Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Utut Adianto, mengusulkan pembentukan panitia kerja (panja) netralitas TNI. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyatakan siap terhadap usulan itu.
"Siap dong ini semuanya kalau untuk kebaikan," kata Yudo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/11).
Yudo meyakini tujuan pembentukan panja untuk hal positif. Terlebih untuk membuktikan bahwa netralitas TNI terjaga.
Baca juga : 3 Kali Panglima TNI Berseru, Tegaskan Netralitas Prajurit saat Pemilu 2024
"Untuk pemilu ini damai, aman sejuk tentunya apapun harus kita antisipasi dari sekarang ini. Upaya-upaya harus kita laksanakan termasuk panja tadi," ujar Yudo.
Baca juga : Ganjar Mengingatkan Pemerintah Ciptakan Pemilu Adil
Sebelumnya, Utut Adianto, mengusulkan pembentukan panja netralitas TNI. Hal itu disampaikan saat rapat kerja membahas kesiapan TNI mendukung pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 bersama Komisi I DPR.
"Kalau memang berkenan untuk menjaga marwah DPR buatlah panja netralitas TNI," kata Utut. (Z-8)
Menko Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan Indonesia akan netral dan objektif saat menjalankan tugas sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB
BELUM lekang dari ingatan publik pengesahan UU No 20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), kini kita kembali disuguhkan wacana revisi UU yang sama yang menyimpan api dalam sekam.
Banten menjadi provinsi dengan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa terbanyak selama tahapan Pilkada 2024 berjalan.
Pihaknya sudah melakukan sejumlah persiapan untuk menghadapi berbagai sengketa perselisihan hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).
NI-Polri tetap menjaga netralitasnya hingga tahapan akhir penetapan Pramono-Rano sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih.
Cucun menekankan agar penyelenggara Pemilu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pilkada 2024.
SEJUMLAH kementerian dan lembaga negara membahas penguatan moderasi beragama.
Terdapat perbedaan fundamental dalam doktrin kerja antara kepolisian dan militer yang tidak dapat dicampuradukkan dalam menghadapi ancaman terorisme di ruang sipil.
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
ANGGOTA Komisi III DPR RI, Safaruddin, berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) khusus dengan tiga instansi penegak hukum guna menelusuri kejelasan tindak lanjut laporan dari PPATK.
Aiptu Ikhwan dan Serda Heri Purnomo yang diduga memfitnah dan menganiaya penjual es gabus, Sudrajat harus diproses hukum.
KEPALA Dinas Penerangan TNI AD menyatakan bahwa kasus viral penjual es kue yang diduga menggunakan bahan spons atau gabus di Kemayoran, Jakarta Pusat, merupakan kesalahpahaman.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved