Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
UANG negara yang digelontorkan untuk menjalankan program bagi-bagi penanak nasi (rice cooker) secara gratis menembus Rp347,5 miliar. Pengadaan itu diperuntukkan bagi 500 ribu rumah tangga dengan kriteria tertentu.
"Anggaran yang disiapkan untuk program peningkatan konsumsi listrik masyarakat melalui alat masak berbasis listrik (AML) sebesar Rp347,5 miliar untuk 500.000 rumah tangga," ujar Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis Menteri Keuangan Yustinus Prastowo kepada Media Indonesia, Minggu (8/10).
Dia mengatakan, pengelola keuangan negara tak melakukan penambahan atau pemindahan anggaran untuk menjalankan program tersebut. Sebab, program bagi-bagi rice cooker itu telah masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun anggaran 2023.
"(Itu) bersumber dari DIPA Kementerian ESDM tahun anggaran 2023," tutur Yustinus.
Adapun program tersebut tertuang melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 11/2023 tentang Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik bagi Rumah Tangga. Beleid itu mengatur kapasitas rice cooker yang diberikan ialah sebesar 1,8 liter hingga 2,2 liter.
Penanak nasi itu juga diharuskan merupakan produk dalam negeri, memiliki standar nasional Indonesia (SNI), dan hemat listrik. Pemberian rice cooker juga disertai dengan buku petunjuk pengoperasian, kartu garansi, hingga brosur rekomendasi penggunaan.
Beleid yang diteken pada 26 September 2023 dan berlaku mulai 2 Oktober 2023 itu juga menentukan kriteria penerima rice cooker cuma-cuma, di antaranya, yakni, penerima merupakan pelanggan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang tidak memiliki AML.
Lalu enerima merupakan rumah tangga pelanggan PLN dengan golongan daya 450 Volt Ampere (VA), 900 VA, dan 1.300 VA. Kemudian penerima rice cooker gratis merupakan nama yang diusulkan dan divalidasi oleh kepala desa, lurah ataupun pejabat setingkat di wilayah setempat.
Penerima juga diminta untuk memelihara dan merawat penanak nasi tersebut. Selain itu, penerima juga tidak boleh menjual atau memindahtangankan rice cooker yang diberikan cuma-cuma oleh pemerintah kepada pihak lain.
Program Sebar Cuan
Kebijakan bagi-bagi rice cooker itu turut direspons oleh pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi. Dia menduga program tersebut hanya untuk membagi cuan kepada segelintir produsen penanak nasi di Indonesia.
"Jangan-jangan tujuan pembagian rice cooker gratis hanya untuk membagikan cuan kepada perusahaan yang ditunjuk untuk pengadaan dan pembagian rice cooker gratis," kata dia melalui keterangannya.
Berlakunya Permen 11/2023 bersamaan dengan tahun politik, kata Fahmy, patut diduga cuan itu akan mengalir untuk pemenangan pilpres dan pileg.
"Kalau dugaan tersebut benar, maka Menteri ESDM harus didesak untuk membatalkan Permen pembagian rice cooker gratis. Jangan sampai dana APBN digunakan untuk bagi-bagi cuan kepada perusahaan yang berkedok pembagian rice cooker gratis," tutur Fahmy.
Dugaan tersebut berangkat dari tujuan pembagian rice cooker gratis yang dinilai tidak relevan. Setidaknya dua tujuan utama program itu ialah mendorong penggunaan energi bersih dan peralihan penggunaan kompor gas LPG.
Padahal, konsumsi daya listrik rice cooker sampai saat ini masih menggunakan listrik yang bersumber dari energi fosil. Rice cooker juga tak bisa menggantikan kompor gas lantaran memiliki fungsi yang berbeda.
(Z-9)
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Anggota DPR RI menyebut kasus suap korupsi yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak harus menjadi momentum bagi Kementerian Keuangan melakukan bersih-bersih.
EKONOM Universitas Paramadina Wijayanto Samirin memperingatkan Indonesia berpotensi menjadi lahan subur bagi bisnis ilegal apabila praktik pelanggaran hukum terus dibiarkan.
KPK melakukan penelusuran penerimaan uang suap ke pejabat di Ditjen Pajak.
Direktorat Jenderal Pajak menyatakan kooperatif setelah KPK menggeledah kantor pusat DJP terkait penyidikan dugaan suap pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara.
KPK kembali melakukan langkah penyidikan dalam perkara dugaan korupsi di sektor perpajakan. Tim penyidik menggeledah kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.
Bahlil menyebut proyek kilang minyak terbesar di Indonesia itu sempat mengalami berbagai hambatan serius. Salah satunya insiden kebakaran yang membuat penyelesaiannya molor.
INSTITUTE for Essential Services Reform (IESR) menyoroti capaian rata-rata lifting minyak bumi (termasuk Natural Gas Liquid/NGL) pada 2025 sebesar 605,3 ribu barrel per hari.
Maraknya warga yang mengambil air dari lubang sinkhole di Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, mendapat perhatian serius dari Badan Geologi Kementerian ESDM.
Kementerian ESDM menurunkan tim ahli dari Badan Geologi Bandung, untuk mengkaji fenomena sinkhole di kawasan pertanian Pombatan, Jorong Tepi, Kabupaten Limapuluh Kota.
Kementerian ESDM mengerahkan tim pakar dari Badan Geologi Bandung untuk menelusuri penyebab munculnya fenomena tanah amblas atau sinkhole di area pertanian warga Jorong Tepi, Limapuluh Kota
Kementerian ESDM menargetkan uji coba program mandatori campuran bahan bakar nabati (BBN) biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% (B50) pada BBM jenis solar dapat terealisasi pada 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved