Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti menyatakan bahwa menteri-menteri yang terlibat pemenangan capres tertentu, sebaiknya mengundurkan diri. Menurutnya, pengunduran diri penting untuk menjaga komitmen pemerintah punya sikap netral dalam Pilpres 2024.
“Lebih khusus bagi menteri yang merupakan calon presiden ataupun wakil presiden,” tegas Ray kepada Media Indonesia, Rabu (1/11).
“Pilihannya mundur dari jabatan atau mundur dari pencalonan atau pemenangan calon pejabat negara di eksekutif,” tambahnya.
Baca juga: KPU: Revisi PKPU Rampung sebelum Capres-Cawapres Ditetapkan
Ray menerangkan sulit untuk memastikan apakah Jokowi benar-benar dapat netral atau tidak. Ray menilai suasananya saat ini memperlihatkan bahwa Jokowi tidak seperti benar-benar ingin bersikap netral.
“Selain peristiwa spanduk, pertemuan relawan dengan pak Jokowi, adanya izin keramain yang di beberapa tempat sulit didapatkan, pergantian pejabat pemerintahan di posisi penting, juga bisa dilihat dalam kerangka kebenaran netralitas itu,” tuturnya.
Baca juga: Bawaslu: Program Menteri Dilarang Untungkan Capres-cawapres Tertentu
Netralitas Presiden Joko Widodo kian dipertanyakan usai menyambangi relawan yang tergabung dalam Arus Bawah Jokowi di sela-sela kunjungan kerja di Bali, Selasa (31/10).
Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menganggap pertemuan tersebut semakin menggambarkan hilangnya netralitas presiden menjelang Pemilu 2024.
“Kunjungan presiden ke Bali merupakan kunjungan resmi kenegaraan. Maka itu sudah jelas semua kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan aktivitas kenegaraan tidak dapat dibenarkan," ujar Ray kepada Media Indonesia, Rabu (1/11).
(Z-9)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved