Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md mengungkapkan sebanyak 84% koruptor di Indonesia adalah lulusan perguruan tinggi, mengutip data KPK.
"Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi, 84% dari koruptor di Indonesia itu adalah lulusan perguruan tinggi," kata Menkopolhukam Mahfud Md saat menyampaikan orasi ilmiah di Universitas Negeri Padang, Minggu (17/12).
Masih dalam data yang sama, Mahfud menyebutkan saat ini jumlah koruptor di Tanah Air sekitar 1.300-an yang telah ditangkap atau sudah diadili oleh pengadilan. Artinya, sekitar 900 koruptor merupakan lulusan perguruan tinggi atau sarjana.
Baca juga : Ironis, 86% Koruptor yang Ditangkap KPK Lulusan Perguruan Tinggi
Di satu sisi, Mahfud mengemukakan perguruan tinggi tidak gagal meskipun angka koruptor dari kalangan sarjana terbilang tinggi karena hingga saat ini jumlah lulusan perguruan tinggi jauh lebih banyak, yakni lebih kurang 17,6 juta orang.
"Jadi, kalau jumlah lulusan 17,6 juta orang dan yang koruptor 900 orang, kira-kira hanya 0,05%. Artinya perguruan tinggi masih baik," kata dia.
Mengenai ratusan koruptor lulusan perguruan tinggi tersebut, menteri kelahiran Sampang itu menilai para koruptor hanya pintar dari segi otak, namun wataknya tumpul. Dengan kata lain, ada ketidakseimbangan antara kecerdasan kognitif dengan kemuliaan watak.
Baca juga : Perguruan Tinggi Diharapkan Punya Peta Rawan Korupsi
Kepada wisudawan Universitas Negeri Padang, Mahfud menyampaikan setiap lulusan patut berbangga karena sektor pendidikan Indonesia semakin maju. Berkaca pada tahun 1970, cukup sulit menemukan individu yang menyandang gelar sarjana.
Namun, sejak 1970 ke atas sudah semakin banyak lulusan sarjana strata satu, doktor hingga berhasil menjadi profesor. Artinya, dunia pendidikan Indonesia semakin maju meskipun masih terdapat kekurangannya.
Terakhir, Mahfud berpesan setiap lulusan perguruan tinggi di Tanah Air harus berterima kepada negara. Hal itu dapat diwujudkan dengan ikut serta berkontribusi membangun kemajuan bangsa. (Ant/Z-4)
Prabowo menyadari bahwa tindakan tegas dalam penegakan hukum seringkali menimbulkan ketidaksukaan dari pihak-pihak tertentu, terutama mereka yang terjerat kasus hukum.
Para pelaku korupsi tetap ingin memanfaatkan uangnya, tetapi pilihan mereka menjadi terbatas.
FILM Jembatan Shiratal Mustaqim produksi Dee Company yang akan tayang 9 Oktober 2025 menyoroti tentang hukuman bagi para pejabat korup di akhirat
KASUS perjalanan-penyelenggaraan haji 2023-2024 tentu saja menyentak kita semuanya.
Almas mengatakan Presiden Prabowo dalam berbagai pidato kenegaraannya kerap menggaungkan pemerintahan yang dipimpin akan sangat tegas memberantas korupsi.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas pada April lalu yang mengatakan amnesti tidak akan diberlakukan bagi pelaku korupsi.
Beberapa bentuk kegiatan strategis itu mencakup seminar, workshop, dan kelas kolaboratif yang menampilkan praktisi industri dan akademisi kedua institusi.
UNSIA berencana untuk menjadi Google Reference University pertama di Indonesia serta fokus menjadi hub inovasi melalui World University Ranking for Innovation (WURI).
Yayasan Pendidikan Universitas Presiden (YPUP) mendukung penuh atas pendirian ICPI-PU di lingkungan President University.
HAKIM Konstitusi Saldi Isra, mempertanyakan dasar pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada perguruan tinggi dalam sidang lanjutan pengujian UU Minerba.
Musim pendaftaran Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2026 semakin dekat.
Transformasi itu bergerak jauh lebih cepat daripada siklus kebijakan pendidikan tinggi yang selama ini kita kenal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved