Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
MANTAN Ketua Umum (Ketum) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin disambut peluk hangat oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh saat menyambangi Nasdem Tower, Senin (6/11).
Din Syamsuddin datang bersama 15 tokoh pimpinan organisasi-organisasi islam sebagai rangkaian dari silaturahmi dan memberikan dukungan terhadap pasangan presiden Anies Baswedan-Gus Muhaimin Iskandar.
“Pertama kami ingin menyampaikan apresiasi penghargaan akan sikap dan pandangan Partai Nasdem sejak dahulu mengusung istilah Restorasi Indonesia,” terang Din Syamsuddin usai bertemu Surya Paloh, Senin (6/11).
Baca juga: Tim Pemenangan Anies Baswedan Bukan Sekadar Superhero
Menurutnya, restorasi yang digaungkan NasDem dapat dikembangkan dan dikaitkan dengan hukum alam kehidupan dalam agama Islam adalah sunnatullah yang niscaya dan perlu dilakukan oleh manusia untuk adanya kehidupan yang lebih baik.
“Dan dalam kaitan dengan kehidupan, kebangsaan, dan kenegaraan kita perubahan itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan,” ungkapnya.
Baca juga: Elektabilitas Anies di Jatim Makin Moncer
“Karena selama ini kita, kami mengamati telah terjadi deviasi, distorsi, dan disorientasi kehidupan nasional kita dari nilai-nilai dasar kebangsaan yang telah diletakan oleh para pendiri bangsa dalam apa yang disebut dengan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945,” tambahnya.
Din Syamsuddin berpendapat saat ini kehidupan nasional di Indonesia mengalami kerusakan struktural. Hal ini, kata Din Syamsuddin, yang membuat bangsa dengan penduduk terbesar keempat di dunia dengan sumber daya alam kaya raya, tetapi belum bisa tampil sebagai kunci pentas internasional.
Maka, Din Syamsuddin menuturkan restorasi dan perubahan yang diusung NasDem adalah pilihan tepat.
“Ini yang kami sampaikan tadi, Alhamdulillah kami dapat penjelasan lebih komprehensif dr pak Surya. Untuk itu Ormas-ormas islam sesuai independensi masing-masing dapat memahami dan dapat berada dalam pikiran sana,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie atau Gus Choi berterima kasih atas kehadiran Din Syamsuddin dan kolega.
Gus Choi menyebut pasangan Anies-Gus Muhaimin mendapatkan dukungan sepenuhnya dari rombongan Din Syamsuddin.
“Kemudian kami peroleh penguatan energ selain pikiran, sekaligus doa supaya NasDem tetap konsisten dengan ijtihadnya dan istiqomah dengan pilihannya dan bangun kekuatan bangsa sama-sama menangkan Pilpres 2024,” ujar Gus Choi. (Ykb/Z-7)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Pemerintah menaruh perhatian serius terhadap kasus anak yang mengakhiri hidupnya akibat persoalan yang dinilai sepele namun berujung tragis.
PKB mendukung langkah-langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto, termasuk keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
Menurut Muhaimin, kepemimpinan Prabowo tidak hanya relevan untuk satu periode, tetapi juga memiliki potensi keberlanjutan.
Kepercayaan masyarakat terhadap gerakan filantropi harus bersinergi dan dimanfaatkan untuk bersama-sama mewujudkan kemakmuran masyarakat
Budi mengatakan KPK menduga Hery Sudarmanto yang merupakan tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan TKA (RPTKA), menerima uang hasil dugaan pemerasan sejak 2010.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved