Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
DOSEN Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Krisdyatmiko mengatakan kebijakan pembagian penanak nasi atau rice cooker tidak tepat. Jika melihat guncangan dan kerentanan sosial saat ini, masalah yang dihadapi adalah kekeringan. Kekeringan membuat kesulitan dalam pemenuhan air dan dampak yang ditimbulkan berikutnya adalah kesulitan pangan.
Argumen pemerintah yang menyebut kebijakan pembagian penanak nasi sebagai bansos tidak tepat. Mengacu pada Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, perlindungan sosial melalui bansos dimaknai sebagai semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
"Saat ini yang perlu kita kaji adalah apa dampak kemarau yang berkepanjangan kepada masyarakat dan bagaimana kerentanan yang mereka hadapi, itu yang kita support," kata dia dalam siaran pers, Rabu (11/10).
Baca juga: Bagi-bagi Rice Cooker Gratis akan Habiskan Dana Rp347 Miliar
Krisdyatmiko menilai, bantuan yang diberikan sebaiknya air dan yang berkaitan dengan pangan, bukan bantuan rice cooker. "Jadi jangan tentang alat memasaknya tetapi apa yang dimasak oleh masyarakat," lanjut dia.
Ia menambahkan, keluarga di Indonesia sudah banyak menggunakan alat penanak nasi tersebut sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan pemborosan. Oknum-oknum tertentu bisa saja menjual kembali barang tersebut.
Baca juga: Pengamat: Masyarakat Butuh Beras, Bukan Rice Cooker
Krisdyatmiko mengatakan, pemerintah perlu mengkaji masyarakat yang paling terdampak dalam kekeringan ini. Pemerintah memberikan dukungan dalam jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan pangan, bukan alat untuk memasak.
"Pada jangka menengah dan jangka panjang adalah bagaimana mengatasi kedepannya agar masyarakat tersebut menjadi tidak terdampak. Dalam artian, mereka bisa mandiri, berdaya, dan memanfaatkan potensi lokal sebagai basis penghidupan mereka,� tutup dia. (Z-3)
ANGGOTA Komisi VII DPR RI M Nasir mempertanyakan program alat memasak berbasis listrik (AML) berupa pemberian rice cooker gratis oleh pemerintah melalui Kementerian ESDM.
Rencana pemberian rice cooker secara gratis ke masyarakat tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No 11 Tahun 2023 tentang Penyediaan Alat Masak Berbasis Listrik bagi Rumah Tangga
Menteri ESDM Arifin Tasrif menegaskan kebijakan pembagian alat memasak berbasis listrik (AML) atau penanak nasi (rice cooker) secara cuma-cuma ke masyarakat bukan gimik politik semata.
Sebanyak 500 ribu rumah tangga ditargetkan menerima rice cooker atau penanak nasi, bantuan program penyediaan alat masak berbasis listrik.
PT PLN (Persero) menyatakan siap melakukan proses verifikasi data penerima program bantuan alat memasak berbasis listrik (AML) atau penanak nasi (rice cooker)
PROGRAM pemberian penanak nasi (rice cooker) gratis bagi masyarakat dikritik. Hal itu dinilai kurang tepat sasaran dalam menjawab kebutuhan faktual masyarakat.
DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengusulkan pemprov DKI memperhatikan warga miskin yang lama tinggal di Jakarta, meski tak mengantongi KTP DKI dapat bansos
Upaya tersebut penyaluran ini menandai komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat perlindungan sosial,
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, telah banyak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah naik kelas.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved