Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Presiden Joko Widodo yang begitu rajin meresmikan proyek-proyek infrastruktur di masa jelang Pemilu 2024 menjadi sebuah persoalan. Itu dinilai bisa menuai kekhawatiran karena ada motif politik tertentu di baliknya.
"Kebiasaan itu dipertanyakan masyarakat di saat tahun politik. Ada kekhawatiran Jokowi meresmikan berbagai proyek karena punya motif politik," kata pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga, Senin (8/1).
Menurut Jamiluddin, kekhawatiran itu wajar karena putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, ikut dalam kontestasi Pilpres 2024. Ia mendampingi calon presiden Prabowo Subianto.
"Motif sesungguhnya dikhawatirkan untuk menggalang suara ke paslon yang ada putranya," ujar Jamiluddin.
Baca juga: Ditanya Netralitas Usai Makan Bareng Prabowo, Jokowi: Wong Ketemu Malam Hari, Hari Libur
Kekhawatiran semakin mengemuka karena belakangan ini Jokowi secara blak-blakkan bertemu dengan Prabowo Subianto dan para ketua umum partai yang mengusungnya, seperti Airlangga Hartarto dari Golkar dan Zulkifli Hasan dan PAN. Netralitasnya sebagai kepala negara pun semakin dipertanyakan.
"Jadi, kekhawatiran masyarakat itu harus dijelaskan. Presiden idealnya menjelaskan motif sesungguhnya meresmikan berbagai proyek. Hal itu diperlukan agar tudingan miring dapat diminimalkan," ucap Jamiluddin.
Baca juga: Jokowi: Tidak Semua Data Pertahanan Bisa Dibuka kayak Toko Kelontong
Sebagaimana diketaui, Jokowi hari ini meresmikan sejumlah proyek di Banten, yaitu Terminal Pakupatan Tipe A, Bendungan Karian dan jembatan di atas Sungai Cisadane. (Z-11)
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Keputusan Prabowo memberikan amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi pada Tom Lembong harus dibaca menggunakan asumsi yang tepat
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Core memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2025 akan lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2024.
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Presiden Prabowo Subianto dan Raja Charles III menunjukkan sisi hangat diplomasi internasional saat berdiskusi soal konservasi lingkungan sambil menikmati secangkir teh hangat
Jikalahari menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan sumber daya alam (SDA) di Sumatra merupakan koreksi awal penggunaan hutan yang mengesampingkan lingkungan
KLH menjalankan penegakan hukum lingkungan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang menyebabkan bencana banjir di sumatra
LBH Padang menuntut payung hukum tegas seperti Keppres dalam pencabutan 28 izin lingkungan oleh Presiden Prabowo Subianto agar lahan tidak jatuh ke tangan BUMN atau aparat.
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra. LBH Padang Adrizal mengingatkan agar memastikan lahan bekas konsesi tak dialihkan
LBH Padang menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra tak boleh hanya pencitraan atau lip service negara
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved