Headline
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Angka penduduk miskin Maret 2025 adalah yang terendah sepanjang sejarah.
PERNYATAAN politikus PDIP Adian Napitupulu atas renggangnya hubungan Jokowi dengan PDI Perjuangan dinilai membuka tabir yang selama ini menutupi konflik antara Presiden Joko Widodo dan PDI Perjuangan. Di sisi lain, saat ini Gibran Rakabuming Raka juga sudah berbeda jalur dengan PDIP dengan menjadi cawapres Prabowo Subianto.
Pakar komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga menilai sikap PDIP, khususnya Megawati Soekarnoputri, pada Jokowi sebagai kewajaran.
"Tentu dilihat dari runutan PDIP ke Pak Jokowi selama ini ya wajar saja kalau PDIP, khususnya Ibu Mega itu kecewa terhadap Pak Jokowi. Karena selama ini kepentingan Pak Jokowi diakomodir oleh Ibu Mega," terangnya.
Baca juga: Ketiga Pasangan Bacapres-bacawapres Lolos Tes Kesehatan
Menurut Jamiluddin, Megawati menginginkan jawaban yang jelas dan tegas dari Jokowi atas kondisi saat ini, termasuk majunya Gibran menjadi cawapres Prabowo.
"Tentu Ibu Mega menginginkan jawaban lugas dari Pak Jokowi, agar persoalan antara Jokowi dan Megawati bisa lebih diredam.Artinya Pak Jokowi idealnya datang menemui Megawati untuk menjelaskan duduk persoalan hingga memberi sign pada anaknya untuk cawapresnya Prabowo," lanjutnya.
Baca juga: Amien Rais Sebut Gibran Milenial Gadungan
Jika kondisi itu berlanjut dan konflik semakin tajam, bisa jadi akan mengakibatkan terganggunya stabilitas politik nasional. Oleh sebab itu, Jokowi disarankan untuk mengambil inisiatif lebih dahulu untuk meredam konflik tersebut.
"Kalau Pak Jokowi tidak sowan dan menjelaskan hal sesungguhnya terkait Gibran, saya pikir eskalasi politik antara Ibu Megawati dan Pak Jokowi akan meningkat. Yang saya khawatirkan justru nanti pada puncaknya itu bisa memutus, patah arang," tandasnya.
Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu juga mengkhawatirkan kekecewaan PDIP akan berimbas pada penarikan dukungan PDIP terhadap pemerintahan Jokowi.
"Kalau itu terjadi tentu akan mengganggu stabilitas politik nasional, apalagi kalau misalnya Megawati menarik menterinya dari kabinet, bisa melumpuhkan politik nasional. Tidak menutup kemungkinan Jokowi akan berada di posisi yang sangat lemah kalau seandainya PDIP sudah marah sampai di ubun-ubun," ujarnya.
Sementara itu, pengamat politik dari BRIN, Prof Lili Romli mengatakan, PDIP akan fokus kepada pemenangan capres Ganjar Pranowo-Mahfud MD, ketimbang ‘melihat ke belakang’.
“Jika mengikuti sikap Ibu Megawati yang selama ini tidak abu-abu, selalu hitam putih, tampaknya memang fokus pada pemenangan PDIP dan pasangan Ganjar-Mahfud,” ujar Prof Lili, hari ini (27/10).
Hubungan konflik PDIP dengan Jokowi, kata Lili, mencapai titik kulminasi ketika Gibran resmi dideklarasikan oleh capres Prabowo Subianto.
“Meski Ibu Mega, Puan dan para kader PDIP tahu ada tanda-tanda akan menyebrang, apalagi dengan putusan MK yang mengabulkan itu, mereka mencoba dan berharap itu tidak akan terjadi. Namun ketikan Gibran bersedia menjadi cawapresnya Prabowo, tentu mereka, antara kecewa dan marah,“ jelas Lili.
Namun kemarahan itu tidak tampak pada wawancara-wawancara bersama Ketua DPP PDIP Puan Maharani maupun elite PDIP. Mereka cenderung lebih tenang dan dewasa.
“Kenapa perasaan kecewa dan marah itu tidak diekspresikan secara terbuka oleh ibu Puan, saya kira itu menunjukkan kematangan politiknya. Ia tidak perlu menunjukkan itu, karena toh ekspresi kemarahan itu sudah banyak dikemukakan oleh banyak kader PDIP, seperti oleh Adian, FX Rudy, dan lainnya,” imbuh Lili.
Maka, saat Gibran ‘hanya pamit’ dari PDIP, atau kader PDIP Adian Napitupulu yang menyebut Presiden Jokowi kecewa karena wacana tiga periode tidak ditanggapi, elite PDIP membantahnya.
“Sementara baik Ibu Mega, Puan maupun Sekjen PDIP tidak ikut-ikutan, karena yang dihadapi berbeda. Jika sebelumnya, yang dihadapi kader biasa, seperti Budiman atau Pak Simbolon, sekarang yang dihadapi adalah langsung Presiden. Tentu ada hitung-hitungannya atau kalkulasi politik. Untung dan ruginya,” tandas Lili.
Baik Presiden Joko Widodo dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri adalah ‘king maker’. Renggangnya hubungan mereka, beralihnya dukungan para relawan, juga taktik untuk menjadikan Gibran Cawapres, merubah peta politik di Indonesia.
Jelang Pilpres 2024, ada tiga pasangan yang akan berlaga. Mereka adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Koalisi Perubahan), Ganjar Pranowo-Mahfud MD (PDIP) dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming (Koalisi Indonesia Maju). (RO/Z-7)
Presiden Prabowo akan menghadiri beberapa agenda kenegaraan di Istana Jakarta. Salah satunya pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia, Anwar Ibrahim, sore nanti.
Kejagung membuka penyelidikan soal pengoplosan beras dan penyimpangan harga jual beras. Perkara ini dibuka untuk menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto.
Zulhas mengatakan inisiatif ini selaras dengan program 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 21 Juli 2025.
KETUA Umum Partai Berkarya, Mochammad Ridwan Andreas menyatakan dukungan penuh pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Saat ini Otorita IKN sedang bekerja keras menyelesaikan target pembangunan yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Puan Maharani merespons pernyataan Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait PDIP dan Gerindra yang memiliki hubungan seperti kakak beradik.
Akan lebih bijak jika Jokowi menyebut dengan tegas orang besar yang membekingi tuduhan ijazah palsu dan pemakzulan Gibran.
WAKIL Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan membuka secara resmi Festival Olahraga Masyarakat Nasional (FORNAS) VIII yang akan digelar di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 26 Juli 2025.
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
Harus dipastikan ide tersebut apakah optimal atau tidak bagi IKN, pihaknya menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Adapun penyerapan tenaga kerja di KEK juga dinilai menunjukkan hasil menggembirakan bagi pemerintah. Sepanjang 2024, Rosan menyebut ada 47.747 orang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved