Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Utut Adianto, mengusulkan pembentukan panitia kerja (panja) netralitas TNI. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyatakan siap terhadap usulan itu.
"Siap dong ini semuanya kalau untuk kebaikan," kata Yudo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/11).
Yudo meyakini tujuan pembentukan panja untuk hal positif. Terlebih untuk membuktikan bahwa netralitas TNI terjaga.
Baca juga : 3 Kali Panglima TNI Berseru, Tegaskan Netralitas Prajurit saat Pemilu 2024
"Untuk pemilu ini damai, aman sejuk tentunya apapun harus kita antisipasi dari sekarang ini. Upaya-upaya harus kita laksanakan termasuk panja tadi," ujar Yudo.
Baca juga : Ganjar Mengingatkan Pemerintah Ciptakan Pemilu Adil
Sebelumnya, Utut Adianto, mengusulkan pembentukan panja netralitas TNI. Hal itu disampaikan saat rapat kerja membahas kesiapan TNI mendukung pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 bersama Komisi I DPR.
"Kalau memang berkenan untuk menjaga marwah DPR buatlah panja netralitas TNI," kata Utut. (Z-8)
Menko Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan Indonesia akan netral dan objektif saat menjalankan tugas sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB
BELUM lekang dari ingatan publik pengesahan UU No 20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), kini kita kembali disuguhkan wacana revisi UU yang sama yang menyimpan api dalam sekam.
Banten menjadi provinsi dengan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa terbanyak selama tahapan Pilkada 2024 berjalan.
Pihaknya sudah melakukan sejumlah persiapan untuk menghadapi berbagai sengketa perselisihan hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).
NI-Polri tetap menjaga netralitasnya hingga tahapan akhir penetapan Pramono-Rano sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih.
Cucun menekankan agar penyelenggara Pemilu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pilkada 2024.
RATUSAN prajurit TNI di bawah komando Kodam XXIV/Mandala Trikora Papua Selatan dipastikan tetap bersiaga di pos masing-masing dan memilih tidak mudik pada Idulfitri 1447 Hijriah.
KASUS penyiraman air keras aktivis KontraS Andrie Yunus didesak agar dibawa ke peradilan militer karena melibatkan anggota TNI sebagai pelaku.
PUSAT Bantuan Hukum Asosiasi Advokat Indonesia mendesak Presiden Prabowo Subianto membentuk tim pencari fakta kasus penyiram air keras Akivis Kontras, Andrie Yunus
kasus dugaan penyiraman air keras aktivis KontraS, Andrie Yunus dan keterlibatan oknum TNI dalam kasus ini menjadi ujian bagi kredibilitas sistem peradilan militer di mata publik.
Margarito menekankan bahwa dalam negara hukum demokratis, aspek utama yang harus dijunjung adalah profesionalisme aparat penegak hukum.
Kementerian HAM mengatakan kasus penyiraman air keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus memiliki dimensi strategis, menjadi perhatian luas publik sekaligus sorotan internasional
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved