Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyebut capres nomor urut 2 Prabowo Subianto tidak memiliki ketegasan sama sekali saat menjawab pertanyaan seputar penyelesaian belasan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang dilontarkannya. Sebab, Ganjar menilai dua pertanyaannya tidak dijawab secara tegas oleh Prabowo.
Pada sesi tanya jawab debat capres yang digelar di halaman Kantor KPU RI, Jakarta, Ganjar bertanya kepada Prabowo apakah bakal membuat pengadilan HAM ad hoc sebagai salah satu rekomendasi DPR pada 2009 lalu kepada Presiden.
"Kedua, di luar sana menunggu banyak ibu-ibu, apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah?" tanya Ganjar ke Prabowo.
Baca juga : Janjikan Kebebasan Berpendapat, Anies : Wakanda No More, Indonesia Forever
Alih-alih menjawab dengan tegas pertanyaan Ganjar, Prabowo justru menyebut bahwa masalah HAM ditangani oleh cawapres Ganjar, yakni Mahfud MD yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
"Jadi apa lagi yang mau ditanya kepada saya? Saya sudah jawab berkali-kali, ada rekam jejak digitalnya, saya sudah jawab berkali-kali tiap lima tahun kalau polling saya naik, ditanya lagi soal itu," kata Prabowo.
Baca juga : Solusi Masalah Pengangguran, Ganjar: Buka Ruang Investasi yang Besar
Di luar kontes pertanyaan, Prabowo juga meminta Ganjar untuk bertanya kepada Kapolda Metro Jaya soal berapa banyak orang hilang di DKI Jakarta tahun ini. Lebih lanjut, Prabowo mengeklaim dirinya sebagai orang yang sangat keras membela HAM. Sebab, para tahanan yang dulunya ditahan justru saat ini berada di pihaknya.
"Yang katanya saya culik sekarang ada di pihak saya membela saya saudara sekalian. Jadi, masalah HAM jangan dipolisasi Mas Ganjar, menurut saya," ujar Prabowo.
Menanggapi jawaban tersebut, Ganjar mulanya memuji Prabowo sebagai orang yang memiliki ketergasan luar biasa. "Tapi sayang, pada dua jawaban itu sama sekali tidak punya ketegasan."
Sebab, sambung Ganjar, kedua pertanyaannya sama sekali tidak dijawab Prabowo. Ganjar berjanji bakal membereskan masalah kasus-kasus pelanggaran HAM berat jika terpilih menjadi presiden. Ini ditujukan agar isu soal HAM berat tidak muncul tiap lima tahunan jelang pemilu.
Saat diberi kesempatan ulang menanggapi Ganjar, Prabowo justru menuding pertanyaan Ganjar tendensius.
"Kenapa pada saat 13 orang hilang ditanyakan kepada saya? Itu tendensius, Pak. Dan wakil Bapak yang mengurus ini selama ini. Jadi kalau memang keputusannya mengadakan pengadilan HAM, kita adakan pengadilan HAM, enggak ada masalah," tandas Prabowo. (Z-5)
MANTAN Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo hadir dalam pengukuhan guru besar,Prof. Zainal Arifin Mochtar dan pidatonya soal demokrasi
SEBANYAK 550 foto hasil jepretan Mohammad Guntur Soekarnoputra dipamerkan di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta Pusat. Berlangsung 7 – 13 Juni 2025.
RELAWAN Ganjar Pranowo atau Ganjarist menggelar Hari Ulang Tahun (HUT) ke-4 yang dilaksanakan secara serempak
Ganjar mengungkapkan bahwa bantuan dana untuk partai bisa berasal dari berbagai sumber tak hanya terbatas pada APBN.
Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menjelaskan tiga fokus utama pada para kader PDIP yang baru terpilih sebagai kepala daerah.
KETUA Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo menghadiri sidang Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto.
Pakar PBB mengecam pelanggaran HAM berat di Iran, termasuk penggunaan kekuatan mematikan dan ancaman hukuman mati bagi demonstran. Simak laporan lengkapnya.
Di balik blokade internet, warga Iran mengungkap kengerian penumpasan protes oleh aparat.
Gelombang protes baru kembali mengguncang Iran pada Jumat, menjadi tantangan paling serius terhadap pemerintahan Republik Islam dalam lebih dari tiga tahun terakhir.
Pemberlakuakn KUHP dan KUHAP baru dinilai berpotensi memperparah praktik represi negara dan memperluas pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Pengakuan negara atas kasus-kasus tersebut tidak boleh berhenti pada tataran simbolis saja, tetapi penyelesaian harus dilakukan secara konkret melalui proses hukum.
KETUA YLBHI Muhammad Isnur, mengkritik pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai yang mengatakan kementeriannya akan menampung kritik dan masukan masyarakat terkait KUHAP baru.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved