Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
CALON presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo bertemu kelompok disabilitas yang ada di Loka Bina Karya Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (5/12).
Pada pertemuan itu, Ganjar mendapatkan keluhan dari seorang penyandang disabilitas bernama Umar Fauzan. Dia mempertanyakan perihal akses pendidikan bagi penyandang disabilitas yang belum merata di setiap provinsi.
“Terutama berkenaan dengan kami disabilitas yang mungkin kebijakan hanya sampai di kota besar. Semisalnya mengenyam pendidikan, karena ini akan berkaitan dengan SDM, kalo di kota besar teman-teman disabilitas bisa akses pendidikannya sampai ke S2 dan S3, ini perlu kepedulian dari pemerintah,” kata Umar Fauzan.
Baca juga : Ganjar Pranowo-Mahfud MD Pakai Jaket Separuh ke Panggung Debat Capres
Umar Fauzan lantas bertanya kepada Ganjar, bilamana terpilih menjadi Presiden apakah akan memberikan akses pendidikan yang merata bagi para disabilitas dan bukan sekedar di kota besar saja.
“Ingin saya pertanyakan, apa kebijakan kalo jadi RI 1 (Presiden)? Seperti memberikan akses pendidikan dan dirasakan sampai ke daerah?,” tanya Umar Fauzan kepada Ganjar.
Mendapatkan pertanyaan itu, Ganjar mengatakan akses pendidikan sangatlah penting bagi semua kalangan, begitu juga dengan kelompok disabilitas.
Baca juga : Kampanye di Kepri, Mahfud Janjikan Pendidikan Gratis Sampai Perguruan Tinggi
“Kalau anak-anak ini dia punya prestasi bagus, dia bisa sampai S3, tidak peduli apakau dia selama ini yang mengikuti jalan jalur biasa atau berkebutuhan khusus, karena negara memberikan jaminan itu tidak pandang bulu. Maka tugasnya adalah mendorong mereka,” ujar Ganjar.
Dikatakan Ganjar, sejatinya aturan bagi para disabilitas untuk mendapatkan askes yang merata sudah ada. Tinggal bagaimana melaksanakan aturan itu secara baik dan benar.
"Ternyata sederhana sekali permintaan mereka. Kesempatan dan akses pendidikan kami diperbaiki, kesempatan untuk bekerja dengan persentase PNS, di pemerintahan maupun di perusahaan. Aturan sudah ada tinggal dilaksanakan dan kontrolnya," beber Ganjar.
Baca juga : Tingkatkan Mutu Pendidikan, Ganjar Soroti Gaji Guru Honorer
"Saya sudah pengalaman ketika musrenbang melibatkan mereka dan menjadi kelompok pertama menyampaikan pendapat," kata Ganjar.
Maka dari itu, Capres berambut putih ini mengatakan bilamana program ramah disabilitas yang pernah dilakukannya, akan kembali dilakukan jika menjadi presiden.
"Karena praktik sudah ada, maka saya mereplikasi saja,” tandas Ganjar.
Dalam kesempatan itu, Ganjar juga melihat-lihat hasil karya dari para kelompok disabilitas yang ada di Balikpapan. Ganjar juga merasa takjub atas hasil yang sudah dibuat oleh mereka. (RO/Z-7)
PADA 124 tahun yang lalu, tepatnya pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina mengumumkan kebijakan politik etis Belanda untuk rakyat kolonialnya.
SOSIALISASI Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila merupakan bagian dari sosialisasi strategis BPIP
KEMENTERIAN Agama RI dengan meluncurkan Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) sebagai wajah baru pendidikan Islam yang lebih humanis, inklusif, dan spiritual.
Dialog kebijakan antara Australia dan Indonesia merupakan langkah penting menuju pembangunan kemitraan yang lebih dinamis dan saling menguntungkan.
Aspek demografis ialah wilayah kajian yang kompleks karena di dalamnya kita berhadapan dengan jumlah, persebaran, dan perpindahan penduduk.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat setidaknya 76% anak-anak yang tidak bersekolah disebabkan oleh faktor ekonomi.
Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat.
Memasuki akhir tahun, BNN akan semakin menggiatkan pengungkapan kasus peredaran narkotika
4.386 atlet dan ofisial telah tiba di Kota Solo menjelang detik-detik upacara pembukaan Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) XVII Solo 2024.
PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat wilayah-wilayah yang paling banyak melakukan deposit atau terlibat dalam transaksi judi online (judol),
Wacana pemekaran Provinsi Nias diyakini dongkrak sektor wisata
Berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan dilakukan dengan koordinasi lintas sektor. Mulai dari BNPB, KLHK, BMKG hingga pemerintah daerah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved