Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 30,7 persen masyarakat menilai Anies Baswedan sebagai calon presiden yang paling mampu membawa isu maritim Indonesia ke kancah dunia internasional.
Angka itu terekam dari temuan hasil survei lembaga Arus Survei Indonesia (ASI), dengan periode survei 15-21 Oktober 2023. Survei dilaksanakan di 34 Provinsi di Indonesia melalui telesurvei dengan metode penarikan sampel random digit dialing (RDD).
Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif’an menerangkan jumlah sampel yang disiapkan sebanyak 1.200 responden dengan asumsi random sampling maka margin of error adalah +/- 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Baca juga: Elektabilitas Amin Naik, PDIP Ragukan Hasil Survei
Anies dinilai capres yang mampu membawa isu maritim ke kancah dunia internasional. Sementara posisi kedua terdapat Prabowo Subianto dengan 30,3 persen dan di posisi ketiga ada Ganjar Pranowo dengan 29,0 persen. Adapun yang menjawab tidak tahu atau tak menjawab, yakni 10,0 persen.
“Anies ini dianggap publik sebagai tokoh intelektual atau tokoh cendekiawan berpengaruh dunia,” ungkap Ali, dalam pemaparan rilis survei di Hotel Sofyan, Menteng, Kamis (23/11).
Baca juga: TKN Prabowo Bersyukur Citra Gemoy Dongkrak Keterkenalan Prabowo
Anies juga, kata Ali, merupakan lulusan AS dan sering mengisi forum internasional. Sehingga dengan posisi itu, persepsi publik menyebut Anies unggul di skala internasional termasuk soal maritim.
“Sebelum jadi capres, Anies tokoh yang dianggap punya jejaring dengan tokoh-tokoh internasional. Itu alasan Anies bisa unggul dari segi maritim di kancah internasional,” paparnya.
Ali juga menjelaskan sebanyak 77,3 persen responden menjawab penting sektor kemaritiman.
“Jadi publik punya pendapat bahwa sektor ini harus dijadikan salah satu visi atau program capres-cawapres 2024," ujar Ali.
Ali nuga memaparkan persepsi publik terhadap isu maritim, dan kaitannya dengan keberlanjutan visi Indonesia Emas 2045.
"Soal isu maritim sebagai penunjang utama Indonesia Emas 2045 masuk ke wacana debat. sebanyak 87,3 persen responden mengaku perlu ada dalam isu debat capres-cawapres," ungkapnya.
Maka, Ali yakin isu maritim oleh capres-cawapres dapat berdampak kepada elektoral 3 capres, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo.
"Isu ini seksi dari dua hal. Dari aspek kuantitas dan kualitas. Dari aspek kuantitas ini lumbung suara strategis, karena ada 34,4 persen penduduk Indonesia adalah warga pesisir, ada 68,8 juta jiwa orang. Ini dapat menambah perolehan suara," tandasnya. (Ykb/Z-7)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali membuka Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Sarinah yang berada di kawasan MH Thamrin.
Acara Buka Puasa Bersama di Kantor DPP NasDem di Jakarta dihadiri Surya Paloh, Puan Maharani, Sufmi Dasco, Jusuf Kalla, dan Anies Baswedan.
Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menghadiri acara buka puasa bersama DPP NasDem
Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan menekankan pentingnya untuk menjalin silaturahmi antar tokoh politik bangsa.
Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dinilai masih menjadi dua figur utama yang sulit tergeser dalam bursa calon presiden pada Pilpres 2029.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
PASAL mengenai persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau UU Pemilu kembali digugat ke MK agar bebas dari nepotisme
UU Pemilu digugat meminta keluarga Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat dilarang mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved