Jokowi Miris Indonesia Banyak Pejabat Korupsi

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) mengaku miris dengan banyaknya pejabat diproses hukum, karena terlibat kasus korupsi. Kepala Negara menyebut penindakan itu bukan prestasi.

"Tidak ada negara lain yang menangkap dan memenjarakan pejabatnya sebanyak negara kita Indonesia. Ini jangan ditepuk tangani," kata Jokowi dalam acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023 di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (12/12).

Jokowi meminta tidak adanya tepuk tangan, karena korupsi merupakan kejagatan luar biasa. Menurutnya, kasus rasuah di Indonesia sudah memprihatinkan. "Sudah banyak sekali dan menurut saya terlalu banyak pejabat-pejabat kita yang sudah ditangkap dan dipenjarakan," ucap Jokowi.

Baca juga: Ketua Sementara KPK Akui Pemberantasan Korupsi di Indonesia tidak Efektif

Jokowi mengatakan sudah ada ribuan pejabat yang dipenjarakan karena korupsi dalam kurun waktu 2004 sampai 2022. Mereka merupakan pimpinan lembaga, kepala daerah, anggota DPR, maupun DPRD.

"Terlalu banyak, banyak sekali, sekali lagi carikan negara lain yg memenjarakan pejabatnya sebanyak di Indonesia," kata Jokowi.

Baca juga: Sinergi Semua Elemen Penting untuk Hapus Korupsi

Banyaknya pejabat yang diproses hukum itu bahkan tidak membuat korupsi di Indonesia berhenti. Kasus rasuah masih ada dan terjadi berulang. "Sampai sekarang pun masih kita temukan banyak kasus korupsi. Artinya ini kita perlu mengevaluasi total," ucap Jokowi.

Kepala Negara mau seluruh pemerintah daerah maupun pusat menggencarkan upaya penutupan celah korupsi. Pendidikan antikorupsi diharap dimaksimalkan. "Saya setuju tadi disampaikan Bapak Ketua KPK (Nawawi Pomolango), pendidikan, pencegahan, penindakan iya," ucap Jokowi.

Penindakan kasus korupsi juga haris dimaksimalkan. Penegak hukum diharap tidak kalah langkah dengan alibi para pejabat korup. "Karena korupsi semakin canggih, semakin kompleks bahkan lintas negaera dan multiyuridiksi serta menggunakan kteknologi muktahir," tegas Jokowi.

Kepala Negara juga mau adanya sistem yang kuat untuk mencegah celah korupsi terbuka. Pemanfaatan teknologi dinilai menjadi keharusan. "Kita perlu perkuat sistem pencegahan, sistem perizinan, sistem pengawasan internal dan lain-lain," tutur Jokowi. (Z-3)