Ganjar Mengingatkan Pemerintah Ciptakan Pemilu Adil

CALON presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengatakan telah mendapatkan informasi yang rinci tentang sikap ketidaknetralan pemerintah dalam Pemilu 2024. Dari informasi tersebut Ganjar sedang mencermati secara saksama agar dapat menegakan proses pemilu yang bersih dan jurdil.

"Saya sudah mencermati itu dan saya sudah mendapatkan informasi itu bahkan sampai ke orang-orangnya," ujarnya.

Ganjar ditemui seusai pidato di Jakarta Pusat, Selasa (7/11) menyiratkan koalisinya telah mengetahui potensi kecurangan tersebut dengan menggunakan alat negara.

Baca juga: Jokowi Sebut Banyak Drama Politik, Anies: Kita Biasa Saja

"Mudah-mudah mudah-mudahan semuanya akan ingat dan tidak menggunakan alat negara untuk sesuatu yang tidak fair karena itu akan mencederai demokrasi," tegasnya.

Di kesempatan yang sama pakar politik Arya Fernandes mengatakan perlu ada batasan yang jelas menyoal penggunaan fasilitas negara. Sebab dalam pemilu yang kompetitif penggunaan fasilitas negara sangat rentan dilakukan.

Baca juga: Jokowi: Demokrasi tidak Saling Pecah-Belah, Akhir-Akhir Ini Terlalu Banyak Drama

"Pertama oleh pihak yang memang saat ini terasosiasi dengan pemerintah. Maka untuk itu saya kira batasan soal penggunaan fasilitas negara itu penting untuk dijelaskan pertama oleh Bawaslu sebagai badan pengawas pemilu," terangnya.

Pemerintah khususnya Presiden Joko Widodo harus menyadari semua mata pasti akan melihat Indonesia dalam perhelatan demokrasi ini. Sehingga Jokowi harus bekerja keras untuk mengembalikan kepercayaan publik dalam menciptakan pemilu yang jurdil.

"Karena tidak hanya publik domestik tapi juga masyarakat global dan orang tahu dalam situasi ini tentu tidak mudah bagi Jokowi untuk menyampaikan terjadinya pemilu yang netral karena orang tahu Gibran maju," terangnya.

Menciptakan pemilu jurdil dan demokratis bukan hanya menjadi tanggungjawab pihak penyelenggara pemilu dan pemerintah, tapi masyarakat sipil serta media massa punya peran dan tanggung jawab yang sama.

"Semua pihak termasuk masyarakat sipil untuk punya tanggung jawab yang sama untuk memastikan pemilu berlangsung secara damai adil demokratis dan terbuka dan juga memastikan pemilu dilakukan secara fair. Tentu juga harus punya kesadaran bersama untuk memonitor pelaksanaan pemilu," tukasnya. (Sru/Z-7)