Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
MENKO Polhukam Mahfud MD menyebut pejabat baik di tingkat menteri hingga ASN yang mendapat sorotan negatif dari publik atau terlibat kasus hukum seharusnya mengundurkan diri dengan legawa. Hal itu merupakan etika moral yang terkandung dalam Pancasila.
"Pejabat publik yang kebijakannya mendapat sorotan negatif dari publik harus mau mengundurkan diri dari jabatannya," ujar Mahfud saat membawakan orasi ilmiah dalam acara Dies Natalis Universitas Bung Karno (UBK), Kamis (30/11).
Mahfud menegaskan bahwa terkait etika moral sebenarnya sudah diatur dalam TAP MPR RI 6/2021. Aturan itu masih berlaku hingga saat ini, akan tetapi para pejabat atau ASN sering berlindung dalam aturan asas praduga tak bersalah.
Baca juga : Ketua KPK Firli Bahuri dan Wamenkumham Tersangka Korupsi, Anies: Segera Sahkan RUU Perampasan Aset
Meski menyampaikan orasi terkait etika moral, Mahfud mengakui bahwa hal itu bukan untuk menyindir Ketua KPK dan Wakil Menkumham yang tersandung kasus hukum. Menurutnya, sejak awal era reformasi sudah banyak pejabat atau ASN yang tidak mematuhi nilai-nilai Pancasila yang mengandung etika dan moral dalam berbangsa dan bernegara.
"Ndak ada sindiran, kan banyak bukan hanya Ketua KPK, kan banyak selama ini sejak jaman reformasi kan banyak yang begitu-begitu. Itu kepada pejabat semuanya dan kepada ASN semuanya, kan itu aturannya," tegasnya.
Baca juga : Wamenkumham Masih Aktif Meski Jadi Tersangka Dugaan Gratifikasi, Presiden : Tanya KPK
Mahfud mengatakan bahwa dirinya sengaja memberi kuliah umum menyangkut pancasila dan segala nilai hukum dan non hukumnya, serta hukum-hukum dalam pandangan Bung Karno yang progresif. Bung Karno menjadi teladan dalam bidang hukum dan non hukum, salah satunya terkait hukum progresif atau mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan.
"Kalau nilai-nilai Pancasila itu kita ikuti, baik yang hukum maupun nilai-nilai non hukum maka hidup kita ini akan tertib damai dan insyaallah makmur. Karena di situ juga orang dianjurkan untuk beribadah dengan baik, melaksanakan ajaran agamanya dengan baik. Tapi itu bukan hukum, itu adalah nilai yang diajarkan oleh Pancasila," tandasnya. (Z-4)
Zainudin Amali mengaku sudah meminta izin ke Presiden Jokowi terkait pencalonan dirinya sebagai Wakil Ketua Umum PSSI periode 2023-2027.
PARTAI politik sebagai institusi demokrasi mesti bertanggung jawab atas menurunnya tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2024. Partai harus melakukan evaluasi,
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah resmi menonaktifkan Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Blessmiyanda.
KADISHUB DKI Syafrin Liputo terpapar covid-19.dan kini tengah mnejalani isolasi mandiri.
Ketua Fraksi Partai NasDem Provinsi DKI Jakarta, Wibi Andrino tidak sependapat dengan usulan agar pemerintah membuat rumah sakit khusus covid-19 untuk pejabat.
SETELAH lama terkatung-katung, lima dinas strategis Kota Depok, Jawa Barat yang dijabat pelaksana tugas resmi disandang pejabat defenitif mulai Rabu (24/11)
Pejabat berinsial AS itu menjabat sebagai Staf Ahli Wali Kota. Dia diduga terlibat kasus dugaan penipuan dan penggelapan.
KOMITE Independen Pemantau Pemilu (KIPP) menyoroti pelanggaran Pilkada 2024 yang terjadi jelang maupun saat hari pemungutan suara. Salah satu pelanggaran itu adalah praktik politik uang.
PENELITI sekaligus Direktur Lembaga Survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dan Network DJA, Adjie Alfaraby memaparkan data golongan putih (golput) yang mengalami kenaikan pada Pilkada 2024
Sejumlah nama calon Pj Gubernur DKI Jakarta sudah diserahkan kepada Kemendagri, untuk kemudian diusulkan kepada Presiden Joko Widodo.
Warganet menemukan ketidakwajaran dari harta kekayaan yang dimiliki oleh Rafael.
PENJABAT Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku belum mengetahui adanya alokasi anggaran untuk merehabilitasi rumah dinas gubernur tahun ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved