Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PARTAI Demokrat merespons tak ada upaya penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat masa lalu dalam visi misi bakal capres-cawapres, Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Demokrat menilai ada visi misi yang lebih penting dibandingkan hal itu.
"Mohon dipahami sesuatunya penting, semuanya penting. Tapi ada sesuatu yang baru yang ini harus juga diangkat menjadi hal yang penting dengan tetap melanjutkan hal-hal penting yang sudah berjalan saat ini," kata Ketua Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (2/11).
Herman mengatakan penuntasan pelanggaran HAM masa lalu sudah diupayakan sejak Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Herman, visi misi yang tercantum disebut sudah sesuai harapan rakyat.
Baca juga : Sebaran Segmentasi Dukungan Prabowo-Gibran Disebut Terus Meluas
"Apa yang ditampilkan dalam visi misi itu memang sesuatu hal yang ini menjadi harapan dan keinginan rakyat saat ini. Itu bukan hanya mencantumkan keinginan capres dan cawapres. Itu adalah keinginan rakyat," ujar Herman.
Baca juga : Masih ada Asa Jegal Gibran Jadi Cawapres
Anggota Komisi VI DPR itu menekankan visi misi lebih mengakomodasi harapan anak muda. Kubu Prabowo-Gibran berharap dapat mendulang suara dari kelompok ini.
"Sesuatu yang ini dianggap baru dan menjadi harapan rakyat apalagi ada perhatian khusus thdp gen z, kaum milenial, ya tentu ini harus menjadi skala prioritas. Karena 54 persen kan (pemilih) anak muda," ucap Herman. (Z-8)
Apakah teror itu terkait dengan penguasa? Apa pula yang seharusnya dilakukan pemerintah agar pers dan rakyat punya jaminan keamanan dan kebebasan?
Presiden Prabowo Gunakan Hak Pilih di Pilkada 2024
Presiden Terpilih, Prabowo Subianto Sapa Masyarakat
Bagaimana dengan kepentingan rakyat yang punya suara berbeda? Siapa saja yang bakal menduduki kursi-kursi menteri atau badan-badan negara yang kian gemuk itu?
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penaikan anggaran dalam rangka meningkatkan gaji guru yang berstatus aparatur sipil negara (ASN), PPPK, dan non-ASN.
Didit Hediprasetyo mengambil inspirasi dari beskap Raden Saleh untuk seragam defile itu.
Apakah itu juga pertanda inilah akhir episode 'petualangan' politik Jokowi pascalengser dari kursi kekuasaan yang sebelumnya sarat dengan cawe-cawe?
Lebih memprihatinkannya lagi, Kemenaker menganggap fenomena itu tak menunjukkan sulitnya mencari kerja. Aneh kan?
Apa sebenarnya motif Ade Armando menyatakan Gibran adalah wapres terbaik yang dimiliki Indonesia? Tes ombakkah? Atau, jangan-jangan ada tujuan politik tertentu.
Ada spekulasi bahwa Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan. Benarkah?
Mampukah dia mengembalikan dan menjaga kepercayaan itu? Apa yang harus dia lakukan?
Akankah Jokowi tetap berpolitik dan membantu Gibran dengan partai perorangan alias tanpa partai politik?
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved