Aprindo Minta Pemerintah Tentukan Sikap terkait Aksi Boikot Produk

KETUA Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey meminta pemerintah segera hadir dan menentukan sikap atas ramainya seruan untuk memboikot produk yang masih diduga masyarakat berafiliasi dengan negara Israel.

Aksi boikot produk yang diduga berafiliasi dengan Israel, dan telah berlangsung hampir seminggu ini, merupakan rambatan dari solidaritas kemanusiaan dari keyakinan agama apapun atas memanasnya perang antara Israel-Palestina yang berakibat pada melayangnya banyak nyawa manusia.

Aprindo berharap kehadiran pemerintah untuk menanggulangi dan bersikap dengan kebijakan, imbauan, maupun pernyataan, atas aksi boikot produk yang terjadi.

Baca juga : Aksi Massa Dukung MUI Kuatkan Fatwa Boikot Produk Israel

"Tujuannya agar tidak mengorbankan atau menggantikan hak rasional dan hakiki dari konsumen," kata Roy pada konferensi pers di Jakarta, Rabu (15/11).

Menurutnya, konsumen dan semua pihak masih perlu observasi pada barang, brand, dan produk yang terhubung atau terkait dengan Israel. Apabila seseorang memilih untuk membeli maupun tidak membeli suatu brand produk tertentu dinilai sah-sah saja, karena semua orang punya opini berpendapat.

Aprindo berharap agar aksi ramainya ajakan boikot terhadap sejumlah daftar barang, tidak menghambat hak konsumen lainnya membeli produk tersebut.

Baca juga : Boikot Produk Israel di Indonesia Diprediksi Terus Membesar

"Contohnya, produk makanan dan minuman tertentu dari produsen, yang sebenarnya sudah dikerjakan di Indonesia, dengan pekerja lokal, bersertifikasi halal. Lalu ketika ada boikot dan ada dorongan untuk tidak membeli itu. Aprindo tidak menyentuh produk atau perusahaan brandnya, tetapi kami di sisi bagaimana dengan konsumen lain yang memerlukan makanan dan minuman itu," kata Roy.

Konsumen memilih, menemukan dan membeli produk tersebut. Tetapi ketika ada boikot, hak konsumsinya jadi terhambat atau tertutup. Sedangkan pilihan konsumen adalah hak.

"Pilihan dan konsumsi mereka yang menggerakan ekonomi, yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi ke 5%," kata Roy.

Baca juga : Wapres Instruksikan Keluarkan Daftar Produk Pro Israel

Pelaku usaha meminta pemerintah harus hadir dan pandai dalam membaca situasi, serta perlu langkah adaptif, termasuk dalam menggerakkan misi kemanusiaan.

"Tolong pemerintah jangan berdiam. Sebab di dalam produk ada hak konsumen, ada produktivitas di sana di mana mempekerjakan tenaga kerja Indonesia juga. Ketika tergerus konsumennya, produktivitasnya, maka investasi bisa kandas, hingga berujung pengurangan tenaga kerja (PHK) apabila boikot berlangsung berkepanjangan," kata Roy.

Baca juga : MUI Minta Boikot Kurma Israel, Ini Tanggapan Kemenlu

Isu Boikot Produk akan Berdampak ke Hulu

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Pemasok Pasar Modern Indonesia (AP3MI) Uswati Leman Sudi mengatakan sebagai pemasok maupun industri, dengan adanya isu pemboikotan sejumlah produk, akan berdampak ke hulu.

"Hilirnya ada di ritel, hulunya ada di produsen. Jadi industri maupun distribusinya dari daftar yang diboikot itu merupakan produk pareto yaitu fast moving consumer good (FMCG)," ujarnya.

Produk pareto merupakan 20 persen varian produk untuk memperoleh 80 persen hasil dari total penjualan. Sedangkan jika boikot terjadi pada produk pareto terus menerus dalam jangka menengah hingga panjang, akan berdampak pada penurunan produktivitas produksi lebih dari 50%.

Baca juga : Aksi Boikot Sukses, Pengelola Starbucks di Timur Tengah PHK 2.000 Karyawan

"Semua yang ada pada daftar boikot tersebut, merupakan produk yang diproduksi di Indonesia. Kami sudah tanyakan ke anggota, mereka tidak ada satupun yang memberi sumbangan kepada negara (Israel) yang disebut berafiliasi dengan mereka. Itu bisa ditegaskan bahwa tidak ada satupu," kata Uswati.

Kedua, jika boikot terjadi, AP3MI berharap agar tidak berlangsung terlalu lama. Mereka ingin pemerintah hadir untuk bisa menegaskan agar isu ini menjadi tidak gamang.

Kalau aksi boikot terlalu lama dibiarkan, dampaknya pertama, hak konsumen memilih produk sesuai kebutuhan bisa terabaikan.

Baca juga : Ini Cara Mengenali Kurma yang Diproduksi dan Diimpor dari Israel

Kedua, distribusi dari industri kepada ritel dan pasar tradisional akan terganggu pasokannya, karena tidak adanya permintaan dari konsumen.

"Kami mengimbau agar pemerintah secepatnya memberikan ketegasan agar kepastian berusaha bisa kita jaga dan hak-hak konsumen terpenuhi," kata Uswati.

AP3MI sedang meminta informasi dari anggota akan jumlah penurunan bisnisnya. Menurutnya kemungkinan telah berdampak pada rantai tengah distribusi.

"Pada setiap tiap kategori, selalu leader produk selalu menjadi stressingnya," kata Uswati. (Try/Z-7)