Kisruh Surat Suara Taipei, Bawaslu Diminta Buat Putusan Mengikat

BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI disarankan membuat putusan yang bersifat mengikat atas polemik distribusi surat suara di luar jadwal yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Taipei. 

Hal itu diperlukan untuk menyudahi perbedaan pandangan dari Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyikapi nasib 62 ribu lebih surat suara yang telah terkirim.

Pakar hukum kepemiluan dari Universitas Indonesia Titi Anggraini menjelaskan Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu memberikan ruang bagi Bawaslu untuk membuat putusan mengikat tersebut. 

Baca juga : Pemilih di Luar Negeri Bertambah, Pengawasan Pemilu Makin Sulit

Menurut Titi, pengiriman surat suara sebelum jadwal merupakan pelanggaran administratif pemilu.

"Yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekansime yang terdapat dalam Peraturan KPU Nomor 25/2023," ujar Titi kepada Media Indonesia, Kamis (28/12).

Ia menjelaskan, Pasal 462 UU Pemilu menggariskan bahwa KPU wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu paling lama tiga hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan. Kendati demikian, Titi menyarankan putusan Bawaslu itu hanya diperlukan jika Bawaslu dan KPU tidak mencapai kesepahaman. Sebab, kedua lembaga penyelenggara pemilu itu memiliki satu kesatuan fungsi.

Baca juga : Bawaslu Tak Temukan Kriteria Surat Suara Rusak di Taipe

Ia menyebut, perbedaan pendapat yang meruncing antara Bawaslu dan KPU dapat membuat kegaduah dan menimbulkan spekulasi maupun kontroversi terkait kredibilitas penyelenggara Pemilu 2024. Titi sendiri menilai sikap Bawaslu yang meminta KPU tidak menganggap surat suara sebagai rusak sudah tepat.

"Untuk menghindari adanya dobel surat suara beredar, yang justru bisa memicu terjadinya kecurangan dan keraguan atas validitas surat suara pos," tandasnya.

Diketahui, KPU menganggap 62 ribu lebih surat suara yang telah diterima pemilih di Taiwan sebagai surat suara rusak dan bakal diganti dengan yang baru dengan kode khusus. Namun, Bawaslu meminta KPU tidak menyimpulkan hal tersebut. Sebab, bakal memicu kebingungan bagi pemilih dan menyebabkan surat suara terkirim dua kali. (Z-4)