Prabowo Akan Larang Ekspor Bahan Mentah

CALON Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia juga ingin menjadi negara industri yang membuat produk-produk bernilai tinggi. Oleh karena itu, Indonesia memberlakukan larangan ekspor bahan mentah. 

Hal itu disampaikan Prabowo merespons pertanyaan dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kanasugi Kenji yang menanyakan soal diplomasi ekonomi khususnya kebijakan pelarangan ekspor untuk bahan mentah seperti nikel menjadi isu dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) serta persyaratan kandungan lokal yang dianggap membawa ketegangan antara Indonesia dan mitra dagangnya.

“Perdagangan tetap harus diatur, tapi ada prinsip yang perlu kita jaga yakni persamaan aturan main, prinsip keadilan. Mengenai larangan impor bahan mentah kami merasa itu adalah hak kami, terutama untuk bangsa Indonesia untuk menjadi maju sama seperti Jepang,” papar Prabowo dalam Pidato Calon Presiden RI : Arah dan Strategis Politik Luar Negeri di Kantor Center for Strategic of International Studies (CSIS), Jakarta, Senin (13/11).

Baca juga : 3 Paslon Pilpres 2024 Masing-masing Dikawal 74 Personel Polri

Ia menegaskan bahwa Indonesia ingin menjadi negara industri, memproduksi produk – produk canggih. Oleh karena itu, Indonesia terbuka bagi investasi luar negeri dan negara lain yang ingin mendirikan pabrik di Indonesia. Tujuannya agar tenaga kerja terserap. Prabowo menyebut tenaga kerja Indonesia dibayar dengan upah murah.

Baca juga : Tampung Aspirasi, Organisasi Desa Indonesia Maju Dukung Duet Prabowo-Gibran

“Rakyat kami hanya dibayar US$2 per hari bahkan ada yang dibayar kurang dari US$1 per hari. Banyak yang tidak dapat pekerjaan. Banyak anak-anak kami kurang gizi, stunting,”cetus Prabowo.

Untuk itu, ia mengatakan Indonesia bersikeras untuk mengolah sumber daya alamnya sendiri. Tidak mengekspor bahan mentah untuk meningkatkan nilai produk dengan cara hilirisasi.

“Kami terbuka bagi investor dan juga pabrik tapi kami ingin itu ada di Indonesia. Bangsa kami butuh pekerjaan. Apa alternatifnya? Ya (kami setuju) perdagangan, tetapi kami butuh aturan main yang adil. Kami menginginkan kesempatan yang sama,” tutur Prabowo.

Ia menegaskan bahwa rakyat Indonesia membutuhkan lapangan pekerjaan serta tidak ingin selalu bangsa yang dibayar murah. Jadi bangsa yang dibayar murah, ujarnya, bukan cita-cita dari kemerdekaan Indonesia. Prabowo menegaskan Indonesia tetap menghormati bangsa lain. Tetapi kebijakan larangan ekspor menurutnya adalah hak pemerintah Indonesia.

“Kami tidak ingin jadi bangsa kuli. Jika saya terpilih jadi presiden, tidak akan ada lagi anak 17 tahun mengayuh becak, itu tidak manusiawi. Kami butuh industrialisasi dan pendirian pabrik, kami butuh lapangan pekerjaan,” terang Prabowo.(Z-8)