Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
CALON presiden (capres) Anies Baswedan menyoroti dugaan kebocoran data Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal itu dinilai memengaruhi kepercayaan publik.
"Peristiwa data KPU kemarin bocor memberi kesan pada semua tentang penurunan trust," kata Anies dalam dialog persama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat pada Jumat (1/12).
Anies mengatakan pilar negara demokrasi adalah kepercayaan. Rasa percaya publik terhadap pemerintah menjadi kekuatan.
Baca juga: Debat Pilpres Harus Lebih Panas
"Kami lihat justru mengalami penurunan luar biasa. Indikasinya banyak termasuk akhir-akhir ini menjelang pemilu (pemilihan umum)," ujar dia.
Anies mencontohkan Pemilu 2024 disambut dengan narasi soal netralitas dan potensi kecurangan. Narasi itu tidak menonjol pada Pemilu 1999 hingga 2019.
Baca juga: Anies: Ada Masalah jika Masih Sebut Indonesia sebagai Wakanda dan Konoha
"Artinya tumbuh keraguan atas negara dalam menyelenggarakan salah satu ritual demokrasi," jelas dia.
Anies menyebut turunnya kepercayaan publik pada pemerintah menjadi perhatiannya bersama Muhaimin Iskandar. Mereka bakal berupaya meningkatkan kepercayaan setiap lembaga negara.
"Trust institusi mulai dari kepresidenan, perwakilan, hingga hukum. Ini semua harus ditinggikan," ucap dia. (Medcom/Z-7)
Dengan dihapuskannya PT, setiap partai pemilu bisa mengajukan capres-cawapres di Pilpres 2029. Dengan begitu, para putra terbaik bangsa punya kesempatan jauh lebih besar untuk nyapres.
Akankah keduanya bakal memenangi pertandingan? Seberapa besar faktor Anies dan Jokowi dalam ikut menentukan sang kampiun?
Siapa sebenarnya yang menelikung Anies? Seperti apa takdir politik Anies selanjutnya?
Anies yang diusung oleh Partai NasDem sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024
Anies pun turun mencoba ikut memanen kol bersama para petani
Masyarakat menginginkan Indonesia yang lebih adil dan adil makmur bagi semua, bukan untuk sebagian.
Hal serupa juga terjadi dalam Pilkada 2024, ketika dua judicial review yang diajukan MK telah menjadi sorotan publik.
KPU selalu siap untuk memberikan pemahaman politik apabila dibutuhkan oleh parpol ataupun dari Pemkab Bandung
Maman juga merasa khawatir peretasan data itu akan berdampak pada terganggunya proses transparansi pesta demokrasi tahun depan
Kunjungan ini juga dalam rangka supervisi dan monitoring kesiapan menuju Pemilu 2024.
KPU Purwakarta memberikan batas waktu hingga 7 Januari 2024 sebagai akhir pelaporan LADK bagi peserta pemilu unsur parpol dan DPD RI.
KOMISI Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Barat, memastikan 140.457 tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di Jabar menggelar pemungutan suara hari ini, Rabu (14/2).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved