Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Staf Angkatan Darat (KSAD) Maruli Simanjuntak mengungkapkan rencana penambahan komando daerah militer (kodam) di setiap provinsi, masih dikaji. Menurutnya selain butuh tambahan biaya, ada hal lain yang perlu dipertimbangkan.
"Kita lihat kepentingannya ya dan sebetulnya kan tahun berapa terakhir itu Kalimantan jadi 2. Di mana nanti kepentingan provinsi tersebut apakah masih bisa ter-handle (tertangani) dengan 2-3 provinsi dengan satu Kodam, kita akan pelajari karena membentuk seperti itu selain cost juga dinamika-dinamika kita harus perlu pelajari lagi, perlu waktu lah," papar Maruli saat memberikan keterangan pers seusai pelantikan dirinya menjadi KSAD di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/11).
Seperti diberitakan, rencana penambahan Komando Daerah Militer (Kodam) di 38 Provinsi di Indonesia dibahas oleh Kementerian Pertahanan dan TNI AD. Salah satu alasannya antara lain adanya penambahan daerah otonomi baru di Papua.
Baca juga : KSAD: Banyak Masyarakat di Daerah Minta Pembangunan Kodam
Seusai dilantik menjadi KSAD, Maruli juga memaparkan rencana yang akan diusulkan terkait operasi militer di Papua. Menurutnya persoalan penanganan keamanan di Papua bukan hanya tugas TNI AD. Ia menjelaskan personil dari AD banyak yang gugur dalam operasi pengaman di Papua.
"Kebetulan sempat bicara dengan bapak presiden bahwa pekerjaan untuk khususnya di Papua itu, bukan pekerjaan TNI AD saja atau TNI pada umumnya. Itu semua stakeholder harus bisa bekerja di sana," terang pria yang sebelumnya menjabat sebagai Pangkostrad itu.
Maruli menekankan Indonesia cukup hebat mengenai gerilya. Tetapi yang dibutuhkan di Papua, terang Maruli, adalah gerilya untuk melakukan pendekatan dengan rakyat Papua.
"Intinya perang gerilya adalah merebut hati rakyat. Jadi ini yang memang harus kita tingkatkan terus khususnya di Papua," paparnya.
Ia meyakini para personel di TNI AD punya kemampuan untuk itu. Tetapi menurutnya perlu ada evaluasi. Ia mendorong para personil untuk mengikuti latihan atau belajar lagi. (Ind/Z-7)
11 bandara perintis di tiga provinsi Papua kini telah diamankan sepenuhnya oleh pasukan TNI setelah Februari lalu ditutup akibat gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya analisis dan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah tidak relevan dengan kondisi terkini.
Papua Connection menyerukan penghentian kekerasan bersenjata di Tanah Papua, khususnya yang menyasar warga sipil, guru, dan tenaga kesehatan.
Insiden penyerangan terjadi di Pos Pengamanan PT Kristal Kilometer 38, Kampung Lagari Jaya, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire.
KAPOLRES Nabire AKBP Samuel Tatiratu, mengatakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Aibon Kogoya menyerang pos milik PT Kristalin yang berlokasi di Makimi, Kabupaten Nabire.
Agenda utama pertemuan adalah pembahasan pengembangan, hilirisasi, serta potensi ekspor komoditas kakao Papua ke pasar global.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak meresmikan pengoperasian 2.664 titik air atau sumur bor di seluruh Indonesia, termasuk 389 titik air di NTT.
SMK Pertanian TNI-AD targetkan cetak 1.000 pelajar dari SMK Pertanian yang sudah pandai dalam bercocok tanam
TNI AD akan memperbaiki pos-pos militer yang ada di wilayah Papua. Targetnya kurang lebih 10-15 pos militer bisa diperbaiki dan ditingkatkan fasilitasnya tahun ini.
Jenderal TNI Maruli Simanjuntak lakukan evaluasi program dan target capaian 2024
KSAD Maruli Simanjuntak merespons pernyataan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD yang menyebut banyak aparat dan pejabat yang menyokong pelaku usaha pertambangan ilegal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved