Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), sepakat dengan calon presiden (capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo. Ganjar memberikan skor lima terhadap penegakan hukum di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Soal hukum ini ya seperti dikatakan, kalau di Makassar saya baca, Pak Ganjar mengatakan 5 gitu kan. Ya saya kira anda juga mungkin sependapat itu, terutama karena suasana terakhir ini kan. Ini yang menentukan bangsa ke depan, sangat penting sekali," kata JK usai bertemu dengan Ganjar di kediamannya Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Minggu, 19 November 2023.
Ganjar mengatakan ia memberikan nilai itu karena mendengarkan keluhan masyarakat. Ia klaim mendengarkan lebih jauh soal kepastian hukum, penegakan hukum, dan bagaimana hukum harus ditegakkan sebagaimana mestinya.
Baca juga: Wapres Ingatkan ASN hingga TNI/Polri Jaga Netralitas Pemilu 2024
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyebut peristiwa hukum sebelumnya yang membuat ia memberikan skor lima. Namun, Ganjar tak menyebut secara spesifik.
"Nah tentu dengan kejadian terakhir, angka itu menjadi tidak seperti sebelumnya alias ya turunlah skornya," ucap Ganjar.
Baca juga: Baliho Kaesang dan Jokowi Berseliweran, Pengamat: Tanda Parpol tidak Percaya Diri
Ganjar menyampaikan soal skor 5 terkait penegakan hukum di era Jokowi, saat menghadiri dialog capres pada sarasehan Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM di Hotel Four Points by Sheraton di Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu, 18 November 2023.
"Penegakan hukum di Indonesia sekarang menurun, jeblok. Poinnya lima," kata Ganjar.
Ganjar tak memerinci ia memberikan penilaian tersebut terhadap kondisi hukum di Indonesia. Ia hanya menyebut adanya faktor upaya rekayasa dan intervensi dalam sistem hukum. (MGN/Z-7)
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Walaupun belum tercatat sebagai kader, sikap politik Jokowi ini dinilai sebagai langkah untuk melengkapi legasinya.
Pernyataan Jokowi yang siap “berjuang mati-matian” untuk PSI sebagai sinyal kecemasan dan rasa terancam di tengah dinamika politik pasca-Pilpres.
Pernyataan-pernyataan Jokowi dalam pidatonya di Rakernas PSI memiliki makna politik yang kuat, meskipun secara formal Jokowi belum bergabung ke PSI.
Upaya itu untuk mendongkrak elektabilitas PSI di Pemilu 2029. Mengingat, saat ini PSI masih belum bisa lolos ke parlemen di Senayan.
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep merespons ajakan “habis-habisan” Jokowi dalam penutupan Rakernas PSI di Makassar. PSI ditargetkan jadi partai besar di Pemilu 2029.
Meski Jokowi belum resmi menjadi kader, Raja Juli menyebut pernyataan mantan presiden itu sudah seperti ajakan terbuka kepada seluruh loyalisnya untuk bergabung.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved