Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
MENKO Polhukam Mahfud MD menyebut pejabat baik di tingkat menteri hingga ASN yang mendapat sorotan negatif dari publik atau terlibat kasus hukum seharusnya mengundurkan diri dengan legawa. Hal itu merupakan etika moral yang terkandung dalam Pancasila.
"Pejabat publik yang kebijakannya mendapat sorotan negatif dari publik harus mau mengundurkan diri dari jabatannya," ujar Mahfud saat membawakan orasi ilmiah dalam acara Dies Natalis Universitas Bung Karno (UBK), Kamis (30/11).
Mahfud menegaskan bahwa terkait etika moral sebenarnya sudah diatur dalam TAP MPR RI 6/2021. Aturan itu masih berlaku hingga saat ini, akan tetapi para pejabat atau ASN sering berlindung dalam aturan asas praduga tak bersalah.
Baca juga : Ketua KPK Firli Bahuri dan Wamenkumham Tersangka Korupsi, Anies: Segera Sahkan RUU Perampasan Aset
Meski menyampaikan orasi terkait etika moral, Mahfud mengakui bahwa hal itu bukan untuk menyindir Ketua KPK dan Wakil Menkumham yang tersandung kasus hukum. Menurutnya, sejak awal era reformasi sudah banyak pejabat atau ASN yang tidak mematuhi nilai-nilai Pancasila yang mengandung etika dan moral dalam berbangsa dan bernegara.
"Ndak ada sindiran, kan banyak bukan hanya Ketua KPK, kan banyak selama ini sejak jaman reformasi kan banyak yang begitu-begitu. Itu kepada pejabat semuanya dan kepada ASN semuanya, kan itu aturannya," tegasnya.
Baca juga : Wamenkumham Masih Aktif Meski Jadi Tersangka Dugaan Gratifikasi, Presiden : Tanya KPK
Mahfud mengatakan bahwa dirinya sengaja memberi kuliah umum menyangkut pancasila dan segala nilai hukum dan non hukumnya, serta hukum-hukum dalam pandangan Bung Karno yang progresif. Bung Karno menjadi teladan dalam bidang hukum dan non hukum, salah satunya terkait hukum progresif atau mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan.
"Kalau nilai-nilai Pancasila itu kita ikuti, baik yang hukum maupun nilai-nilai non hukum maka hidup kita ini akan tertib damai dan insyaallah makmur. Karena di situ juga orang dianjurkan untuk beribadah dengan baik, melaksanakan ajaran agamanya dengan baik. Tapi itu bukan hukum, itu adalah nilai yang diajarkan oleh Pancasila," tandasnya. (Z-4)
Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor H. Addin Jauharudin mengungkapkan Posko Jaga Aspirasi Jaga Indonesia ini menjadi komitmen Ansor dalam mengawal aspirasi masyarakat untuk menjaga Indonesia.
DI tengah harga pangan yang mencekik, biaya kesehatan yang membuat keluarga rapuh semakin jatuh miskin, serta pasar kerja yang seret, publik dipaksa menelan ironi yang sama setiap hari.
Sebagai wakil rakyat, mereka semestinya menanggapi aspirasi masyarakat dengan bahasa dan sikap yang santun
Pejabat publik idealnya memaknai demokrasi dengan dialog dinamis, bukan hanya respons pasif pada tekanan massa.
Setiap tahun, deretan pejabat publik terjerat kasus hukum. Sistem hukum dan birokrasi sering kali gagal membedakan antara kesalahan administratif dan kejahatan yang disengaja.
Kasus demi kasus menimpa para pejabat publik, dari tingkat pusat hingga daerah. Bahkan mereka yang dikenal berintegritas dan punya niat baik pun bisa terjerat perkara hukum.
Ia pun berharap masyarakat tidak mudah lupa dan tetap kritis dalam menilai perilaku pejabat publik, terutama menjelang kontestasi politik pada 2029 mendatang.
PRESIDEN Prabowo Subianto memberikan peringatan keras kepada seluruh pejabat negara agar bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. ia tidak akan segan menindak tegas
Pejabat di sektor eksekutif paling banyak belum menyerahkan LHKPN. Total, ada 81.344 dari total 333.734 penyelenggara negara.
DPR sebatas mengevaluasi dan merekomendasikan terkait hasil evaluasi tersebut ke instansi yang berwenang. Bisa Mahkamah Agung (MA) bahkan Presiden
PRESIDEN Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, (22/1)
PENELITI sekaligus Direktur Lembaga Survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dan Network DJA, Adjie Alfaraby memaparkan data golongan putih (golput) yang mengalami kenaikan pada Pilkada 2024
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved