Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
PERTANYAAN berisi singkatan yang menjebak seperti dilontarkan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka kepada cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar tentang SGIE dipastikan tidak bakal muncul lagi dalam debat berikutnya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menyampaikan kepada masing-masing tim pasangan calon agar para kandidatnya menjelaskan kepanjangan istilah yang digunakan saat bertanya ke kandidat lain.
Selain itu, penjelasan lebih lanjut juga dibutuhkan jika kandidat melontarkan istilah yang belum populer atau tidak terlalu familiar digunakan. "Supaya debatnya efektif, langsung to the point tentang substansi yang dipertanyakan," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (5/1).
Baca juga: Qodari Optimistis Prabowo-Gibran Menang Satu Putaran
Menurut Hasyim, pengajuan pertanyaan yang jelas dari para kandidat diperlukan untuk menghindari pertanyaan lanjutan dari kandidat yang ditanya. KPU telah mengevaluasi hal kejadian pertanyaan menjebak dari Gibran ke Gus Muhaimin bersama semua tim pasangan calon.
Dalam kesempatan yang sama, anggota KPU RI August Mellaz mengakui ada kesungkanan dari tim pasangan calon untuk menyampaikan imbauan kepada para kandidat agar tidak melontarkan pertanyaan singkatan. Oleh karena itu, ruang bagi kandidat mengajukan pertanyaan singkatan ke kandidat lain memang masih terbuka.
Baca juga: Fokus Prabowo-Gibran Berkolaborasi dengan Rakyat, bukan Berkompetisi dengan Paslon Lain
Namun, KPU RI menyiasatinya dengan mengedepankan fungsi moderator yang tidak hanya bertugas sebagai penjaga waktu. "Peran moderator akan menjalankan fungsi untuk mempertegas terkait dengan akronim ataupun istilah tanpa mengurangi waktu dari setiap paslon pada saat debat dilaksanakan. Itu sudah clear," tandasnya. (Tri/Z-7)
pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka tak sederhana, perlu dukungan kuat legislatif dan adanya pelanggaran hukum yang memang terbukti.
Sebagian besar laporan yang masuk ke Lapor Mas Wapres disampaikan melalui kanal WhatsApp hingga 72,05%.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi soal surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dikirim ke DPR dan MPR.
FORUM Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat kepada MPR dan DPR tentang desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka
WAKIL Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan menunggu undangan dari Ketua MPR Ahmad Muzani untuk membahas surat desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi penghalang bagi PDIP untuk merapat ke koalisi pemerintah.
KPK membuka peluang memanggil tiga mantan Menaker sekaligus politikus PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Hanif Dhakiri, dan Ida Fauziyah dalam kasus dugaan pemerasan TKA
Saat itu, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjabat sebagai Menteri di Kemenaker. KPK sudah memberikan rekomendasi atas pemerasan tidak terjadi.
Total pemerasan dalam kasus ini menyentuh Rp53 miliar. Namun, kata Budi, angka itu baru terdeteksi dari 2019. KPK menduga permainan kotor itu terjadi dari 2012.
KPK diminta memeriksa tiga mantan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) yakni Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Hanif Dhakiri, dan Ida Fauziyah terkait dugaan korupsi di Kemenaker
MENTERI Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, hadir dalam pelantikan Paus Leo XIV di Vatikan.
Cak Imin menegaskan bahwa kunjungan ini membawa misi penting, antara lain memperkuat hubungan bilateral Indonesia dengan Vatikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved