Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
RENCANA calon presiden (Capres) nomor urut satu Anies Baswedan mengembalikan Novel Baswedan cs ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan sambutan baik. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu dinilai serius mengembalikan muruah Lembaga Antirasuah.
"Terkait statemen salah satu kandidat pilpres (Anies) untuk memperkuat KPK dengan mengembalikan pegawai yang diberhentikan secara melawan hukum melalui TWK (tes wawasan kebangsaan). Pertama, kami mengapresiasi adanya keseriusan untuk menaikan isu TWK dalam kampanye calon presiden," kata Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha melalui keterangan tertulis, Senin (4/12).
Praswad mengatakan pemecatan Novel cs merupakan kemunduran signifikan atas kinerja KPK. Menurutnya, isu pengembalian muruah Lembaga Antirasuah seharusnya digencarkan oleh seluruh calon presiden, bukan cuma Anies. "TWK merupakan bagian dari tiga strategi pelemahan KPK yang melingkupi revisi UU KPK, pemilihan pimpinan bermasalah dan terakhir pemecatan pegawai KPK," ucap Praswad.
Baca juga: Anies Baswedan Janji Lenyapkan Mafia Pangan
IM57+ Institute menilai isu pengembalian muruah KPK penting dibahas dalam debat para calon presiden. Namun, Praswad berharap rencana tersebut bukan cuma wacana belaka. "Janji penguatan KPK tidak boleh hanya berhenti pada kata-kata, harus ada tindakan konkrit yang dilakukan oleh para capres dalam mewujudkan hal tersebut dikemudian hari," ujar Praswad.
Partai pendukung juga diharap memberikan karpet merah untuk calon presiden yang konsisten dengan isu penguatan KPK. Praswad tidak mau upaya pengembalian muruah yang diinginkan Kepala Negara terpilih terganjal kepentingan politik.
Baca juga: Anies Baswedan tak Ingin KPK Jadi Alat Politik
"Langkah para capres perlu diimbangi dengan dukungan partai politik pengusung calon di sisa masa jabatan. Anggota dewan memiliki peran strategis dalam mendukung penguatan pemberantasan korupsi di Indonesia," tegas Praswad.
Sebelumnya. Anies Baswedan menyesalkan terjadinya penyingkiran sejumlah pegawai KPK melalui tes wawasan kebangsaan (TWK). Anies berjanji akan mengembalikan pegawai tersebut ke KPK. "Saya bangga lihat anak-anak muda penuh integritas yang waktu itu menjaga KPK. Luar biasa. Tapi, sebagian sudah dikeluarin kemarin," kata Anies dalam pidatonya di Mukernas III MUI di Mercure Hotel, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu 2 Desember 2023.
Anies mengatakan KPK harus diisi para pegawai yang penuh dengan integritas. Kemudian para pegawai tersebut harus dipastikan tetap bertugas di KPK. "Mereka mesti dikembalikan lagi, orang-orang yang waras-waras ini. Mereka-mereka yang pemberani-pemberani ini," tegas Anies. (Z-3)
Mahalnya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah menjadi salah satu faktor utama maraknya korupsi di tingkat daerah. Kondisi itu lantas menciptakan kompensasi politik yang tidak sehat.
Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pati Sudewo, bukanlah hal yang mengejutkan.
PROSES pemeriksaan terhadap Bupati Pati setelah terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dialihkan lokasinya ke Polres Kudus.
KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus ini, yaitu Bupati Pati Sudewo (SDW), Kades Karangrowo Abdul Suyono (YON), Kades Arumanis Sumarjion (JION), dan Kades Sukorukun Karjan (JAN).
Kasus ini bermula ketika KPK melakukan OTT ketiga di tahun 2026 di Kabupaten Pati pada 19 Januari lalu yang menangkap Sudewo.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk memeriksa Ahmad Husein, salah satu tokoh pengunjuk rasa di Kabupaten Pati.
Novel Baswedan menduga ada intervensi dalam kasus izin pengelolaan tambang nikel di Konawe Utara.
Novel masih meyakini TWK merupakan strategi untuk melengserkan sejumlah pegawai KPK. Sebab, data nilai tes itu tidak pernah diserahkan kepada eks pegawai maupun publik.
Di tengah praktik korupsi yang terus merajalela dan pelemahan KPK yang semakin nyata, pemerintah dan DPR seharusnya dapat memikirkan cara pemberantasan korupsi yang efektif dan tegas.
MANTAN Penyidik KPK Novel Baswedan menilai keterangan saksi Rossa Purbo Bekti soal Firli Bahuri membocorkan informasi OTT kasus suap PAW penting ditindaklanjuti.
Novel menilai gugatan yang dilayangkan oleh Agustiani Tio Fridelina kepada Rossa merupakan bentuk serangan balik secara personal.
Namun demikian, hanya disampaikan secara singkat karena mereka tengah berada di tengah-tengah acara yang sedang berjalan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved