Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PRAKTIK bagi-bagi uang yang dilakukan oleh penceramah Maulana Miftah Habiburrahman atau Gus Miftah di Pamekasan Jawa Timur diduga merupakan praktik politik uang. Dugaan itu muncul lantaran Gus Miftah selama ini kerap menyuarakan dukungannya pada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Anggota Fraksi PKB Luqman Hakim menegaskan praktik tersebut harus dikritisi dan sikap Bawaslu Pamekasan dengan menyelidiki peristiwa tersebut patut diapresiasi.
"Saya memberi apresiasi dan dukungan sepenuhnya kepada Bawaslu RI yang proaktif tidak menunggu laporan formal dari masyarakat, melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap kegiatan bagi-bagi uang yang dilakukan penceramah Miftah Maulana Habiburrahman dan meminta agar masalah ini menjadi prioritas utama bagi Bawaslu RI untuk dituntaskan secepatnya," ujarnya, Selasa, (2/1).
Baca juga: Bawaslu Diminta Periksa Gus Miftah
Dalam keterangan resminya Luqman mendorong Bawaslu untuk tidak takut mengusut masalah ini, meskipun harus memanggil dan memeriksa figur publik penceramah agama tersebut.
Menuntaskan masalah ini bisa menjadi momentum untuk meningkatkan kepercayaan publik bahwa pemilu 2024 akan berjalan jujur, adil dan bermartabat.
"Dengan sikap tegas Bawaslu yang menindak tegas pelanggaran-pelanggaran pemilu, siapapun pelakunya. Rakyat pasti berbaris bersama Bawaslu," ujarnya.
Baca juga: Viral Video Gus Miftah Bagi-Bagi Uang di Pamekasan, Ini Penjelasan Sang Dai
Dia menekankan apabila nantinya peristiwa ini terbukti melanggar aturan pemilu, maka harus diberikan sanksi tegas dan keras. Menurutnya tindakan mempengaruhi pemilih dengan membagi-bagi uang agar memilih capres-cawapres adalah pelanggaran serius terhadap aturan kampanye, menghina akal sehat dan harga diri rakyat dan bertentangan dengan hukum islam.
"Kepada saudara Miftah Maulana Habiburrahman, saya harap belajar bersikap lebih bijaksana dalam berupaya mendukung capres pujaannya. Kenapa? Karena Saudara Miftah selama ini berselancar dalam dunia dakwah Islam, maka sangat penting menjaga diri agar tidak mencoreng citra para penceramah agama, selain tentu harus selalu menimbang agar dijauhkan dari potensi memberi pengaruh buruk pada pikiran dan mental umat," tegasnya.
Kepada semua pihak yang berkampanye menggalang dukungan bagi capres-cawapres, dia berharap selalu berpedoman terhadap aturan pemilu dan tidak melakukan politik identitas demi menjaga kualitas pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat.
"Pemilu yang berkualitas dan terpercaya harus bisa kita wujudkan, agar nanti kekuasaan hasil pemilu 2024 memiliki legitimasi kuat dari rakyat pemilik kedaulatan," tukasnya.
(Z-9)
Zulhas mengatakan inisiatif ini selaras dengan program 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 21 Juli 2025.
KETUA Umum Partai Berkarya, Mochammad Ridwan Andreas menyatakan dukungan penuh pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Saat ini Otorita IKN sedang bekerja keras menyelesaikan target pembangunan yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Puan Maharani merespons pernyataan Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait PDIP dan Gerindra yang memiliki hubungan seperti kakak beradik.
Presiden Prabowo meluncurkan 80 ribu Kopdes Merah Putih di Klaten, wujud gotong royong desa untuk pemerataan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut hubungan antara Gerindra dan PDIP seperti kakak dan adik.
Akan lebih bijak jika Jokowi menyebut dengan tegas orang besar yang membekingi tuduhan ijazah palsu dan pemakzulan Gibran.
WAKIL Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan membuka secara resmi Festival Olahraga Masyarakat Nasional (FORNAS) VIII yang akan digelar di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 26 Juli 2025.
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
Harus dipastikan ide tersebut apakah optimal atau tidak bagi IKN, pihaknya menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Adapun penyerapan tenaga kerja di KEK juga dinilai menunjukkan hasil menggembirakan bagi pemerintah. Sepanjang 2024, Rosan menyebut ada 47.747 orang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved