Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT sosial sekaligus Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia (FIB-UI) Lily Tjahjandari mengatakan cita-cita Indonesia emas pada kurun 2045, hanya bisa dicapai kalau pertumbuhan ekonomi lebih dan tidak seperti sekarang hanya 5 persen, harus pada kisaran 7 persen.
Salah satu syarat pertumbuhan ekonomi sebuah negara adalah pembangunan infrastruktur yang masif seperti yang telah dilakukan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Ini (pembangunan infrastruktur) menjadi tantangan tersendiri bagi paslon tiga untuk melanjutkan bahkan perlu diperkuat dan diperluas hingga ke desa-desa, untuk membuka simpul-simpul ekonomi baru”, ujar Lily.
Baca juga: Ayah Berkompetisi, Anak Anies dan Ganjar Main Gim Bareng
Paslon no urut tiga harus didukung oleh semua pihak dan dipacu membangun pertumbuhan ekonomi sampai minimal 7 persen. Jika kurang dari 7 persen maka, cita-cita Indonesia emas tidak akan tercapai bahkan hanya middle income trap (jebakan pendapatan menengah), lanjutnya.
Pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan pembangunan infrastruktur, harus pula di imbangi dengan pemerataan.
Baca juga: KPU Tetapkan 11 Nama Panelis Debat Capres
“Pertumbuhan tanpa pemerataan hanya menimbulkan ketimpangan sosial ekonomi, ketimpangan antara kota dan daerah, kota dan desa, kelas sosial, makanya pusat -pusat pertumbuhan baru harus diciptakan”, tegas Lily dalam wawancara Sabtu (9/12)
Misalnya IKN harus terus dibangun sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru, tapi juga untuk mengurangi beban dan tumpukkan orang di Jakarta.
Karena Kota Jakarta diramalkan menjadi salah satu kota dari sepuluh kota di dunia yang akan tenggelam akibat pemakaian air tanah yang tidak terkontrol oleh masyarakat.
Selain itu agar pertumbuhan ekonomi berlanjut Paslon tiga perlu terus memaksimalkan tidak saja pembangunan infrastruktur di darat namun infrastruktur ekonomi digital perlu ditingkatkan sambil mengawasi pelaksanaan pembangunan agar tidak bocor seperti pada kasus BTS Kominfo senilai 8 triliun.
Pembangunan infrastruktur digital menjadi sangat strategis untuk meningkatkan ekonomi anak muda menyelaraskan dengan trend ekonomi global saat ini. Infrastruktur merupakan aspek utama dan terpenting dalam pembangunan suatu negara.
“Selain itu Infrastruktur memiliki pengaruh besar terhadap pengembangan berbagai aspek seperti politik, sosial, ekonomi, dan budaya”, tutup Lily. (RO/Z-7)
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Inovasi teknologi migas kembali diadaptasi PT Pertamina Gas (Pertagas) untuk menjawab persoalan dasar masyarakat desa, khususnya dalam menjaga infrastruktur pipa air.
Banyak perumahan gagal dihuni akibat minim infrastruktur dasar. Wamen PU menegaskan hunian harus terintegrasi, akademisi sebut kumuh akibat sistem.
Ekspansi proyek perumahan nasional dan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) membuka peluang besar bagi industri penyedia material mechanical, electrical & plumbing (MEP).
Pemkab Bekasi menetapkan pelebaran Jalan Raya Pilar-Sukatani sebagai prioritas 2026. Anggaran ratusan miliar disiapkan untuk pembebasan lahan demi mengurai kemacetan kronis.
Menutup tahun 2025, Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) melihat perjalanan kawasan industri sebagai cermin dinamika ekonomi Indonesia yang terus bergerak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved