Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin membenarkan pertemuannya dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD pada Rabu pagi, 18 Oktober 2023. Pertemuan tersebut untuk meminta izin maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.
"Mungkin saya sebagai orang Nahdatal Ulama (NU) yang sudah sepuh, pamitlah sama saya," ujar Ma'ruf saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Sumatra Utara, Rabu, 18 Oktober 2023.
Baca juga: Ganjar Pilih Mahfud, PDIP Lepas dari Bayang-Bayang Jokowi
Ma'ruf menyampaikan selamat kepada Mahfud. Ia berharap apabila terpilih sebagai wapres dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
"Kemudian juga memperbaiki kalau ada yang belum baik, melakukan perbaikan-perbaikan ke depan," terang Ma'ruf.
Baca juga: Puan: Tolong Tanyakan ke Jokowi, Dukung Ganjar atau yang Lain?
Ma'ruf menilai Mahfud sebagai sosok yang memiliki pengalaman cukup dari sisi legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Mahfud juga merupakan guru besar.
"Saya kira layaklah kalau dia menjadi calon wakil presiden," bebernya.
(Z-9)
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Restorative justice hanya dapat ditempuh jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni pelaku dan korban, tanpa adanya unsur paksaan.
Pakar hukum tata negara Mahfud MD menegaskan bahwa komika Pandji Pragiwaksono tidak dapat dipidana atas materi pertunjukan stand up comedy bertajuk Mens Rea.
Mahfud menegaskan penerapan plea bargain tersebut harus dilakukan dengan kehati-hatian ekstra dan pengawasan yang ketat agar tidak disalahgunakan.
Jika benar-benar ingin mengatur polisi bisa menduduki jabatan sipil secara konstitusional yang tidak bertentangan dengan hukum dengan revisi UU Polri
Komisi Percepatan Reformasi Polri masih dalam tahap menghimpun aspirasi dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari akademisi, praktisi, hingga jurnalis.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengapresiasi putusan MK yang menghapus ambang batas presiden (presidential threshold)
MAJELIS hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta akan membacakan putusan soal gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Kamis (10/10)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved