Rice Cooker Dibagikan Gratis, Menteri ESDM: Bukan Gimik Politik

MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menegaskan kebijakan pembagian alat memasak berbasis listrik (AML) atau penanak nasi (rice cooker) secara cuma-cuma ke masyarakat bukan gimik politik semata.

Rencana tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No 11 Tahun 2023 tentang Penyediaan Alat Masak Berbasis Listrik bagi Rumah Tangga. Anggaran untuk program tersebut mencapai Rp347,5 miliar dengan target penerima 500 ribu rumah tangga di tahun ini.

"Enggak (gimik) lah, program bagus itu. Kita kan mau menaikkan (konsumsi) elektrifikasi," kata Arifin di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (20/10).

Baca juga: Awal November, Pemerintah Salurkan Rice Cooker ke 500 Ribu Warga

Ia menyebut program bagi-bagi rice cooker dapat menghemat pemakaian elpiji subsidi tiga kilogram (kg) hingga 29 juta kilogram atau setara 9,7 juta tabung gas melon. Serta, dapat menekan impor elpiji. Mengutip data Kementerian ESDM, sepanjang tahun lalu Indonesia mengimpor elpiji sebanyak 6,7 juta ton.

"Apa mau bakar (uang) elpiji terus dari impor. Program AML itu sudah betul," kata Menteri ESDM.

Baca juga: Menteri ESDM Endus Kebocoran Elpiji 3 Kg hingga 1,5 Juta Metrik Ton

Arifin menjelaskan pemberian ratusan ribu unit rice cooker mulai dilaksanakan pada awal November mendatang. Kementerian ESDM bersama PT PLN (Persero) bekerja sama memverifikasi data calon penerima AML.

Penerima merupakan pelanggan PLN atau PLN Batam berdaya 450 volt ampere (VA) sampai 1.300 VA yang berdomisili di daerah tersedia listrik 24 jam menyala dan tidak memiliki rice cooker sebelumnya.

"Insya Allah (November). Ya sekitar itu (500 ribu unit. Pokoknya kita harapkan ini supaya cepat (penyalurannya)," pungkas Menteri ESDM.

Sebelumnya, peneliti bidang politik The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Felia Primaresti berpendapat pemberian rice cooker secara gratis termasuk kebijakan yang sarat unsur politis.

Menurutnya, apabila pemerintah memang berniat untuk mendorong pemanfaatan energi bersih, mengapa program ini tidak dilaksanakan dari lama dan justru baru akan dimulai berbarengan dengan tahun politik.

"Program ini sangat politis dan patut dipertanyakan karena jangan-jangan hanya digunakan untuk kepentingan Pilpres 2024," ucapnya dalam keterangan resmi. (Ins/Z-7)