Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
MENTERI Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md mengungkapkan sebanyak 84% koruptor di Indonesia adalah lulusan perguruan tinggi, mengutip data KPK.
"Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi, 84% dari koruptor di Indonesia itu adalah lulusan perguruan tinggi," kata Menkopolhukam Mahfud Md saat menyampaikan orasi ilmiah di Universitas Negeri Padang, Minggu (17/12).
Masih dalam data yang sama, Mahfud menyebutkan saat ini jumlah koruptor di Tanah Air sekitar 1.300-an yang telah ditangkap atau sudah diadili oleh pengadilan. Artinya, sekitar 900 koruptor merupakan lulusan perguruan tinggi atau sarjana.
Baca juga : Ironis, 86% Koruptor yang Ditangkap KPK Lulusan Perguruan Tinggi
Di satu sisi, Mahfud mengemukakan perguruan tinggi tidak gagal meskipun angka koruptor dari kalangan sarjana terbilang tinggi karena hingga saat ini jumlah lulusan perguruan tinggi jauh lebih banyak, yakni lebih kurang 17,6 juta orang.
"Jadi, kalau jumlah lulusan 17,6 juta orang dan yang koruptor 900 orang, kira-kira hanya 0,05%. Artinya perguruan tinggi masih baik," kata dia.
Mengenai ratusan koruptor lulusan perguruan tinggi tersebut, menteri kelahiran Sampang itu menilai para koruptor hanya pintar dari segi otak, namun wataknya tumpul. Dengan kata lain, ada ketidakseimbangan antara kecerdasan kognitif dengan kemuliaan watak.
Baca juga : Perguruan Tinggi Diharapkan Punya Peta Rawan Korupsi
Kepada wisudawan Universitas Negeri Padang, Mahfud menyampaikan setiap lulusan patut berbangga karena sektor pendidikan Indonesia semakin maju. Berkaca pada tahun 1970, cukup sulit menemukan individu yang menyandang gelar sarjana.
Namun, sejak 1970 ke atas sudah semakin banyak lulusan sarjana strata satu, doktor hingga berhasil menjadi profesor. Artinya, dunia pendidikan Indonesia semakin maju meskipun masih terdapat kekurangannya.
Terakhir, Mahfud berpesan setiap lulusan perguruan tinggi di Tanah Air harus berterima kepada negara. Hal itu dapat diwujudkan dengan ikut serta berkontribusi membangun kemajuan bangsa. (Ant/Z-4)
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas pada April lalu yang mengatakan amnesti tidak akan diberlakukan bagi pelaku korupsi.
Beleid itu juga bisa memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang menyusahkan penyidik sampai jaksa, dalam menangani perkara.
Presiden Prabowo Subianto mengatakan munculnya isu dan tagar Indonesia Gelap adalah rekayasa koruptor.
Tren tutup muka ini masih menunjukkan bahwa korupsi menjadi aib bagi para tersangka.
Ia mengaku menerima laporan bahwa masih ada hakim yang belum memiliki rumah dinas. Hakim tersebut masih mengontrak.
Memberantas mafia peradilan tak cukup dengan melakukan mutasi besar-besaran terhadap hakim seperti yang dilakukan Mahkamah Agung (MA).
Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menggelar Peringatan 1 Tahun sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH).
Ketua Pembina YPPUP Siswono Yudho Husodo menyampaikan hal utama yang harus dijaga yaitu menjaga keberlanjutan agar program kerja dan visi universitas berlanjut dengan konsisten.
Sudirman Said resmi dilantik menjabat sebagai Rektor UHN Tegal, di aula kampus setempat di Kota Tegal, Sabtu (9/8/2025).
Wamen PU Diana Kusumastuti menegaskan pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul
Selain menjadi penguatan branding dan legalitas kemitraan, MoU ini juga akan mengatur pembagian kontribusi dan pendapatan berdasarkan peran masing-masing pihak.
Program S3 bergelar PhD tersebut terbuka untuk dosen dan profesional di Indonesia, dengan sistem pembelajaran berbasiskan riset (by research) selama tiga tahun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved