Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Isu parkir berkaitan dengan lalu lintas dan ketertiban kota.
PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta pemerintah untuk tidak menerapkan politik diskriminatif dan menegakkan netralitas. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan sikap Presiden Joko Widodo yang mengumpulkan penjabat kepala daerah untuk menegakkan netralitas kontradiktif dengan tindakan yang terjadi terhadap capres Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
"Satu hal yang mendapat respon sangat luas dari masyarakat terlebih sebelumnya pak presiden mengumpulkan Pj gubernur dan memberikan arahan-arahan bahwa seluruh penjabat gubernur dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, tapi terjadi kejadian yang menurut kami tidak perlu dilakukan karena terjadinya politik diskriminasi. Apa yang terjadi dengan kehadiran Jokowi di Bali dan Sumatera Barat ternyata dua hal yang sangat kontradiktif," jelasnya.
Hasto yang ditemui seusai rapat TPN Ganjar Mahfud, Rabu (1/11) di Jakarta menerangkan pencopotan atribut pemilu capres dan cawapresnya di Bali beberapa waktu lalu, direspons keras oleh publik.
Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud MD: Ketidaknetralan Pemerintah Terlihat Jelas
"Itu mencederai rasa keadilan. Tapi respons masyarakat mengatakan kami bahwa abuse of power tidak bisa dilakukan di dalam iklim demokrasi yang baik. Kami mendengarkan dari seluruh dinamika yang berkembang sehingga tidak perlu hal-hal yang berlebihan dilakukan apalagi sifatnya diskriminatif," sambungnya.
Menurutnya dari situasi yang tidak sehat tersebut kemudian muncul gerakan pemilu jurdil seperti yang pernah dibentuk yakni komite independen kemenangan pemilu yang disuarakan para aktivis.
Baca juga: Menteri yang Terlibat Pemenangan Capres Didesak Mundur
Masyarakat dinilai Hasto sudah sangat cerdas dan menjadi bagian dari instrumen sangat penting untuk memastikan pemilu berjalan dengan adil, demokratis dan tanpa abuse of power.
"Dengan penurunan baliho PDIP secara sepihak lalu muncul bendera atribut secara masif dari partai lain, kemudian menimbulkan kecurigaan," imbuhnya.
Hasto pun merespon tanggapan Jokowi yang tertawa saat ditanya dirinya meninggalkan partai yang telah membesarkannya.
"Ya bagus presiden bisa tertawa," tukasnya. (Sru)
ICW menilai pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto tanpa pertimbangan matang dan berbahaya bagi penegakan hukum kasus korupsi.
Rektor UMJ, Prof. Ma’mun Murod, mengapresiasi keputusan abolisi dan amnesti bagi mantan Mendag Thomas Trikasih Lembong dan eks Anggota DPR Hasto Kristiyanto.
KPK sudah berhasil membuat Hasto dinyatakan bersalah melakukan suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR.
Ada keinginan dari para kader PDIP agar Hasto Kristiyanto kembali menjabat sebagai sekjen.
Struktur PDIP periode 2025-2030 tidak banyak berubah dibandingkan dengan struktur kepengurusan periode lalu.
Tanak menegaskan status Hasto yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan tidak luntur meski adanya pemberian amnesti.
Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) periode 2025-2030.
Titiek Soeharto ucapkan selamat atas terpilihnya kembali Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP dalam Kongres VI di Bali.
Megawati Soekarnoputri kembali terpilih sebagai Ketua Umum PDIP untuk periode 2025-2030 dalam Kongres ke-6 di Bali. Dukungannya solid dari Rakernas dan kongres.
Secara umum dia mengatakan bahwa Megawati ingin supaya partai berlambang kepala banteng itu tetap solid secara organisasi dengan memiliki frekuensi yang sama.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengenang sosok almarhum Kwik Kian Gie sebagai ekonom yang konsisten berpihak kepada rakyat dan tidak pernah lelah memperjuangkan kepentingan publik
Kwik Kian Gie meninggal dunia pada Senin (28/7) malam di usia 90 tahun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved