Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
CALON presiden (capres) Prabowo Subianto menyebut tak mudah menyelesaikan persoalan Papua. Hal ini menanggapi pernyataan capres Anies Baswedan mengenai keadilan harus ditegakan di Papua.
"Ada faktor faktor lain Pak Anies, ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi, ini lah yang masalahnya tidak, tidak gampang," ujar Prabowo di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa, (12/12).
Namun, Prabowo sepakat dengan ucapan Anies mengenai keadilan. Ia juga sepakat untuk dilakukannya dialog secara partisipatif.
Baca juga : Anies Pamer Mampu Atasi Polusi Udara saat Jabat Gubernur DKI
"Ini masalah bangsa ini, ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul," jelasnya.
Baca juga : Janjikan Kebebasan Berpendapat, Anies : Wakanda No More, Indonesia Forever
Sebelumnya, capres nomor urut 1 Anies Baswedan menilai rencana capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menangani masalah di Papua kurang tepat. Prabowo dinilai gagal paham soal akar masalah di Bumi Cenderawasih.
“Masalahnya bukan kekerasan. Masalah utama adalah tiadanya keadilan di tanah Papua,” kata Anies.
Anies mengatakan hal itu terbukti dari pemahaman warga Jakarta soal apa yang terjadi di Papua. Ada pendapat yang menyebut tindakan kekerasan itu terorisme, gerakan separatisme, hingga kriminal.
“Tujuannya bukan semata-mata meniadakan kekerasan karena damai bukan berarti tidak ada kekerasan, tapi ada keadilan,” jelas dia. (Z-8)
PRESIDEN Prabowo Subianto mengakui mencontoh sejumlah program unggulan pemerintah Singapura untuk diterapkan di Indonesia, salah satunya yatu perumahan murah untuk rakyat.
KETUA Fraksi Golkar DPR Muhammad Sarmuji menanggapi soal keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengambil alih sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
Kepala PCO Hasan Nasbi membeberkan sikap Indonesia ihwal adanya perang antara Iran dan Israel. Hasan menegaskan sikap RI tak pernah berubah untuk selalu mendorong adanya penyelesaian konflik.
Hasan juga sempat merespon saat ditanya soal isu empat pulau sebagai pemberian hadiah dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kepada Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri bisa melakukan konsultasi dengan pihak-pihak terkait seperti Aceh sebelum mengeluarkan keputusan menteri,
Sengketa mengenai status empat pulau dari Aceh ke Sumatra Utara, kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi akan diambil alih oleh pemerintah pusat.
Themis Indonesia, TII, dan Trend Asia melaporkan dugaan korupsi itu dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Laporan dilayangkan pada 3 Mei lalu.
Koalisi masih memiliki waktu tujuh hari untuk memperbaiki pengaduan di DKPP yang tenggatnya jatuh pada 13 Juni mendatang.
Tiga lembaga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah dari 15 daftar lembaga ditempati oleh partai politik (parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin menjawab perihal polemik penggunaan jet pribadi oleh para anggota KPU yang disebut melebihi anggaran.
Karena ragam kondisi tersebutlah Afif dan jajarannya sepakat menggunakan jasa pesawat jet demi tersebarnya seluruh logistik pemilu ke seluruh wilayah Indonesia.
Anggota KPU RI Idham Holik mengatakan, pendaftaran sengketa Pilkada 2024 merupakan hak konstitusi dari setiap pasangan calon.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved