Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT politik dari Voxpol Center Research & Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengemukakan bagi-bagi bantuan sosial (bansos) jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 rentan disalahgunakan.
Hal itu merespons pernyataan Zulkifli Hasan soal bantuan sosial (bansos) yang berasal dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Zulhas juga menyebut bansos harus segera dilaksanakan dan tidak boleh ditunda-tunda.
Menanggapi itu, Pangi mengemukakan bansos jelang pemilu rentan lantaran yang bertarung terdapat anak presiden, yakni Gibran Rakabuming Raka.
Baca juga : Ketua DPR Puan Maharani Tegaskan Bansos Bantuan Negara, Bukan dari Jokowi
“Sebenarnya bansos atau program hari ini itu, jelang pemilu ini rentan, apalagi yang bertarung ini anak presiden,” ungkap Pangi kepada Media Indonesia, Rabu (3/1).
“Jadikan sekarang yang lebih masif ini bukan Prabowo atau Gibran tapi yang lebih banyak berkampanye itu sambil bagi sembako bagi pupuk murah justru Presiden Jokowi,” ujar Pangi.
Pangi mempertanyakan siapa yang hendak jadi wakil rakyat di masa mendatang, apakah Jokowi atau anaknya Gibran.
Baca juga : Politisi Diingatkan agar tidak Mempolitisasi Bansos
Pangi juga menyatakan sebaiknya masyarakat bukan diberikan sembako melainkan diberikan program kebijakan kesehatan murah hingga akses pendidikan murah.
“Bagaimana listrik tidak naik, pajak tidak naik. Kita juga berpikir bagaimana agar gaya hidup tidak meroket seperti ini. Nah, termasuk kita ingin rakyat itu sederhana, barang-barang yang dibeli itu tidak mahal bukan bagi-bagi sembako,” tegasnya.
Pangi mengingatkan bagi-bagi bansos perlu ditunda apalagi saat ini jelang pemilu dan rentan disalahgunakan untuk politik elektoral.
Baca juga : Manuver Jokowi Berdampak Besar ke Hasil Pemilu 2024, Pelajaran Penting untuk Demokrasi
“Jadi potensi abuse of power memenangkan capres tertentu itu berbahaya. Itu harus dihentikan dan dimulai lagi usai pemilu beres,” tandasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) mengemukakan bansos saat ini sangat dibutuhkan masyarakat dan tak boleh ditunda.
Hal itu merespons terkait permintaan agar pemerintah menunda penyaluran bansos sampai Pemilu 2024 selesai.
"Ada kandidat yang mengatakan menghentikan dulu bansos, BLT, dan BLT El Nino. Tentu ini yang dibutuhkan masyarakat," ungkap Zulhas di Purworejo, Jawa Tengah, Sabtu (30/12/2023).
Bahkan, Zulhas mendesak bansos harus segera dilaksanakan dan tidak boleh ditunda-tunda. (Ykb/Z-7)
Presiden Prabowo Subianto menuturkan dirinya tidak menaruh dendam pada Anies Baswedan, orang yang menjadi pesaingnya dalam pemilihan presiden di 2024.
Megawati kembali mengungkit soal kekalahan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan meyakini bahwa ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif
PARTISIPASI pemilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Padang tahun 2024 tercatat hanya 49 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).
KETUA PARA Syndicate Ari Nurcahyo menyebut Pilkada Serentak 2024 merupakan pertarungan antara Prabowo Subianto, Joko Widodo, dan Megawati Soekarnoputri.
Pentingnya kepedulian anak-anak muda terhadap perhelatan pilkada mendatang.
DINAMIKA politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 kian panas. Adanya pertemuan antara Joko Widodo dengan salah satu pasangan calon Pilkada Jakarta,
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved