Rampai Nusantara Yakin Polri Netral pada Pemilu 2024

KETUA Umum Rampai Nusantara Mardiansyah sangat yakin institusi Polri akan netral pada pemilu 2024. Netralitas Polri tersebut dibuktikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang berulang kali menegaskan jajarannya bersikap profesional dan tidak berpihak dalam menjalankan tugas menjelang pemilu.

"Kami terkejut sekali ada pihak yang dengan sengaja membuat bagan struktur seolah institusi Polri diorganisasi untuk mendukung paslon tertentu. Padahal kami sangat yakin di bawah komando Jenderal Sigit Polri pasti netral dan menjalankan tugas dengan sangat profesional. Hal ini diperkuat dengan berbagai aturan kebijakan yang telah dikeluarkan Kapolri untuk menegaskan seluruh anggotanya harus dalam posisi netral dengan tidak berpihak kepada siapa pun dan kelompok mana pun," jelas Semar. 

Semar menilai pihak yang sengaja menyebarkan hoaks seolah Polri condong pada salah satu paslon merupakan kelompok yang tidak paham dengan pentingnya tugas dan fungsi Polri dalam mengamankan pemilu 2024. "Polri punya tugas menjaga ketertiban sebelum, saat pelaksanaan, maupun pascapemilu dan itu harus disadari oleh semua pihak. Bahaya sekali jika ada yang menggiring isu melalui berita bohong kalau Polri tidak berdiri di tengah semua kontestan," tegas Semar.

Baca juga: Ketua TKN Prabowo-Gibran: Jangan Buang Waktu Rakyat Masalahkan Format Debat 

Semar yang juga aktivis 98 tersebut mengajak semua tim pemenangan dari seluruh calon pilpres lebih mengedepankan kepentingan bangsa dalam menggaet pemilih. "Semua ingin mendapatkan simpati dukungan sebanyak mungkin dari masyarakat. Silakan menggunakan cara-cara baik yang elegan dan tidak menyebar hoaks yang nanti merugikan semua, merugikan kepentingan bangsa yang jauh lebih besar," tegas Semar. 

Semar juga mengkritisi ramainya polemik soal skema debat capres cawapres yang digulirkan. Ia menilai itu kental sekali kepentingan politiknya karena isu ini diembuskan hanya dijadikan sebagai alat politik untuk mendiskreditkan salah satu paslon. 

Gibran Bagi-bagi Susu, Bawaslu: CFD bukan Arena Kampanye

"Debat capres cawapres itu diatur oleh KPU dengan persetujuan DPR. Di sana semua partai politik ada dan terlibat. Jadi penyebaran berita seolah ada paslon yang tidak siap debat capres cawapres itu sengaja digulirkan sebagai bagian untuk mendiskreditkan sekaligus mendegradasi salah satu paslon dan cara berpolitik seperti ini sangat tidak elok," pungkas Semar. (RO/Z-2)