Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
CALON presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan mengkritik kondisi demokrasi Indonesia. Salah satu buktinya, yakni aneka undang-undang (UU) yang lahir serampangan.
“Banyak undang-undang meluncur begitu saja tanpa pembahasan komprehensif,” kata Anies usai debat di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Selasa (12/12).
Anies mengatakan setidaknya ada tiga ciri demokrasi sehat. Yakni, ada kebebasan berpendapat, ada oposisi, dan ada pemilihan umum (pemilu) yang adil.
Baca juga : Anies Berbicara Sesuai Fakta Saat Debat
"Oposisi dulu ada, sekarang tidak ada. Makanya ada undang-undang yang jadi perdebatan," ujar dia.
Baca juga : Anies tidak Main-main Soal Kebebasan Berpendapat
Anies mencontohkan UU tentang Ibu Kota Nusantara dan UU Cipta Kerja. Beleid itu disebut lahir tanpa ada proses demokratis.
"Tidak ada kesempatan diperdebatkan secara terbuka. Setelah jadi undang-undang, ramai. Itu yang akan kita perbaiki," papar dia. (Z-8)
Hal serupa juga terjadi dalam Pilkada 2024, ketika dua judicial review yang diajukan MK telah menjadi sorotan publik.
KPU selalu siap untuk memberikan pemahaman politik apabila dibutuhkan oleh parpol ataupun dari Pemkab Bandung
Maman juga merasa khawatir peretasan data itu akan berdampak pada terganggunya proses transparansi pesta demokrasi tahun depan
Kunjungan ini juga dalam rangka supervisi dan monitoring kesiapan menuju Pemilu 2024.
KPU Purwakarta memberikan batas waktu hingga 7 Januari 2024 sebagai akhir pelaporan LADK bagi peserta pemilu unsur parpol dan DPD RI.
KOMISI Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Barat, memastikan 140.457 tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di Jabar menggelar pemungutan suara hari ini, Rabu (14/2).
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini terpilih untuk memimpin tiga mesin relawan Aamin, yaitu Baleamin, Pro Amin dan Maktab.
Keputusan MK yang membuat Gibran bisa maju sebagai cawapres telah menodai semangat dan cita-cita reformasi 1998
Kabupaten Cianjur merupakan daerah kedua di Jawa Barat setelah Bekasi yang sudah membentuk Kami Gibran.
Tidak ada komitmen dari para calon presiden untuk membatalkan Undang Undang Cipta Kerja.
Bawaslu memperluas pemeriksaan terhadap 14 anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Garut karena dugaan tidak netral dalam pemilu 2024.
Acara itu juga merupakan ajang silaturahmi, kajian dan konsolidasi, yang bakal dihadiri sekitar 200 ulama dan tokoh masyarakat Jawa Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved