi mereka semakin mantap untuk menentukan pilihannya ke pasangan Anies-Muhaimin
KAMPANYE Pemilu 2024 berjalan singkat, hanya 75 hari.
Debat merupakan tradisi yang penting dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Melalui debat, publik dapat mengetahui secara gamblang gagasan yang ditawarkan oleh para kandidat.
Kedua kandidat capres ini belum pernah bertemu sebelumnya dan perdebatan diduga akan berlangsung dengan gaya yang kontras.
MODERATOR debat presiden, Selasa (10/9), mengizinkan Wakil Presiden Amerika Seikat (AS) Kamala Harris mengulang klaim palsu tentang pemerkosaan pada 7 Oktober.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved