Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
PERTANYAAN berisi singkatan yang menjebak seperti dilontarkan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka kepada cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar tentang SGIE dipastikan tidak bakal muncul lagi dalam debat berikutnya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menyampaikan kepada masing-masing tim pasangan calon agar para kandidatnya menjelaskan kepanjangan istilah yang digunakan saat bertanya ke kandidat lain.
Selain itu, penjelasan lebih lanjut juga dibutuhkan jika kandidat melontarkan istilah yang belum populer atau tidak terlalu familiar digunakan. "Supaya debatnya efektif, langsung to the point tentang substansi yang dipertanyakan," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (5/1).
Baca juga: Qodari Optimistis Prabowo-Gibran Menang Satu Putaran
Menurut Hasyim, pengajuan pertanyaan yang jelas dari para kandidat diperlukan untuk menghindari pertanyaan lanjutan dari kandidat yang ditanya. KPU telah mengevaluasi hal kejadian pertanyaan menjebak dari Gibran ke Gus Muhaimin bersama semua tim pasangan calon.
Dalam kesempatan yang sama, anggota KPU RI August Mellaz mengakui ada kesungkanan dari tim pasangan calon untuk menyampaikan imbauan kepada para kandidat agar tidak melontarkan pertanyaan singkatan. Oleh karena itu, ruang bagi kandidat mengajukan pertanyaan singkatan ke kandidat lain memang masih terbuka.
Baca juga: Fokus Prabowo-Gibran Berkolaborasi dengan Rakyat, bukan Berkompetisi dengan Paslon Lain
Namun, KPU RI menyiasatinya dengan mengedepankan fungsi moderator yang tidak hanya bertugas sebagai penjaga waktu. "Peran moderator akan menjalankan fungsi untuk mempertegas terkait dengan akronim ataupun istilah tanpa mengurangi waktu dari setiap paslon pada saat debat dilaksanakan. Itu sudah clear," tandasnya. (Tri/Z-7)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan Gibran tidak akan menetap secara permanen di Papua
Deddy mengatakan berkantor di Papua akan menjadi momen penting bagi Gibran. Ia mengatakan Gibran akan berkontribusi bagi pembangunan Papua ketimbang membagikan produk perawatan kulit.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kemungkinan akan memiliki kantor di Papua. Hal ini berkaitan dengan tugas khusus yang diberikan Presiden Prabowo Subianto
Wacana Presiden Prabowo Subianto akan memberi tugas khusus kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua perlu dipertimbangkan secara matang.
PRESIDEN Prabowo Subianto sempat berbincang singkat dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Pangkalan Udara Halim
Ketua MPR Ahmad Muzani buka suara terkait surat yang disampaikan forum purnawirawan TNI yang mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka
Cak Imin sempat heran baru mengetahui informasi tersebut. Ketua Umum PKB itu mengatakan praktik prostitusi itu masalah gawat.
Ia juga menyampaikan target perbaikan sistem penyaluran bantuan dalam empat bulan ke depan untuk memastikan tidak ada bantuan yang salah sasaran.
KPK membuka peluang memanggil tiga mantan Menaker sekaligus politikus PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Hanif Dhakiri, dan Ida Fauziyah dalam kasus dugaan pemerasan TKA
Saat itu, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjabat sebagai Menteri di Kemenaker. KPK sudah memberikan rekomendasi atas pemerasan tidak terjadi.
Total pemerasan dalam kasus ini menyentuh Rp53 miliar. Namun, kata Budi, angka itu baru terdeteksi dari 2019. KPK menduga permainan kotor itu terjadi dari 2012.
KPK diminta memeriksa tiga mantan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) yakni Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Hanif Dhakiri, dan Ida Fauziyah terkait dugaan korupsi di Kemenaker
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved