Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
UANG negara yang digelontorkan untuk menjalankan program bagi-bagi penanak nasi (rice cooker) secara gratis menembus Rp347,5 miliar. Pengadaan itu diperuntukkan bagi 500 ribu rumah tangga dengan kriteria tertentu.
"Anggaran yang disiapkan untuk program peningkatan konsumsi listrik masyarakat melalui alat masak berbasis listrik (AML) sebesar Rp347,5 miliar untuk 500.000 rumah tangga," ujar Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis Menteri Keuangan Yustinus Prastowo kepada Media Indonesia, Minggu (8/10).
Dia mengatakan, pengelola keuangan negara tak melakukan penambahan atau pemindahan anggaran untuk menjalankan program tersebut. Sebab, program bagi-bagi rice cooker itu telah masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun anggaran 2023.
"(Itu) bersumber dari DIPA Kementerian ESDM tahun anggaran 2023," tutur Yustinus.
Adapun program tersebut tertuang melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 11/2023 tentang Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik bagi Rumah Tangga. Beleid itu mengatur kapasitas rice cooker yang diberikan ialah sebesar 1,8 liter hingga 2,2 liter.
Penanak nasi itu juga diharuskan merupakan produk dalam negeri, memiliki standar nasional Indonesia (SNI), dan hemat listrik. Pemberian rice cooker juga disertai dengan buku petunjuk pengoperasian, kartu garansi, hingga brosur rekomendasi penggunaan.
Beleid yang diteken pada 26 September 2023 dan berlaku mulai 2 Oktober 2023 itu juga menentukan kriteria penerima rice cooker cuma-cuma, di antaranya, yakni, penerima merupakan pelanggan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang tidak memiliki AML.
Lalu enerima merupakan rumah tangga pelanggan PLN dengan golongan daya 450 Volt Ampere (VA), 900 VA, dan 1.300 VA. Kemudian penerima rice cooker gratis merupakan nama yang diusulkan dan divalidasi oleh kepala desa, lurah ataupun pejabat setingkat di wilayah setempat.
Penerima juga diminta untuk memelihara dan merawat penanak nasi tersebut. Selain itu, penerima juga tidak boleh menjual atau memindahtangankan rice cooker yang diberikan cuma-cuma oleh pemerintah kepada pihak lain.
Program Sebar Cuan
Kebijakan bagi-bagi rice cooker itu turut direspons oleh pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi. Dia menduga program tersebut hanya untuk membagi cuan kepada segelintir produsen penanak nasi di Indonesia.
"Jangan-jangan tujuan pembagian rice cooker gratis hanya untuk membagikan cuan kepada perusahaan yang ditunjuk untuk pengadaan dan pembagian rice cooker gratis," kata dia melalui keterangannya.
Berlakunya Permen 11/2023 bersamaan dengan tahun politik, kata Fahmy, patut diduga cuan itu akan mengalir untuk pemenangan pilpres dan pileg.
"Kalau dugaan tersebut benar, maka Menteri ESDM harus didesak untuk membatalkan Permen pembagian rice cooker gratis. Jangan sampai dana APBN digunakan untuk bagi-bagi cuan kepada perusahaan yang berkedok pembagian rice cooker gratis," tutur Fahmy.
Dugaan tersebut berangkat dari tujuan pembagian rice cooker gratis yang dinilai tidak relevan. Setidaknya dua tujuan utama program itu ialah mendorong penggunaan energi bersih dan peralihan penggunaan kompor gas LPG.
Padahal, konsumsi daya listrik rice cooker sampai saat ini masih menggunakan listrik yang bersumber dari energi fosil. Rice cooker juga tak bisa menggantikan kompor gas lantaran memiliki fungsi yang berbeda.
(Z-9)
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat rata-rata penerimaan pajak mengalami kenaikan menjadi Rp181,3 triliun per bulan di sepanjang semester I 2025.
Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengajukan permohonan penambahan dana sebesar Rp16,13 triliun untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026.
PEMERINTAH memastikan tekanan global imbas perang Ira-Israel masih dapat dimitgasi. Gejolak yang terjadi pada perekonomian masih dalam batas aman dan belum mengkhawatirkan.
KEPUTUSAN pemerintah membatalkan penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) tahun ini menuai kekecewaan dari sejumlah pihak
Kementerian Keuangan resmi menerbitkan PMK 34/2025 untuk menyederhanakan aturan barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut.
Transformasi industri pertambangan menjadi isu krusial dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan tarif listrik PT PLN, pada triwulan III atau periode Juli-September Tahun 2025 tidak naik.
Dua perusahaan memperoleh izin dari pemerintah pusat dan tiga perusahaan lainnya memperoleh izin dari pemerintah daerah atau bupati Raja Ampat.
Dirjen Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno juga turut meninjau langsung aktivitas tambang nikel di Pulau Gag, Raja Ampat dan menyebut tidak ada masalah.
Kerja sama ini mencakup sejumlah inisiatif strategis, di antaranya pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang transisi energi berkelanjutan
MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan tambang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved