Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta pemerintah untuk tidak menerapkan politik diskriminatif dan menegakkan netralitas. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan sikap Presiden Joko Widodo yang mengumpulkan penjabat kepala daerah untuk menegakkan netralitas kontradiktif dengan tindakan yang terjadi terhadap capres Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
"Satu hal yang mendapat respon sangat luas dari masyarakat terlebih sebelumnya pak presiden mengumpulkan Pj gubernur dan memberikan arahan-arahan bahwa seluruh penjabat gubernur dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, tapi terjadi kejadian yang menurut kami tidak perlu dilakukan karena terjadinya politik diskriminasi. Apa yang terjadi dengan kehadiran Jokowi di Bali dan Sumatera Barat ternyata dua hal yang sangat kontradiktif," jelasnya.
Hasto yang ditemui seusai rapat TPN Ganjar Mahfud, Rabu (1/11) di Jakarta menerangkan pencopotan atribut pemilu capres dan cawapresnya di Bali beberapa waktu lalu, direspons keras oleh publik.
Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud MD: Ketidaknetralan Pemerintah Terlihat Jelas
"Itu mencederai rasa keadilan. Tapi respons masyarakat mengatakan kami bahwa abuse of power tidak bisa dilakukan di dalam iklim demokrasi yang baik. Kami mendengarkan dari seluruh dinamika yang berkembang sehingga tidak perlu hal-hal yang berlebihan dilakukan apalagi sifatnya diskriminatif," sambungnya.
Menurutnya dari situasi yang tidak sehat tersebut kemudian muncul gerakan pemilu jurdil seperti yang pernah dibentuk yakni komite independen kemenangan pemilu yang disuarakan para aktivis.
Baca juga: Menteri yang Terlibat Pemenangan Capres Didesak Mundur
Masyarakat dinilai Hasto sudah sangat cerdas dan menjadi bagian dari instrumen sangat penting untuk memastikan pemilu berjalan dengan adil, demokratis dan tanpa abuse of power.
"Dengan penurunan baliho PDIP secara sepihak lalu muncul bendera atribut secara masif dari partai lain, kemudian menimbulkan kecurigaan," imbuhnya.
Hasto pun merespon tanggapan Jokowi yang tertawa saat ditanya dirinya meninggalkan partai yang telah membesarkannya.
"Ya bagus presiden bisa tertawa," tukasnya. (Sru)
PAKAR hukum pidana Universitas Trisaksi Abdul Fickar Hadjar menyoroti diskon hukuman terhadap Setya Novanto dan tuntutan ringan atau tak maksimal kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
HASTO Kristiyanto dipastikan masih menjabat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) setelah dituntut 7 tahun penjara
Zaenur Rohman menilai tuntutan 7 tahun penjara yang diajukan Jaksa KPK terhadap Hasto Kristiyanto dalam kasus dugaan perintangan penyidikan terlalu ringan.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bisa dituntut maksimal 12 tahun penjara.
SEKJEN PDIP Hasto Kristiyanto meyakini kasusnya diintervensi oleh kekuasaan.
Jaksa sudah menyiapkan tuntutan untuk dibacakan. Persidangan digelar terbuka untuk umum.
KETUA DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah mengatakan pihaknya akan menyelenggarakan puncak peringatan Bulan Bung Karno di Makam Bung Karno di Kota Blitar
Bambang mengatakan penulisan sejarah berkaitan dengan subjektivitas. Namun, dia mempersilahkan Fadli untuk menggunakan caranya sendiri tetapi jangan merasa selalu benar.
KETUA DPP PDI Perjuangan Said Abdullah meminta pemerintah Indonesia mendesak Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menjatuhkan sanksi kepada Israel.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Stevano Rizki Adranacus mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang resmi menaikkan gaji hakim.
"PDI-P punya kecondongan untuk merapat atas nama relasi personal yang baik antara Ibu Mega dan Pak Prabowo, atas nama kondisi PDI-P yang sedang babak belur, PDIP ingin menjadi mitra strategis,"
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah mengatakan pihaknya menyalurkan 403 ekor sapi pada Hari Raya Idul Adha tahun ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved