Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta pemerintah untuk tidak menerapkan politik diskriminatif dan menegakkan netralitas. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan sikap Presiden Joko Widodo yang mengumpulkan penjabat kepala daerah untuk menegakkan netralitas kontradiktif dengan tindakan yang terjadi terhadap capres Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
"Satu hal yang mendapat respon sangat luas dari masyarakat terlebih sebelumnya pak presiden mengumpulkan Pj gubernur dan memberikan arahan-arahan bahwa seluruh penjabat gubernur dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, tapi terjadi kejadian yang menurut kami tidak perlu dilakukan karena terjadinya politik diskriminasi. Apa yang terjadi dengan kehadiran Jokowi di Bali dan Sumatera Barat ternyata dua hal yang sangat kontradiktif," jelasnya.
Hasto yang ditemui seusai rapat TPN Ganjar Mahfud, Rabu (1/11) di Jakarta menerangkan pencopotan atribut pemilu capres dan cawapresnya di Bali beberapa waktu lalu, direspons keras oleh publik.
Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud MD: Ketidaknetralan Pemerintah Terlihat Jelas
"Itu mencederai rasa keadilan. Tapi respons masyarakat mengatakan kami bahwa abuse of power tidak bisa dilakukan di dalam iklim demokrasi yang baik. Kami mendengarkan dari seluruh dinamika yang berkembang sehingga tidak perlu hal-hal yang berlebihan dilakukan apalagi sifatnya diskriminatif," sambungnya.
Menurutnya dari situasi yang tidak sehat tersebut kemudian muncul gerakan pemilu jurdil seperti yang pernah dibentuk yakni komite independen kemenangan pemilu yang disuarakan para aktivis.
Baca juga: Menteri yang Terlibat Pemenangan Capres Didesak Mundur
Masyarakat dinilai Hasto sudah sangat cerdas dan menjadi bagian dari instrumen sangat penting untuk memastikan pemilu berjalan dengan adil, demokratis dan tanpa abuse of power.
"Dengan penurunan baliho PDIP secara sepihak lalu muncul bendera atribut secara masif dari partai lain, kemudian menimbulkan kecurigaan," imbuhnya.
Hasto pun merespon tanggapan Jokowi yang tertawa saat ditanya dirinya meninggalkan partai yang telah membesarkannya.
"Ya bagus presiden bisa tertawa," tukasnya. (Sru)
Sekretaris Jenderal Serikat Nasional Pelestari Tosan Aji Nusantara (Senapati Nusantara), Hasto Kristiyanto, membuka secara resmi Rapat Kerja Agung (RKA) Senapati Nusantara
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Konsolidasi nasional BMI ini untuk menyatukan pola gerak organisasi BMI dalam menjalankan hasil rekomendasi Kongres VI PDI Perjuangan.
Hasto Kristiyanto menuntaskan 10K Borobudur Marathon 2025 dengan waktu 81 menit, memperbaiki rekor pribadinya tujuh menit. Ia menilai capaian ini sebagai simbol ketekunan
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengapresiasi Borobudur Marathon 2025 yang berstatus Elite Label.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan apresiasi atas pencapaian baru Borobudur Marathon, yang menurutnya bukan hanya menjadi kebanggaan nasional
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD berpeluang dibahas pada rapat kerja nasional (rakernas).
Risma menuturkan, para sopir ambulans kerap bekerja tanpa hari libur, bahkan tetap mengantar pasien pada hari Minggu maupun dini hari.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning Proletariyati, mengeklaim bahwa hanya PDIP yang memiliki Badan Penanggulangan Bencana (Baguna).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved