Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Rosan Perkasa Roeslani, menyatakan pihaknya merasa tidak perlu menghabiskan waktu berpolemik memperdebatkan format debat Capres-Cawapres Pemilu 2024.
"Sayang waktunya masyarakat terbuang percuma untuk menyaksikan polemik soal format debat. Yang pasti paslon Prabowo-Gibran siap mengikuti format apapun yang diinginkan masyarakat dan ditetapkan KPU," kata Rosan, Senin (4/12).
Rosan menegaskan yang terpenting format tersebut meningkatkan kualitas pemilu dan demokrasi di Indonesia.
Baca juga: Didatangi Ganjar, Mahasiswa Uniflor NTT Malah Teriak Prabowo
"Jauh lebih baik kalau setiap paslon berlomba-lomba menyampaikan gagasan besar masing-masing atau mempertontonkan aksi nyata yang bermanfaat untuk masyarakat. Contohnya seperti yang kami lakukan sekarang ini setiap hari di seluruh Indonesia," tambah Rosan.
Menurutnya, salah satu contoh yang dimaksud adalah pembagian makan siang sehat gratis setiap hari untuk anak-anak sekolah dasar di seluruh Indonesia.
Pasangan calon (Paslon) nomor urut 2 Prabowo-Gibran berkomitmen melakukan pemberian makan siang sehat gratis setiap hari sampai dengan hari terakhir kampanye tanggal 10 Februari 2024.
Baca juga: Prabowo Ingin Indonesia Bisa Produksi Kapal Mobil, Mungkinkah?
"Di TKN Prabowo-Gibran prinsip dalam kampanye kami adalah wajib memberikan manfaat langsung bagi orang lain dan orang banyak sesuai dengan kebutuhannya. Jadi bukan untuk kepentingan kami sendiri yang diprioritaskan. Itu sesuai dengan azas kekeluargaan dan prinsip gotong royong," ujarnya.
Nantinya, menurut Rosan, bila Prabowo-Gibran terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2024-2029, program tersebut akan menjadi salah satu kebijakan pemerintah yang diutamakan dengan anggaran mencapai Rp400 triliun per tahun atau kurang lebih Rp.1,1 triliun per hari.
Menurut Tim Pakar TKN ada 82,3 juta anak usia dini dan ibu hamil yang perlu dibantu dan menjadi prioritas pemerintah nantinya.
"Selain untuk membebaskan 30 juta lebih anak usia dini dan 4,8 juta Ibu hamil dari bahaya stunting, dampak multiplier ekonominya juga sangat besar. Karena sumber daya manusia yang terlibat untuk melaksanakan kebijakan tersebut setiap hari bisa mencapai jutaan orang yang akan menikmati pendapatan tambahan dengan jumlah lebih tinggi dari UMR setiap bulannya, " kata Rosan.
Menurut simulasi perhitungan Tim Pakar di TKN Prabowo-Gibran, dari satu program nyata itu saja berpotensi menambah pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 2-2,5 persen setiap tahunnya. (RO/Z-1)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved