Pembagian Penanak Nasi Dinilai Tidak Tepat

DOSEN Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Krisdyatmiko mengatakan kebijakan pembagian penanak nasi atau rice cooker tidak tepat. Jika melihat guncangan dan kerentanan sosial saat ini, masalah yang dihadapi adalah kekeringan. Kekeringan membuat kesulitan dalam pemenuhan air dan dampak yang ditimbulkan berikutnya adalah kesulitan pangan.

Argumen pemerintah yang menyebut kebijakan pembagian penanak nasi sebagai bansos tidak tepat. Mengacu pada Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, perlindungan sosial melalui bansos dimaknai sebagai semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

"Saat ini yang perlu kita kaji adalah apa dampak kemarau yang berkepanjangan kepada masyarakat dan bagaimana kerentanan yang mereka hadapi, itu yang kita support," kata dia dalam siaran pers, Rabu (11/10). 

Baca juga: Bagi-bagi Rice Cooker Gratis akan Habiskan Dana Rp347 Miliar

Krisdyatmiko menilai, bantuan yang diberikan sebaiknya air dan yang berkaitan dengan pangan, bukan bantuan rice cooker. "Jadi jangan tentang alat memasaknya tetapi apa yang dimasak oleh masyarakat," lanjut dia.

Ia menambahkan, keluarga di Indonesia sudah banyak menggunakan alat penanak nasi tersebut sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan pemborosan. Oknum-oknum tertentu bisa saja menjual kembali barang tersebut.

Baca juga: Pengamat: Masyarakat Butuh Beras, Bukan Rice Cooker

Krisdyatmiko mengatakan, pemerintah perlu mengkaji masyarakat yang paling terdampak dalam kekeringan ini. Pemerintah memberikan dukungan dalam jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan pangan, bukan alat untuk memasak.

"Pada jangka menengah dan jangka panjang adalah bagaimana mengatasi kedepannya agar masyarakat tersebut menjadi tidak terdampak. Dalam artian, mereka bisa mandiri, berdaya, dan memanfaatkan potensi lokal sebagai basis penghidupan mereka,� tutup dia. (Z-3)