Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
RENCANA adanya ragam bantuan sosial senilai Rp13,39 triliun dari pemerintah dinilai sebagai sikap laten jelang pemilu yang memiliki tujuan politis. Hal ini menurut jubir PKS Ahmad Mabruri sudah dipahami oleh publik sehingga tidak aneh jika pola yang sama akan terjadi lagi jelang pemilu 2024.
"Iya kan sudah jelas arahnya. Tiap mau pemilu bansos digelontorkan. Kepuasan pemilih kepada pemerintah saat di survey meningkat," ucapnya, Jumat (27/10).
Meski situasi ini terus berulang dan menjadi pola, publik tidak bisa begitu saja dikondisikan. Sebab dengan berbagai akses informasi yang diterima publik tentang para calonnya, publik bisa menilai dan mengambil sikap atas pilihannya nanti dalam pemilu.
Baca juga : KPK: Jelang Pemilu 2024, Hibah dan Bansos sangat Rawan Penyimpangan
"Tetap saja rakyat susah dapat kerja. Tapi yang pasti rakyat itu bisa menilai mana yang bisa dia percaya untuk jadi pemimpin. Masyarakat kita semakin melek politik tidak bisa sekadar dirayu dengan materi. Apa yang terjadi sudah sangat gamblang," paparnya.
Baca juga : Pembagian Penanak Nasi Dinilai Tidak Tepat
Dia menambahkan penggunaan pola bagi-bagi bansos dapat dibaca sebagai upaya pemerintah berpihak pada satu kelompok. Sehingga penting untuk semua pihak semakin menguatkan pendidikan politik yang kritis kepada publik.
Sementara itu Direktur eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra mengatakan program bansos di tahun politik patut diduga sebagai langkah politis untuk tujuan keuntungan pihak tertentu. Program bansos yang berdekatan dengan pemilu jelas memicu mobilisasi pemilih yang memberikan efek tertentu khususnya kepada pihak yang didukung pemerintah.
"Inilah mengapa perlu adanya agenda terukur yang dijalankan pemerintah, agar program pemerintah tidak dipolitisir untuk kepentingan politis. Bansos yang berdekatan dengan Pemilu jelas memicu mobilisasi pemilih. Terlebih keluarga Jokowi ikut kontestasi, Gibran jelas diuntungkan," ungkapnya.
Seharusnya Bawaslu melakukan tekanan agar tidak ada program pemerintah yang potensial dijadikan kampanye terselubung. Demokrasi yang sehat harus dibangun oleh semua pihak khususnya penyelenggara pemilu yang berada di garis terdepan.
"Hari ini kita sedang menyaksikan bencana kelaparan di Yahukimo, Papua, dan itu tidak ada hingar bingar pemerintah untuk menangani, sementara untuk yang potensial bermuatan politis justru pemerintah gencar lakukan, jelas ini ketimpangan," tukasnya. (Z-8)
Presiden Jokowi telah menyetujui untuk melanjutkan pemberian bantuan pangan beras 10 kg per bulan bagi 22 juta lebih Kelompok Penerima Manfaat (KPM). Meski tidak akan sampai Desember 2024.
Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengungkapkan posisi stok beras di gudang saat ini mencapai 1,457 juta ton.
PEMERINTAH menyiapkan total Rp28,8 triliun untuk menggulirkan bantuan sosial hingga Juni 2024. Dana tersebut untuk dua program bansos, yakni bantuan pangan dan bantuan langsung tunai (BLT).
Dampak dari penyaluran bantuan sosial (bansos) pangan berupa 10 kilogram (kg) beras yang dikucurkan Jokowi membuat stok cadangan beras pemerintah (CBP) di Bulog berkurang.
KETUA DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menegaskan bansos yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo merupakan bantuan negara untuk rakyat.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan penyaluran bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada keluarga penerima manfaat akan diberikan pada Januari, Februari, dan Maret 2024.
KPK menduga adanya perintah ploting kuota untuk perusahaan dari mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara dalam pengadaan bansos presiden
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi untuk mendalami kasus dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) Presiden.
KPK membeberkan total jumlah paket yang diduga berkaitan dengan dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) presiden. Total, ada tiga tahapan pengadaan yang diulik penyidik.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan nilai proyek bantuan sosial (bansos) presiden yang dikorupsi mencapai setidaknya Rp900 miliar rupiah.
KPK memanggil Kasubbag Verifikasi dan Akuntansi Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Firmansyah terkait dugaan korupsi pengadaan bansos presiden.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat kerugian negara dari korupsi bansos presiden mencapai Rp250 miliar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved