Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PAKAR komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menilai serangan-serangan yang dilancarkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto terhadap capres nomor urut 1 Anies Baswedan di debat ketiga Pilpres 2024, yang dihelat di JCC, Jakarta, Minggu (7/1), tidak produktif.
“Prabowo menyerang Anies tentang etika. Namun serangan Probowo ini sangat tidak produktif. Malah kena dirinya sendiri karena bisa dimaknai publik sebagai merendahkan lawan debat yaitu Anies,” ujar Emrus kepada Media Indonesia, Senin (8/1).
Karena serangan tersbeut, Prabowo bahkan bisa dicap sebagai capres yang memang tidak sejalan dengan nilai-nilai dan etika.
"Itu tentu merugikan Prabowo,” tambahnya.
Baca juga: Anies Santai Disebut Tak Pantas Bicara Etika oleh Prabowo
Emrus menilai Anies serta capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan kritik yang sangat tajam mulai dari politik luar negeri, hubungan internasional, diplomasi, konflik Laut Cina Selatan, hingga geo politik. Kritik tersebut pun disertai data dan fakta.
Sementara, Prabowo tampak tidak siap dan tidak percaya diri merespons kritikan-kritikan itu.
Baca juga: Ditanya Netralitas Usai Makan Bareng Prabowo, Jokowi: Wong Ketemu Malam Hari, Hari Libur
Dari aspek komunikasi, Emrus menyebut Ganjar menjadi pemimpin komunikasi dalam perdebatan. Sementara Anies tampil lebih menyerang.
“Prabowo pun terpancing sehinga menjadi yang terbawah,” tandasnya. (Z-11)
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Jika nantinya terjadi perubahan desain pilkada menjadi tidak langsung, mekanisme tersebut akan tetap menjamin partisipasi publik secara maksimal dan transparan.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal harus tetap dilaksanakan, meskipun terdapat sejumlah persoalan teknis dalam implementasinya.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Keputusan Prabowo memberikan amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi pada Tom Lembong harus dibaca menggunakan asumsi yang tepat
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Core memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2025 akan lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2024.
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved