Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PUBLIK dinilai sulit menaruh harapan ke Dewan Pengawas (Dewas) untuk mengusut dugaan pemerasan pimpinan KPK dalam penanganan dugaan rasuah di Kementerian Pertanian (Kementan). Rekam jejak instansi pemantau KPK itu tidak pernah tegas dalam memberikan putusan etik.
"Rasanya sulit bagi publik untuk berharap kepada Dewas KPK," kata Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah Castro, Kamis, 12 Oktober 2023.
Herdiansyah mengatakan Dewas sudah kehilangan kepercayaan publik atas penanganan dugaan pelanggaran etik di KPK. Sebab, tidak pernah ada pemberian hukuman tegas dalam beberapa persidangan yang sudah digelar instansi pemantau itu.
Baca juga: Pimpinan KPK Didesak Mundur, Bagaimana Respons Mahfud MD?
"Problemnya, Dewas KPK sudah kehilangan public trust setelah berkali-kali gagal menjatuhkan sanksi etik, baik ke Firli, Johanis, dan lainnya," ucap Herdiansyah.
Dia juga menyebut Dewas kini sudah tidak lagi menjaga muruah KPK. Karenanya, menaruh harapan ke instansi itu dinilai sia-sia.
Baca juga: Kasus Dugaan Pemerasan Terus Diproses, Meski SYL Jadi Tersangka
"Dewas yang diharapkan menjaga marwah KPK, justru seolah jadi stempel bagi para pimpinan KPK, khususnya Firli," ujar Herdiansyah.
Polda Metro Jaya diyakini lebih bisa memberikan harapan ke publik untuk mengusut skandal tersebut. Korps Bhayangkara diyakini bisa menyelesaikan dugaan pemerasan itu.
"Harapan publik kini bergantung kepada Polda Metro Jaya untuk menuntaskan pidana pemerasan yg diduga dilakukan Firli. Polisi tentu saja tidak lepas dari kritik. Tapi ini seperti lesser evil, yakni memilih diantara dua pilihan yang sama-sama buruk. Dan tentu kita memilih pilihan yang mana kadar kejahatannya lebih rendah," tutur Herdiansyah.
(Z-9)
Di sidang praperadilan Hasto Kristoyanto, pakar hukum pidana, Jamin Ginting menilai pimpinan KPK tak lagi berwenang menetapkan seseorang sebagai tersangka karena bukan penyidik.
Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap penolakan pimpinan KPK era Firli Bahuri dalam menetapkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi rencana Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mau menggugat keabsahan jabatan Komisioner Lembaga Antirasuah jilid VI ke MK
Pembekalan dilaksanakan mulai Selasa, 17 Desember hingga 19 Desember 2024. Induksi tersebut merupakan kewajiban bagi seluruh insan Lembaga Antirasuah.
Masa jabatan pimpinan KPK periode 2019-2024 akan berakhir pada 20 Desember 2024. Presiden Prabowo Subianto melantik pimpinan dan Dewas KPK pada hari ini.
. Kasus pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dinilai jadi yang paling sulit ditangani Dewas KPK
Budi menjelaskan bahwa JPU KPK akan mencermati keterangan saksi di persidangan.
PENGACARA mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Ian Iskandar membantah tudingan kliennya yang disebut membocorkan operasi tangkap tangan (OTT) Harun Masiku
Novel meyakini ada maksud lain dari penyebaran informasi dari Firli meski melalui media massa. KPK didesak mengungkap kemungkinan Firli melakukan perintangan penyidikan.
MANTAN Penyidik KPK Novel Baswedan menilai keterangan saksi Rossa Purbo Bekti soal Firli Bahuri membocorkan informasi OTT kasus suap PAW penting ditindaklanjuti.
Firli membocorkan OTT saat penyelidik tengah menginterogasi sejumlah orang pada 8 Januari 2025.
Jokowi dan Hun Sen membahas dan menjajaki peluang-peluang kerja sama perdagangan antara Jakarta dan Phnom Penh, termasuk perdagangan di bidang militer.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved