Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
ANAK anggota DPR dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Edward Tannur berinisial R diduga menganiaya perempuan bernama Dini Sera Afrianti sampai tewas di Surabaya. Laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) legislator itu kini menjadi sorotan publik.
Dalam data yang sudah dikirimkan olehnya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Edward mengaku total kekayaannya mencapai Rp11,1 miliar. Dia tercatat memiliki empat tanah dan bangunan di Timor Tengah Utara, Surabaya, Belu, dan Kupang senilai Rp8,9 miliar.
Dia juga tercatat memiliki sembilan kendaraan senilai Rp1,4 miliar. Rinciannya yakni Toyota Hilux Double Cabin, Toyota Hino Light Truck, Honda Repsol 125, Caterpilar (excavator), Excavator Kobelco, Honda Supra X, Isuzu Panther Pick Up, Honda HRV, dan Mitsubishi Dump Truck.
Baca juga: Viral Penganiayaan Siswa SMP Cilacap, Polisi Tetapkan 2 Tersangka
Dia juga mencatatkan kepemilikan harta bergerak lainnya senilai Rp30 juta. Lalu, ada juga kas dan setara kas senilai Rp744,9 juta.
Dini tewas diduga dianiaya R yang merupakan kekasihnya di Blackhole KTV, Surabaya. Kabar itu viral usai terduga pelaku diketahui merupakan anak anggota DPR. (Z-10)
Jika pengadaan kendaraan dilakukan melalui impor besar-besaran, pemerintah perlu menjelaskan secara transparan alasan teknis dan kapasitas produksi dalam negeri.
Fauzo mengungkapkan bahwa realisasi penerimaan pajak tahun lalu yang hanya menyentuh angka 86,7 persen menjadi catatan merah bagi pemerintah.
Dia mencontohkan dari hasil inspeksi mendadak di SPBU KM 13, Kecamatan Balikpapan Utara, Kalimantan Timur, ditemukan truk beroda 10 mengisi solar subsidi dengan kuota hingga 120 liter per hari.
Mengingat peran strategis tersebut, Budi mendesak pemerintah dan DPR RI untuk segera merampungkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penilai sebagai payung hukum utama.
Azis mengungkapkan bahwa Pemerintah akan segera mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMD ke DPR RI
Menurut Azis, perlawanan sengit yang ditunjukkan anak asuh Hector Souto membuktikan bahwa Indonesia bukan lagi sekadar pelengkap dalam peta futsal internasional.
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
PKB mendukung langkah-langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto, termasuk keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
Menurut Muhaimin, kepemimpinan Prabowo tidak hanya relevan untuk satu periode, tetapi juga memiliki potensi keberlanjutan.
Menurutnya, seorang tokoh agama memikul tanggung jawab moral yang besar untuk menjadi teladan bagi umat, bukan justru terlibat dalam tindakan kekerasan.
Isu utama menuju Pemilu 2029 bukanlah sekadar penghapusan PT
Hanif diharap memenuhi panggilan. Keterangan eks Menteri itu dibutuhkan untuk mendalami aliran uang terkait kasus Hery.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved