Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
WAKIL Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), sepakat dengan calon presiden (capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo. Ganjar memberikan skor lima terhadap penegakan hukum di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Soal hukum ini ya seperti dikatakan, kalau di Makassar saya baca, Pak Ganjar mengatakan 5 gitu kan. Ya saya kira anda juga mungkin sependapat itu, terutama karena suasana terakhir ini kan. Ini yang menentukan bangsa ke depan, sangat penting sekali," kata JK usai bertemu dengan Ganjar di kediamannya Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Minggu, 19 November 2023.
Ganjar mengatakan ia memberikan nilai itu karena mendengarkan keluhan masyarakat. Ia klaim mendengarkan lebih jauh soal kepastian hukum, penegakan hukum, dan bagaimana hukum harus ditegakkan sebagaimana mestinya.
Baca juga: Wapres Ingatkan ASN hingga TNI/Polri Jaga Netralitas Pemilu 2024
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyebut peristiwa hukum sebelumnya yang membuat ia memberikan skor lima. Namun, Ganjar tak menyebut secara spesifik.
"Nah tentu dengan kejadian terakhir, angka itu menjadi tidak seperti sebelumnya alias ya turunlah skornya," ucap Ganjar.
Baca juga: Baliho Kaesang dan Jokowi Berseliweran, Pengamat: Tanda Parpol tidak Percaya Diri
Ganjar menyampaikan soal skor 5 terkait penegakan hukum di era Jokowi, saat menghadiri dialog capres pada sarasehan Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM di Hotel Four Points by Sheraton di Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu, 18 November 2023.
"Penegakan hukum di Indonesia sekarang menurun, jeblok. Poinnya lima," kata Ganjar.
Ganjar tak memerinci ia memberikan penilaian tersebut terhadap kondisi hukum di Indonesia. Ia hanya menyebut adanya faktor upaya rekayasa dan intervensi dalam sistem hukum. (MGN/Z-7)
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan isi hatinya soal tuduhan ijazah palsu dalam acara reuni ke-45 Angkatan 80 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Akan lebih bijak jika Jokowi menyebut dengan tegas orang besar yang membekingi tuduhan ijazah palsu dan pemakzulan Gibran.
IJAZAH asli SMA dan Sarjana Fakultas Kehutanan UGM milik Presiden ke-7 RI Jokowi disita Tim Penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan ijazah palsu miliknya
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo datang ke Mapolresta Solo, Rabu (23/7) memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi atas pengaduan dirinya yang merasa difitnah atau dicemarkan nama baiknya.
Jamiluddin menilai upaya mengidentikkan partai dengan Jokowi menjadi indikasi kegagalan PSI
Apakah lantaran ada dendam politik, apakah karena track record Jokowi yang selama 10 tahun berkuasa dianggap banyak berlaku semaunya?
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved