Headline
Tingkat kemiskinan versi Bank Dunia semakin menjauh dari penghitungan pemerintah.
Tingkat kemiskinan versi Bank Dunia semakin menjauh dari penghitungan pemerintah.
Perluasan areal preservasi diikuti dengan keharusan bagi setiap pemegang hak untuk melepaskan hak atas tanah mereka.
PERNYATAAN politikus PDIP Adian Napitupulu atas renggangnya hubungan Jokowi dengan PDI Perjuangan dinilai membuka tabir yang selama ini menutupi konflik antara Presiden Joko Widodo dan PDI Perjuangan. Di sisi lain, saat ini Gibran Rakabuming Raka juga sudah berbeda jalur dengan PDIP dengan menjadi cawapres Prabowo Subianto.
Pakar komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga menilai sikap PDIP, khususnya Megawati Soekarnoputri, pada Jokowi sebagai kewajaran.
"Tentu dilihat dari runutan PDIP ke Pak Jokowi selama ini ya wajar saja kalau PDIP, khususnya Ibu Mega itu kecewa terhadap Pak Jokowi. Karena selama ini kepentingan Pak Jokowi diakomodir oleh Ibu Mega," terangnya.
Baca juga: Ketiga Pasangan Bacapres-bacawapres Lolos Tes Kesehatan
Menurut Jamiluddin, Megawati menginginkan jawaban yang jelas dan tegas dari Jokowi atas kondisi saat ini, termasuk majunya Gibran menjadi cawapres Prabowo.
"Tentu Ibu Mega menginginkan jawaban lugas dari Pak Jokowi, agar persoalan antara Jokowi dan Megawati bisa lebih diredam.Artinya Pak Jokowi idealnya datang menemui Megawati untuk menjelaskan duduk persoalan hingga memberi sign pada anaknya untuk cawapresnya Prabowo," lanjutnya.
Baca juga: Amien Rais Sebut Gibran Milenial Gadungan
Jika kondisi itu berlanjut dan konflik semakin tajam, bisa jadi akan mengakibatkan terganggunya stabilitas politik nasional. Oleh sebab itu, Jokowi disarankan untuk mengambil inisiatif lebih dahulu untuk meredam konflik tersebut.
"Kalau Pak Jokowi tidak sowan dan menjelaskan hal sesungguhnya terkait Gibran, saya pikir eskalasi politik antara Ibu Megawati dan Pak Jokowi akan meningkat. Yang saya khawatirkan justru nanti pada puncaknya itu bisa memutus, patah arang," tandasnya.
Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu juga mengkhawatirkan kekecewaan PDIP akan berimbas pada penarikan dukungan PDIP terhadap pemerintahan Jokowi.
"Kalau itu terjadi tentu akan mengganggu stabilitas politik nasional, apalagi kalau misalnya Megawati menarik menterinya dari kabinet, bisa melumpuhkan politik nasional. Tidak menutup kemungkinan Jokowi akan berada di posisi yang sangat lemah kalau seandainya PDIP sudah marah sampai di ubun-ubun," ujarnya.
Sementara itu, pengamat politik dari BRIN, Prof Lili Romli mengatakan, PDIP akan fokus kepada pemenangan capres Ganjar Pranowo-Mahfud MD, ketimbang ‘melihat ke belakang’.
“Jika mengikuti sikap Ibu Megawati yang selama ini tidak abu-abu, selalu hitam putih, tampaknya memang fokus pada pemenangan PDIP dan pasangan Ganjar-Mahfud,” ujar Prof Lili, hari ini (27/10).
Hubungan konflik PDIP dengan Jokowi, kata Lili, mencapai titik kulminasi ketika Gibran resmi dideklarasikan oleh capres Prabowo Subianto.
“Meski Ibu Mega, Puan dan para kader PDIP tahu ada tanda-tanda akan menyebrang, apalagi dengan putusan MK yang mengabulkan itu, mereka mencoba dan berharap itu tidak akan terjadi. Namun ketikan Gibran bersedia menjadi cawapresnya Prabowo, tentu mereka, antara kecewa dan marah,“ jelas Lili.
Namun kemarahan itu tidak tampak pada wawancara-wawancara bersama Ketua DPP PDIP Puan Maharani maupun elite PDIP. Mereka cenderung lebih tenang dan dewasa.
“Kenapa perasaan kecewa dan marah itu tidak diekspresikan secara terbuka oleh ibu Puan, saya kira itu menunjukkan kematangan politiknya. Ia tidak perlu menunjukkan itu, karena toh ekspresi kemarahan itu sudah banyak dikemukakan oleh banyak kader PDIP, seperti oleh Adian, FX Rudy, dan lainnya,” imbuh Lili.
Maka, saat Gibran ‘hanya pamit’ dari PDIP, atau kader PDIP Adian Napitupulu yang menyebut Presiden Jokowi kecewa karena wacana tiga periode tidak ditanggapi, elite PDIP membantahnya.
“Sementara baik Ibu Mega, Puan maupun Sekjen PDIP tidak ikut-ikutan, karena yang dihadapi berbeda. Jika sebelumnya, yang dihadapi kader biasa, seperti Budiman atau Pak Simbolon, sekarang yang dihadapi adalah langsung Presiden. Tentu ada hitung-hitungannya atau kalkulasi politik. Untung dan ruginya,” tandas Lili.
Baik Presiden Joko Widodo dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri adalah ‘king maker’. Renggangnya hubungan mereka, beralihnya dukungan para relawan, juga taktik untuk menjadikan Gibran Cawapres, merubah peta politik di Indonesia.
Jelang Pilpres 2024, ada tiga pasangan yang akan berlaga. Mereka adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Koalisi Perubahan), Ganjar Pranowo-Mahfud MD (PDIP) dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming (Koalisi Indonesia Maju). (RO/Z-7)
“Saya tidak ada rencana mau reshuffle. Sementara saya menilai tim saya bekerja dengan baik. Kita buktikan minggu demi minggu hasil capaian yang kita lakukan,”
Dalam kondisi sosial yang timpang, hanya hakim yang adil yang menjadi harapan masyarakat kecil. Berbeda dengan penguasa atau elite yang tak terlalu terbebani saat terjerat kasus hukum.
Ia mengaku menerima laporan bahwa masih ada hakim yang belum memiliki rumah dinas. Hakim tersebut masih mengontrak.
Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi membuka Indo Defence 2025 Expo & Forum di Jakarta.
Presiden Prabowo Subianto membeberkan akan segera mengadakan proyek pembangunan rumah hakim secara besar-besaran.
PRESIDEN Prabowo Subianto memastikan naikkan gaji para hakim bahkan ada golongan yang mencapai 280 persen.
Sebagian besar laporan yang masuk ke Lapor Mas Wapres disampaikan melalui kanal WhatsApp hingga 72,05%.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi soal surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dikirim ke DPR dan MPR.
FORUM Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat kepada MPR dan DPR tentang desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka
WAKIL Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan menunggu undangan dari Ketua MPR Ahmad Muzani untuk membahas surat desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi penghalang bagi PDIP untuk merapat ke koalisi pemerintah.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku belum membaca surat usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved